Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

Bukan Cuma Ijazah, Jimly Soroti Fufufafa: Dugaan Kebohongan Gibran Bisa Jadi Dasar Pemakzulan

Sabila JP•
Nasional

Gibran mengunggah fotonya sebagai foto profil di akun X Foto: X/@gibran_tweet

Suarapantura.com - Polemik mengenai akun media sosial Fufufafa kembali menyeret nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Jimly Asshiddiqie, menilai persoalan tersebut bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan pemakzulan apabila dugaan kepemilikan akun dan bantahan Gibran terbukti tidak sesuai fakta.

Jimly menegaskan, persoalan utama bukan semata-mata siapa pemilik akun Fufufafa. Namun, apabila Gibran terbukti pernah menyangkal kepemilikan akun yang ternyata benar miliknya, tindakan tersebut menurut Jimly dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela.

Isu akun Fufufafa sebelumnya mencuat setelah pakar telematika Roy Suryo mengklaim akun tersebut berkaitan dengan Gibran. Meski demikian, Jimly mengakui hingga kini belum ada data pasti yang membuktikan siapa pemilik akun tersebut.

Menurut Jimly, situasinya akan berbeda apabila Gibran sejak awal secara terbuka mengakui kepemilikan akun itu. Persoalan justru muncul apabila seseorang menyangkal, tetapi kemudian terbukti memberikan keterangan yang tidak benar.

Panzer Klaim Serang BJB Syariah, Ratusan GB Data Disebut Berhasil Dikuasai
Baca Juga · Nasional
Panzer Klaim Serang BJB Syariah, Ratusan GB Data Disebut Berhasil Dikuasai

Jimly mengaitkan kemungkinan tersebut dengan Pasal 7A UUD 1945. Ketentuan itu memasukkan perbuatan tercela sebagai salah satu alasan konstitusional yang dapat digunakan untuk mengusulkan pemberhentian presiden maupun wakil presiden.

Dengan demikian, Jimly menyebut terdapat dua persoalan yang dapat dipertimbangkan DPR dalam wacana pemakzulan Gibran, yakni polemik persyaratan pendidikan saat pencalonan dan dugaan perbuatan tercela terkait akun Fufufafa.

Ia juga mendorong delapan partai politik yang memiliki perwakilan di DPR untuk bermusyawarah menentukan sikap. Menurutnya, persoalan Gibran perlu diselesaikan melalui mekanisme konstitusional agar tidak terus menjadi polemik politik berkepanjangan hingga tiga tahun ke depan.

Harta Alexandra Askandar Tembus Rp201 Miliar, Naik Rp23,8 Miliar: Apa Pendorongnya?
Baca Juga · Nasional
Harta Alexandra Askandar Tembus Rp201 Miliar, Naik Rp23,8 Miliar: Apa Pendorongnya?

Proses Pemakzulan Tidak Bisa Langsung

Meski demikian, pernyataan Jimly tidak berarti Gibran telah terbukti melakukan perbuatan tercela ataupun proses pemakzulan sudah resmi berjalan.

Pasal 7A UUD 1945 memang mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, termasuk perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.

Badak Jawa Terancam Bayang-Bayang Tambang, Menteri LH Surati Bahlil: Wilayah Ujung Kulon Harus Dikeluarkan!
Baca Juga · Nasional
Badak Jawa Terancam Bayang-Bayang Tambang, Menteri LH Surati Bahlil: Wilayah Ujung Kulon Harus Dikeluarkan!

Namun, mekanismenya diatur secara ketat melalui Pasal 7B UUD 1945. DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat melalui sidang paripurna dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir, sementara sidang tersebut harus dihadiri sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Setelah itu, pendapat DPR harus diperiksa, diadili, dan diputus oleh MK. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan melalui sidang paripurna DPR untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Keputusan akhir berada di tangan MPR melalui sidang paripurna sesuai ketentuan kuorum dan persetujuan dalam konstitusi.

Karena itu, dugaan kepemilikan akun Fufufafa maupun tudingan kebohongan terhadap Gibran masih memerlukan pembuktian. Wacana yang disampaikan Jimly merupakan pandangan mengenai kemungkinan dasar konstitusional, bukan keputusan hukum bahwa Gibran telah melakukan pelanggaran.

Polemik ini pun kini menambah daftar persoalan yang diperdebatkan dalam wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran, di tengah sorotan terhadap dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan Pilpres 2024.

Tags:
#Jimly Asshiddiqie#Gibran#Fufufafa#Roy Suryo#Iajazah
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…