SuaraPantura.com - Berikut ini adalah perbandingan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DORD Kabupaten Pemalang Wasisto dalam 2 tahun terakhir yakni periodik pelaporan 2021-2022.
Wasiswlto merupakan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Dilansir dari LHKPN KPK RI dalam laporan perbandingan LHKPN periodik 2021-2022, Wasisto mencatatkan total harta kekayaannya naik drastis sebesar 88,11 persen.
Pasalnya dalam pelaporan total harta kekayaan pada periodik 2021, Wasisto mencatat total harta kekayaannya yakni Rp. 3.087.043.782, kemudian naik di periodik 2022 menjadi Rp. 5.806.991.678 .
Kenaikan harta kekayaan Wasisto tersebut senilai Rp. 2.719.947.896 atau sebesar 88,11 persen.
Kenaikan terbesar terjadi pada data harta lainnya yakni naik sebesar 71,43 persen dari yang sebelumnya di tahun 2021 senilai Rp. 2.450.000.000 menjadi Rp. 4.200.000.000 dalam laporan periodik 2022.
Dalam lapiran terakhirnya (periodik 2022), Wasisto mencatatkan kepemilikan tanah dan bangunan sebesar Rp. 2.350.000.000 yang terdiri dari :
1. Tanah dan Bangunan Seluas 265
m2/265 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 850.000.000,
2. Tanah Seluas 1033 m2 di KAB /
KOTA PEMALANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000,
3. Tanah Seluas 1800 m2 di KAB /
KOTA PEMALANG, WARISAN Rp. 200.000.000,
4. Tanah dan Bangunan Seluas 140
m2/92 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000.
5. Tanah dan Bangunan Seluas 210
m2/180 m2 di KAB / KOTA
PEMALANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000
Untuk alat transpirtasi dan mesin di periodik 2022, Wasisto mencatatkan kepemilikan aset tersebut sejumlah Rp. 389.000.000 yang terdiri dari :
1. MOTOR, HONDA SCOOPY
Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000,
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER
Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000,
Sementara untuk kas dan setara kasi di dalam laporan periodik 2022 Wasisto mencatatkan kepemilikan kas dan setara kas senilai Rp. 21.000.000.
Untuk hutang, di tahun laporan 2022, Wasistoencatatkan kepemilikan hutang sebesar Rp. 1.153.008.322.
Sementara itu terkait LHKPN, Ketua KPK RI, Firli Bahuri juga pernah menyampaikan bahwa 95 persen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diserahkan para pejabat tidak jujur atau akurat.
Firli menyebut masih banyak penyelenggara negara yang menyembunyikan asetnya.
"Ketidakpatuhan baru satu masalah. #KPK juga sudah mengungkapkan 95% data #LHKPN tidak akurat. Banyak penyelenggara negara tidak jujur melaporkan harta kekayaan mereka. Mulai tanah, bangunan, rekening bank, sampai investasi lain, ada saja yang mereka sembunyikan," tulis Firli dalam cuitan di Twitter-nya mellui akun @firlibahuri, pada tahun 2021 silam.
Maka dari itu masyarakat diminta ikut mengawasi dan aktif melaporkan sesuai dengan temuan dan kondisi yang sebenarnya di lapangan.***
