Suarapantura.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengintervensi rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir. Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sekaligus Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) 2026 yang digelar di Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Kamis (5/11/2026).
Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah M. Noor Nugroho mengatakan inflasi Jawa Tengah saat ini tercatat 2,99 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,18 persen. Capaian itu, menurut dia, perlu dijaga karena sejumlah momentum besar akan datang secara beruntun.
"Saat ini memang inflasi kita masih 2,99 persen yang mana itu lebih baik daripada bulan lalu 3,18 persen. Ke depannya kita mesti jaga-jaga juga karena ada beberapa event. Pertama yang paling dekat adalah Natal, tahun baru. Terus selang satu bulan juga di Februari mulai masuk Ramadan. Ada Imlek dan juga nanti Idul Fitri akhirnya," kata Nugroho.
Di sektor hulu, intervensi difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi alat dan mesin pertanian. Pada tahap pascapanen, penguatan dilakukan dengan mendorong elektrifikasi rice milling unit agar proses penggilingan padi menjadi lebih efisien.
Untuk memangkas rantai distribusi, pemerintah daerah mempertemukan petani produsen secara langsung dengan badan usaha milik daerah (BUMD) selaku offtaker. PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) dimandatkan menjadi pembeli hasil panen petani sehingga disparitas harga antarwilayah dapat ditekan.
Di sisi konsumen, Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan bersamaan dengan edukasi belanja bijak. Masyarakat diajak tidak terlalu bergantung pada cabai merah atau cabai rawit segar yang harganya fluktuatif, dan mulai beralih ke produk olahan cabai.
Nugroho juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying menjelang akhir tahun. Ia meminta masyarakat mengurangi pembuangan makanan atau food waste agar hasil pertanian dapat dimanfaatkan secara efektif.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga untuk mengantisipasi penimbunan komoditas pangan. Pengawasan lapangan akan melibatkan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, pemerintah provinsi, dan kejaksaan.
"Semuanya akan ikut bersama-sama membentuk suatu tim untuk melakukan pengawasan wilayah," kata Luthfi.
Luthfi juga meminta seluruh bupati dan wali kota aktif menjalin Kerja Sama Antardaerah (KAD) antara wilayah surplus dan wilayah defisit. Menurut dia, koordinasi pasokan tidak bisa hanya diserahkan kepada para pedagang di lapangan.
Pengendalian inflasi, lanjut Luthfi, membutuhkan pemetaan stok, perhitungan kebutuhan daerah, serta pemantauan jalur distribusi yang presisi sejak dini. Kolaborasi antar pemangku kebijakan, kepala daerah, dan instansi terkait diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di tengah masyarakat.
Sumber: Bisnis.com dan Media Indonesia
