Rp41,48 Miliar Jebol, Kini BNI Harus Menjawab Pertanyaan Besar

Delapan bagian investigasi perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BNI Cabang Jember periode 2021–2023 akhirnya bermuara pada satu persoalan utama:

Bukan lagi sekadar siapa tersangkanya, tetapi bagaimana semua ini bisa terjadi?

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kini telah menetapkan lima tersangka dalam perkara tersebut.

Tersangka terbaru berinisial SH, seorang collection agent PT Ternak Maharani dan PT Berlian, ditetapkan pada 17 September 2026.

Empat tersangka sebelumnya adalah FMH selaku pimpinan cabang BNI, serta AM, IS dan HN yang disebut sebagai collection agent.

Sementara itu, BPKP Perwakilan Jawa Timur menghitung kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp41,48 miliar.

Angka itu terlalu besar jika perkara hanya dibaca sebagai cerita tentang beberapa orang yang menyalahgunakan fasilitas kredit.

Ada sistem.

Ada proses pengajuan.

Ada verifikasi.

Ada persetujuan.

Ada pencairan.

Ada rekening.

Ada transaksi.

Dan ada pengawasan.

Pertanyaannya:

Di titik mana pengawasan itu gagal bekerja?

Lima tersangka, tetapi pertanyaan sistem belum selesai

Penetapan tersangka memang menjawab sebagian pertanyaan tentang siapa yang diduga terlibat.

Namun penetapan tersangka belum otomatis menjawab bagaimana mekanisme pengawasan berjalan pada saat kredit diproses dan dicairkan.

Kejati menyebut perkara ini berkaitan dengan penyaluran KUR BNI Cabang Jember periode 2021–2023.

Pada kelompok PT Ternak Maharani terdapat 98 debitur dengan pencairan sekitar Rp4,25 miliar.

Sementara PT Berlian memiliki 37 debitur dengan pencairan sekitar Rp1,89 miliar.

Total dari dua kelompok tersebut mencapai 135 debitur dengan pencairan sekitar Rp6,14 miliar.

Jika kemudian muncul dugaan bahwa proses tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, pertanyaan berikutnya bukan hanya:

Siapa yang melakukan?

Tetapi:

Siapa yang memeriksa?

Siapa yang menyetujui?

Siapa yang melakukan monitoring?

Dan:

Mengapa mekanisme pengawasan tidak menghentikannya lebih awal?

BNI sudah menemukan indikasi sejak 2024

Ada satu fakta penting yang tidak boleh dilewatkan.

BNI menyatakan perkara Jember bermula dari laporan BNI sendiri kepada aparat penegak hukum.

Menurut BNI, laporan tersebut disampaikan sejak 2024, setelah perseroan menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit.

Artinya, dari perspektif perusahaan, dugaan penyimpangan tersebut bukan baru diketahui setelah Kejati melakukan penyidikan.

BNI menyatakan telah melakukan pemeriksaan internal dan mengambil langkah terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan perusahaan.

BNI juga menyatakan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap fraud dan pelanggaran.

Langkah melaporkan perkara kepada penegak hukum tentu menjadi bagian penting dari penanganan kasus.

Tetapi justru dari sini muncul pertanyaan lanjutan:

Apa sebenarnya yang ditemukan dalam pemeriksaan internal BNI?

Temuan internal harus dibuka sampai akar

Publik tentu tidak membutuhkan seluruh dokumen pemeriksaan yang bersifat rahasia.

Namun ada sejumlah hal yang relevan untuk menjelaskan bagaimana persoalan tersebut dapat berkembang.

Misalnya:

• Kapan indikasi pertama ditemukan?

• Apa indikator yang membuat BNI mencurigai adanya penyimpangan?

• Berapa debitur yang masuk dalam pemeriksaan?

• Berapa nilai kredit yang terindikasi bermasalah?

• Bagaimana pola penyimpangannya?

• Apakah ada pola transaksi rekening tertentu?

• Apakah terdapat keterkaitan antara collection agent dan debitur?

• Apakah ada pola pengajuan kredit yang berulang?

• Apakah pengawasan pascapencairan menemukan anomali?

• Dan tindakan apa yang dilakukan setelah indikasi tersebut ditemukan?

Jawaban atas pertanyaan itu penting.

Sebab laporan internal adalah awal dari proses penindakan, bukan akhir dari evaluasi sistem.

Kalau sudah ada pemeriksaan, mengapa kerugian bisa mencapai Rp41,48 miliar?

Inilah salah satu pertanyaan paling sulit.

BNI menyebut telah melakukan pemeriksaan internal dan melaporkan indikasi penyimpangan kepada aparat penegak hukum.

Namun pada saat yang sama, BPKP menghitung kerugian negara sekitar Rp41,48 miliar.

Dua fakta tersebut harus dibaca secara hati-hati.

