Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

Menangis di Ruang Sidang, Anggota DPRD Bulungan Minta Bebas dari Kasus Ijazah Palsu: Saya Tidak Pernah Sekolah Formal!

Sabila JP•
Nasional

photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Suarapantura.com - Suasana sidang dugaan penggunaan ijazah palsu yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Lausa Laida (LL), berlangsung emosional. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor, Kamis (19/11/2026), terdakwa menangis saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dan meminta dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Dalam pembelaannya, Lausa mengungkap perjalanan hidupnya yang disebut tidak pernah mengenyam pendidikan formal sejak kecil. Ia mengaku harus bekerja sejak muda untuk menghidupi keluarga. Kondisi itu, menurutnya, sempat membuat dirinya merasa minder karena tidak memiliki ijazah.

“Majelis Hakim Yang Mulia, saya tidak pernah duduk di bangku sekolah formal. Sejak muda saya bekerja. Sejak tahun 1996 saya berusaha sebagai wiraswasta untuk menghidupi keluarga. Selama bertahun-tahun saya menyimpan rasa malu karena tidak memiliki ijazah apa pun,” ujar LL dengan suara bergetar.

Tangis Lausa pecah ketika menceritakan bagaimana dirinya mulai mengejar pendidikan melalui jalur kesetaraan. Ia menyebut langkah tersebut dimulai pada 2012, ketika usianya telah melewati 30 tahun.

Mengaku Mulai dari Paket A hingga Paket C

Lausa mengatakan dirinya mendaftar sebagai warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ba’ats Darif. Ia mengaku datang sendiri, mengisi formulir, serta menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan administrasi.

Pendidikan pertamanya dimulai melalui program Paket A di kelas IV yang berlangsung di Balai Desa Apung.

“Saya datang sendiri, mengisi formulir sendiri, dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga saya. Saya masuk Paket A di Kelas IV dan belajar di Balai Desa Apung. Saya masih ingat Pak Sadra yang mengajar kami waktu itu. Saya lulus Paket A pada tahun 2015,” tuturnya.

Setelah menyelesaikan Paket A, ia mengaku sempat berhenti selama satu tahun sebelum melanjutkan pendidikan Paket B pada tahun pelajaran 2016–2017.

Harta Alexandra Askandar Tembus Rp201 Miliar, Naik Rp23,8 Miliar: Apa Pendorongnya?
Baca Juga · Nasional
Harta Alexandra Askandar Tembus Rp201 Miliar, Naik Rp23,8 Miliar: Apa Pendorongnya?

Perjalanan pendidikannya kemudian berlanjut ke Paket C pada 2019–2020. Lausa menyebut sebagian besar kegiatan pembelajaran saat itu dilakukan secara daring. Materi dan tugas diberikan melalui grup WhatsApp.

“Sebagian besar pembelajaran saat itu berlangsung secara daring, dan tugas dibagikan melalui grup WhatsApp. Saya masih ingat Ibu Erni yang mengajar Bahasa Indonesia. Saya lulus Paket C pada tahun 2022,” ungkapnya.

Lausa mengakui tidak mengingat seluruh nama teman belajar maupun tanggal pelaksanaan ujian. Namun, ia bersikeras telah mengikuti proses pendidikan sebagaimana warga belajar lainnya.

“Saya tahu dengan pasti bahwa saya belajar, saya menandatangani daftar hadir, saya mengikuti ujian, dan saya membayar biaya pendidikan seperti warga belajar yang lain,” tegasnya.

Bantah Sengaja Menggunakan Ijazah Palsu

Dalam pleidoinya, Lausa menyatakan menerima ijazah langsung dari ketua PKBM tempatnya belajar. Ia membantah pernah meminta perlakuan khusus untuk mendapatkan dokumen kelulusan tersebut.

Ia juga mengaku tidak memeriksa secara detail kondisi fisik ijazah ketika menerimanya.

