Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

Badak Jawa Terancam Bayang-Bayang Tambang, Menteri LH Surati Bahlil: Wilayah Ujung Kulon Harus Dikeluarkan!

Sabila JP•
Nasional

Menteri lingkungan hidup Jumhur Hidayat sampaikan progres Penanganan Karhutla di Indonesia, Jumat (30/10/2026)(KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO)

Suarapantura.com - Habitat terakhir Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) kini menjadi sorotan setelah sebagian perairan di sekitarnya tercantum dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mengambil langkah dengan menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia meminta wilayah perairan yang dipersoalkan dikeluarkan dari WUP dan keputusan terkait dievaluasi.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), satwa yang populasinya diperkirakan kurang dari 50 individu dan berstatus kritis atau Critically Endangered.

"Permintaan ini sudah disampaikan agar Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dievaluasi," tegas Jumhur dalam keterangan pers resmi, Kamis (19/11/2026).

Langkah KLH ini memunculkan pertanyaan serius mengenai bagaimana wilayah yang berada di sekitar ekosistem satwa paling langka di Indonesia dapat masuk dalam peta wilayah usaha pertambangan.

Kurang dari 50 Badak Jawa, Habitatnya Harus Dilindungi

Jumhur menegaskan, permintaan pengeluaran perairan Ujung Kulon dari WUP bertujuan melindungi habitat Badak Jawa sejak tahap perencanaan, sebelum kegiatan apa pun dilakukan di kawasan tersebut.

"TNUK adalah habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Spesies ini berstatus Kritis (Critically Endangered), dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan di satu kawasan," katanya.

Harta Alexandra Askandar Tembus Rp201 Miliar, Naik Rp23,8 Miliar: Apa Pendorongnya?
Baca Juga · Nasional
Harta Alexandra Askandar Tembus Rp201 Miliar, Naik Rp23,8 Miliar: Apa Pendorongnya?

Menurut Jumhur, perlindungan Badak Jawa tidak cukup hanya menjaga kawasan daratan tempat satwa tersebut hidup. Keutuhan ekosistem pesisir dan perairan di sekitarnya juga perlu diperhatikan karena seluruh bagian ekosistem saling berkaitan.

Ia mengingatkan, kebutuhan habitat dan perilaku Badak Jawa sangat spesifik. Karena populasinya sangat terbatas dan hanya bertahan di satu kawasan, gangguan terhadap habitat berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi kelangsungan spesies tersebut.

"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," tegasnya.

Risiko Tambang: Kebisingan, Sedimentasi hingga Pencemaran

KLH menilai aktivitas pertambangan di sekitar kawasan konservasi berpotensi menimbulkan tekanan ekologis. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga gangguan terhadap kondisi lingkungan yang menopang kehidupan satwa.

"Adanya aktivitas pertambangan dapat menekan ekosistem lewat kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan bertambahnya aktivitas manusia," ucap Jumhur.

Meski demikian, KLH mengakui belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP yang dipersoalkan. Pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa juga belum dilakukan.

Menangis di Ruang Sidang, Anggota DPRD Bulungan Minta Bebas dari Kasus Ijazah Palsu: Saya Tidak Pernah Sekolah Formal!
Baca Juga · Nasional
Menangis di Ruang Sidang, Anggota DPRD Bulungan Minta Bebas dari Kasus Ijazah Palsu: Saya Tidak Pernah Sekolah Formal!

Artinya, hingga saat ini belum dapat disimpulkan bahwa kegiatan tambang telah merusak habitat atau mengganggu kehidupan Badak Jawa.

Namun, pemerintah menilai risiko tersebut harus diperhitungkan sejak awal. Sebab, ketika menyangkut spesies dengan populasi sangat kecil dan habitat terbatas, pencegahan dinilai jauh lebih penting daripada menunggu kerusakan terjadi.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 Dipersoalkan

Pusat persoalan kini mengarah pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang menjadi dasar penetapan wilayah usaha pertambangan tersebut.

KLH meminta dilakukan evaluasi agar bagian WUP di perairan sekitar TNUK dikeluarkan dari wilayah usaha tambang.

Langkah berikutnya adalah verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

Verifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan apakah koordinat WUP bersinggungan dengan batas Taman Nasional Ujung Kulon, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.

UU Perampasan Aset Disahkan, Puan dan Habiburokhman Diadukan ke MKD: Drafnya Dipersoalkan!
Baca Juga · Nasional
UU Perampasan Aset Disahkan, Puan dan Habiburokhman Diadukan ke MKD: Drafnya Dipersoalkan!

Selama proses evaluasi berlangsung, KLH meminta tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil pemeriksaan menjadi jelas, sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Bahlil Harus Menjawab Persoalan Wilayah Tambang

Surat Jumhur kepada Bahlil kini menjadi ujian koordinasi antarkementerian dalam menentukan prioritas antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi.

Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya aktivitas tambang saat ini. Yang lebih mendasar adalah mengapa wilayah perairan di sekitar habitat terakhir Badak Jawa masuk dalam wilayah usaha pertambangan, serta bagaimana aspek ekologis dipertimbangkan ketika keputusan tersebut ditetapkan.

Publik juga perlu mengetahui secara jelas lokasi dan luas wilayah yang dipersoalkan, potensi komoditas tambangnya, serta apakah penetapan WUP tersebut telah melalui kajian lingkungan dan kesesuaian tata ruang yang memadai.

Sebab, apabila kawasan dengan nilai konservasi setinggi Ujung Kulon masuk dalam perencanaan pertambangan tanpa verifikasi ekologis yang memadai, persoalan ini tidak bisa dianggap sekadar urusan administratif.

Kurang dari 50 Badak Jawa masih bertahan di habitat terakhirnya. Jika ekosistem tersebut terganggu, Indonesia berhadapan dengan risiko kehilangan salah satu kekayaan hayati paling berharga di dunia.

Kini, keputusan ada pada pemerintah: memastikan perlindungan habitat Badak Jawa menjadi prioritas atau membiarkan ketidakpastian wilayah tambang terus membayangi masa depan satwa langka tersebut.

Tags:
#Raja Juli Antoni#Kementerian ESDM#bahlil lahadahlia#Badak Jawa
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…