Suarapantura.com - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengingatkan seluruh sekretaris daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah agar menjaga integritas dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Pesan itu ia sampaikan saat membuka rapat koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) wilayah Jawa Tengah di Kabupaten Semarang, Kamis, 29 Oktober 2026.
Menurut Sumarno, penyusunan anggaran bukan sekadar urusan teknis angka. Setiap keputusan anggaran harus dipertimbangkan secara matang, mematuhi aturan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan, jabatan dan kewenangan mengelola anggaran merupakan amanah, bukan hak pribadi, sehingga pengelolaannya harus hati-hati dan transparan.
Sumarno juga mengingatkan bahwa setiap pilihan anggaran membawa konsekuensi. Karena itu, aspek hukum, administrasi, dan integritas perlu dikaji sebelum keputusan diambil. Jejak data dan dokumen yang menyertai keputusan tersebut, katanya, dapat ditelusuri di kemudian hari, sehingga keputusan tidak cukup hanya bisa dilaksanakan, tetapi juga harus sah dan akuntabel.
Rapat koordinasi yang berlangsung selama dua hari, 29-30 Oktober 2026, itu memfokuskan pembahasan pada penguatan strategi perencanaan dan penganggaran APBD 2027, antara lain dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026. Forum ini memberi ruang bagi para sekretaris daerah untuk berdiskusi langsung dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri guna memperjelas aturan yang masih memerlukan penjelasan.
Sejumlah isu yang masih memerlukan pendalaman, menurut Ketua Forsesdasi Jawa Tengah Anang Armunanto, meliputi mekanisme hibah, insentif, serta penganggaran pendapatan asli daerah (PAD). Peserta forum berasal dari tim anggaran pemerintah daerah, inspektorat, badan pengelola keuangan dan aset daerah, serta badan perencanaan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Sumarno juga mendorong pemerintah daerah mengupayakan PAD secara cermat. Peningkatan PAD, katanya, tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan tarif pajak, melainkan juga perlu mengoptimalkan aset daerah secara terukur dan realistis, agar program yang dibiayai anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Ia menambahkan, sekretariat daerah dan perangkat daerah memikul tanggung jawab besar dalam mengelola uang publik. Karena itu, penetapan prioritas, alokasi belanja, dan pelaksanaan program harus dilakukan dengan cermat, agar anggaran daerah menjadi instrumen pembangunan yang bermanfaat, bukan sekadar dokumen administratif.
Sumber: ANTARA News Jateng dan Jateng Pos.