Keduanya tidak otomatis berarti pemeriksaan internal BNI gagal.

Namun keduanya juga menunjukkan pentingnya menguji seberapa cepat sistem mendeteksi, menghentikan dan membatasi dampak penyimpangan.

Pertanyaan utamanya:

Berapa lama pola tersebut berlangsung sebelum terdeteksi?

Karena dalam pengawasan kredit, waktu sangat menentukan.

Semakin lama sebuah pola penyimpangan berjalan, semakin besar pula potensi eksposurnya.

Collection Agent: seberapa besar ketergantungan bank?

Perkara ini juga menempatkan collection agent dalam sorotan.

Empat tersangka sebelumnya yang disebut Kejati merupakan collection agent, sementara tersangka terbaru SH juga disebut sebagai collection agent PT Ternak Maharani dan PT Berlian.

Di titik ini muncul pertanyaan penting tentang model kerja sama tersebut.

Seberapa besar peran collection agent dalam proses mencari calon debitur?

Seberapa jauh mereka dapat membantu proses administratif?

Siapa yang melakukan verifikasi akhir?

Dan yang paling penting:

Apakah bank tetap memiliki kontrol penuh terhadap keputusan kredit ketika calon debitur datang melalui pihak eksternal?

Jika pihak eksternal hanya membantu proses administratif, maka keputusan kredit tetap harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme bank.

Sebaliknya, jika pihak eksternal memiliki pengaruh besar terhadap proses pengajuan, maka mekanisme pengawasan terhadap pihak tersebut menjadi semakin penting.

Nama warga jangan berhenti sebagai angka

Serial ini juga menemukan sisi lain yang tidak kalah penting.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap Kejati, terdapat dugaan penggunaan identitas warga sebagai debitur.

Sebagian warga disebut tidak menerima dana sebagaimana nilai kredit yang tercatat.

Dalam kasus tertentu, buku tabungan dan kartu ATM disebut dikuasai pihak lain.

Jika dugaan tersebut terbukti, maka warga bukan hanya menjadi angka dalam laporan kerugian negara.

Mereka memiliki nama.

Mereka memiliki identitas.

Dan nama tersebut tercatat dalam dokumen kredit.

Karena itu, salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah:

Bagaimana status warga yang namanya digunakan dalam perkara ini?

Apakah mereka memahami fasilitas kredit tersebut?

Apakah mereka menerima manfaatnya?

Siapa yang menggunakan dana?

Dan bagaimana status kewajiban kredit mereka?

Ini penting agar masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung konsekuensi dari dugaan penyimpangan yang tidak mereka nikmati.

ATM menjadi salah satu jejak penting

Dugaan penguasaan ATM juga menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak cukup berhenti pada dokumen pengajuan.

Jejak transaksi harus dibuka.

Siapa yang melakukan penarikan?

Kapan dilakukan?

Berapa jumlahnya?

Di mana transaksi berlangsung?

Apakah transaksi dilakukan segera setelah pencairan?

Apakah terdapat pola yang sama pada banyak rekening?

Apakah dana kemudian ditransfer atau digunakan untuk membayar kewajiban lain?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat membantu menggambarkan perjalanan uang setelah kredit dicairkan.

Karena dokumen menunjukkan siapa pemilik rekening, tetapi transaksi dapat menunjukkan siapa yang mengendalikan uang.

Rp41,48 miliar harus diurai, bukan sekadar disebut

Kerugian negara Rp41,48 miliar adalah angka besar.

Tetapi angka tersebut akan jauh lebih bermakna jika publik mengetahui konstruksinya.

Berapa berasal dari kelompok debitur tertentu?

Berapa yang berkaitan dengan kredit yang tidak memenuhi syarat?

Berapa yang benar-benar tidak diterima debitur?

Berapa yang mengalir kepada pihak lain?

Berapa yang digunakan untuk menutup kredit lama?

Dan berapa yang masih dapat dipulihkan?

Dalam perkara seperti ini, angka kerugian hanyalah pintu masuk.

Yang lebih penting adalah bagaimana angka tersebut terbentuk.

Apakah Jember hanya satu kasus?

Pertanyaan ini juga sudah muncul sejak awal penyidikan.

Kejati Jatim sebelumnya membuka kemungkinan memperluas penyidikan ke wilayah lain apabila ditemukan bukti yang mengarah ke sana.

Namun kemungkinan tersebut tidak boleh diterjemahkan sebagai kesimpulan bahwa cabang lain BNI melakukan pola yang sama.

Belum ada dasar untuk mengatakan demikian.

Justru karena itu, yang diperlukan adalah pemeriksaan berbasis risiko.

