Suarapantura.com - Puluhan orang yang menamakan diri Pejuang Merah Putih Indonesia mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Mereka membawa dua surat berisi tuntutan dan kritik, yang kemudian diterima anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) untuk diteruskan kepada Jokowi.
Menurut juru bicara massa, Bangun Satoto, surat pertama meminta Jokowi tidak lagi menyebut pihak yang mempertanyakan ijazah Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari operasi politik maupun penumpang gelap. Massa menilai penyebutan tersebut tidak tepat dan meminta Jokowi menghentikan penggunaan istilah itu dalam menanggapi polemik ijazah.
Surat kedua, kata Bangun, berisi desakan agar Jokowi meminta putranya, Gibran, mundur dari jabatan Wakil Presiden sebelum menghadapi proses pemakzulan. Massa beralasan langkah itu perlu ditempuh demi menjaga martabat Gibran, karena proses pemakzulan yang mereka bayangkan dinilai akan mempermalukan yang bersangkutan. Mereka juga menyinggung hak politik warga yang menurut mereka harus dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam surat kedua itu, massa juga menyampaikan kritik terhadap apa yang mereka sebut sebagai ambisi mempertahankan pengaruh politik melalui kelanjutan kekuasaan. Kritik tersebut merupakan penilaian massa, bukan temuan resmi lembaga negara, dan hingga laporan ini disusun belum ada putusan atau proses resmi yang menyatakan tuntutan itu terbukti. Karena itu, isi surat tersebut perlu dibaca sebagai aspirasi kelompok yang berunjuk rasa, bukan sebagai kesimpulan hukum.
Sebelum mendatangi kediaman Jokowi, rombongan massa dilaporkan lebih dulu menyambangi SMP Negeri 1 Solo untuk menanyakan status Gibran sebagai alumnus sekolah tersebut. Setelah itu, mereka juga mendatangi kantor PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dengan tuntutan agar kedua partai mendorong pemakzulan Gibran. Rangkaian aksi itu menunjukkan bahwa kedatangan ke rumah Jokowi merupakan bagian dari agenda yang lebih panjang pada hari yang sama, bukan aksi tunggal yang berdiri sendiri.
Di ujung gang menuju kediaman Jokowi, perwakilan massa membacakan kedua surat tersebut. Setelah pembacaan selesai, anggota Paspampres menemui massa dan menerima surat-surat itu. Jokowi sendiri tidak bertemu langsung dengan massa pada kesempatan tersebut, sehingga tuntutan disampaikan melalui surat yang diteruskan oleh petugas pengamanan.
Laporan dari Solo menyebutkan aksi ini merupakan kunjungan kedua kelompok tersebut ke kediaman Jokowi. Sebelumnya, kelompok yang sama pernah mendatangi rumah Jokowi untuk menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazahnya. Dengan demikian, aksi pada 28 Oktober 2026 dapat dipahami sebagai kelanjutan dari polemik yang sudah berjalan, dengan tuntutan yang kini bergeser dari soal pembuktian dokumen ke desakan pengunduran diri.
Polemik ijazah Jokowi dan Gibran sendiri masih menjadi perdebatan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan keduanya, sementara pihak lain menilai tudingan tersebut tidak berdasar. Artikel ini tidak mengambil kesimpulan atas kebenaran tudingan tersebut, karena proses pembuktian yang sah berada di ranah hukum dan lembaga yang berwenang, bukan di tangan massa aksi.
Dari sisi tata cara penyampaian aspirasi, aksi di Solo berlangsung dengan penyerahan surat secara tertib kepada petugas. Tidak ada laporan mengenai kericuhan dalam rangkaian aksi tersebut berdasarkan sumber yang dirujuk. Kehadiran Paspampres di lokasi juga menegaskan bahwa pengamanan kediaman mantan presiden tetap dijaga, sekaligus menjadi jalur resmi bagi warga untuk menyampaikan surat kepada Jokowi.
Bagi publik Solo dan Jawa Tengah, peristiwa ini kembali menegaskan bahwa Solo masih menjadi salah satu pusat perhatian politik nasional, terutama karena kediaman Jokowi berada di kota tersebut. Setiap aksi yang menyasar kediaman Jokowi hampir selalu menarik perhatian media, karena menyangkut figur yang pernah memimpin Indonesia selama dua periode dan putranya yang kini menjabat Wakil Presiden.
Ke depan, publik tentu menunggu apakah surat-surat tersebut akan ditanggapi secara terbuka oleh pihak Jokowi maupun Gibran. Sampai ada pernyataan resmi, desakan mundur itu tetap berstatus tuntutan politik dari sekelompok warga, bukan keputusan lembaga negara.
Sumber: Tribun Solo dan Kompas TV.