Misalnya dengan mencari pola:

• debitur dalam jumlah besar yang berasal dari satu pihak pengusul;

• pencairan dengan nominal hampir seragam;

• rekening yang segera mengalami penarikan besar;

• penggunaan ATM oleh pihak selain pemilik;

• kredit baru yang berdekatan dengan pelunasan kredit lama;

• dokumen usaha yang memiliki pola identik;

• debitur yang tidak memahami nilai pinjaman;

• serta konsentrasi transaksi pada pihak atau agen tertentu.

Jika indikator tersebut ditemukan, barulah pemeriksaan lebih dalam dapat dilakukan.

BNI kini memiliki pekerjaan yang lebih besar daripada sekadar menghadapi perkara hukum

BNI telah menyatakan bahwa tindakan individu yang terbukti melanggar tidak merepresentasikan kebijakan maupun praktik perseroan.

BNI juga menyatakan komitmennya terhadap prinsip kehati-hatian, tata kelola dan pemberantasan fraud.

Pernyataan tersebut penting.

Namun kasus Jember juga memberikan kesempatan untuk menguji apakah pengawasan tersebut sudah cukup kuat dalam praktik.

Sebab tata kelola bukan hanya soal memiliki aturan.

Tata kelola diuji ketika aturan tersebut berhadapan dengan kenyataan di lapangan.

Ketika dokumen terlihat lengkap.

Ketika nama debitur tersedia.

Ketika kredit harus segera dicairkan.

Ketika pihak eksternal ikut terlibat.

Dan ketika uang sudah masuk ke rekening.

Di situlah sistem pengawasan sebenarnya diuji.

Lima tersangka bukan akhir cerita

Dengan ditetapkannya SH sebagai tersangka baru, perkara kini memiliki lima tersangka.

Namun proses hukum masih berjalan.

Kejati masih dapat mendalami alat bukti, aliran dana, peran masing-masing pihak dan kemungkinan keterlibatan pihak lain sesuai hasil penyidikan.

Karena itu, publik tidak seharusnya terburu-buru menarik kesimpulan di luar fakta yang telah dibuktikan.

Tetapi publik juga berhak mengajukan pertanyaan.

Terutama karena perkara ini menyangkut program kredit pemerintah dan dana yang seharusnya membantu masyarakat.

Pertanyaan terakhir untuk BNI

Setelah delapan bagian investigasi ini, ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka:

Pertama, apa temuan awal pemeriksaan internal BNI?

Kedua, kapan penyimpangan pertama kali terdeteksi?

Ketiga, berapa total debitur yang masuk dalam temuan internal?

Keempat, bagaimana proses verifikasi terhadap calon debitur dilakukan?

Kelima, bagaimana BNI mengawasi collection agent?

Keenam, bagaimana bank memastikan dana KUR benar-benar digunakan oleh debitur yang namanya tercatat?

Ketujuh, bagaimana bank mendeteksi penguasaan ATM atau rekening oleh pihak lain?

Kedelapan, apakah terdapat sistem yang mendeteksi pola pencairan dan transaksi yang tidak wajar?

Kesembilan, setelah perkara Jember ditemukan, berapa banyak cabang atau portofolio lain yang telah diperiksa berdasarkan indikator risiko serupa?

Kesepuluh, bagaimana perlindungan terhadap warga yang identitasnya diduga digunakan sebagai debitur?

Dan yang paling besar:

Apa yang akan diubah BNI agar pola serupa tidak kembali terjadi?

Dari Jember untuk pembelajaran perbankan

Kasus KUR BNI Jember tidak seharusnya hanya berakhir pada daftar tersangka dan angka kerugian.

Ada pelajaran yang jauh lebih besar.

Bahwa kredit bukan hanya soal uang yang dicairkan.

Kredit adalah rangkaian panjang:

identitas → dokumen → verifikasi → persetujuan → pencairan → penggunaan dana → pembayaran → monitoring.

Jika satu mata rantai lemah, risiko dapat bergerak ke mata rantai berikutnya.

Dan ketika masalah baru diketahui setelah kerugian membesar, pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan menjadi tidak terhindarkan.

Perkara Jember kini berada di tangan penegak hukum.

Tugas penyidikan adalah membuktikan siapa melakukan apa, bagaimana modusnya, ke mana dana mengalir, dan berapa kerugian yang sebenarnya.

Sementara tugas BNI adalah memastikan setiap celah yang ditemukan tidak berhenti sebagai bahan perkara.

Celah harus ditutup.

Pengawasan harus diperkuat.

Dan masyarakat yang menjadi sasaran KUR harus benar-benar menjadi penerima manfaat.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan program KUR bukan hanya berapa banyak kredit yang berhasil dicairkan.

Tetapi:

Apakah uang benar-benar sampai kepada orang yang namanya tercantum sebagai penerima kredit?

Itulah pertanyaan terbesar yang ditinggalkan perkara KUR BNI Jember.

Seluruh tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.