“Saya orang biasa Majelis Hakim. Ketika menerima ijazah, saya tidak memeriksa apakah ada bekas penghapusan pada tulisannya,” katanya.

Badak Jawa Terancam Bayang-Bayang Tambang, Menteri LH Surati Bahlil: Wilayah Ujung Kulon Harus Dikeluarkan!
Baca Juga · Nasional
Badak Jawa Terancam Bayang-Bayang Tambang, Menteri LH Surati Bahlil: Wilayah Ujung Kulon Harus Dikeluarkan!

Persoalan lain yang disinggung adalah namanya yang disebut tercatat sebagai peserta didik di PKBM berbeda. Lausa mengaku baru mengetahui adanya pencatatan ganda setelah pihak PKBM tempatnya belajar menyampaikan bahwa persoalan tersebut menghambat penerbitan ijazah.

Terkait pencalonannya sebagai anggota DPRD Bulungan, ia menjelaskan bahwa fotokopi ijazah Paket C digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi pencalonan. Saat itu, dokumen tersebut dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia juga menyebut penggunaan ijazah tersebut pernah dilaporkan pada 2024. Berdasarkan penuturannya, laporan yang ditangani Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dinyatakan tidak terbukti.

Namun, perkara yang kini diperiksa di pengadilan tetap harus dinilai berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan. Pernyataan terdakwa dalam pleidoi merupakan pembelaan yang masih harus dipertimbangkan majelis hakim, bukan putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

“Demi Allah Majelis Hakim Yang Mulia, saya tidak pernah mengetahui, apalagi berniat, menggunakan ijazah palsu. Saya menggunakan ijazah itu secara terbuka, karena saya yakin ijazah itu adalah hasil belajar saya sendiri,” bebernya sambil tersedu-sedu.

Nama Baik Keluarga dan Kepercayaan Pemilih Dipertaruhkan

Menjelang akhir pembelaannya, Lausa meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh penjelasan yang telah disampaikannya. Ia mengaku perkara hukum tersebut memberikan beban berat bagi dirinya dan keluarga.

Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut nasib pribadi, tetapi juga nama baik keluarga dan kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya sebagai wakil rakyat.

UU Perampasan Aset Disahkan, Puan dan Habiburokhman Diadukan ke MKD: Drafnya Dipersoalkan!
Baca Juga · Nasional
UU Perampasan Aset Disahkan, Puan dan Habiburokhman Diadukan ke MKD: Drafnya Dipersoalkan!

Ia menegaskan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam pencatatan maupun penulisan ijazah, hal tersebut bukan sesuatu yang dilakukan dengan sengaja.

“Nama baik saya, nama baik keluarga saya, dan kepercayaan masyarakat yang telah memilih saya ikut dipertaruhkan dalam perkara ini. Saya hanya seorang warga yang ingin memperbaiki diri melalui pendidikan,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Lausa memohon agar majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dan memulihkan nama baiknya.

“Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membebaskan saya dari segala dakwaan dan memulihkan nama baik saya. Saya serahkan sepenuhnya perkara ini kepada kearifan Majelis Hakim, dan saya percaya keadilan akan ditegakkan,” tutupnya.

Hakim yang Akan Menentukan Fakta Hukum

Pledoi Lausa menghadirkan sisi personal dari perkara dugaan ijazah palsu yang menjerat anggota DPRD tersebut. Namun, persoalan utama yang harus dijawab dalam persidangan bukan semata-mata perjalanan hidup terdakwa, melainkan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dan apakah unsur pidana dalam dakwaan terbukti.

Keterangan mengenai proses belajar, daftar hadir, ujian, penerbitan ijazah, serta dugaan pencatatan ganda perlu diuji dengan dokumen dan keterangan para pihak terkait.

Begitu pula dengan hasil penanganan laporan Bawaslu dan Gakkumdu pada 2024. Hal tersebut perlu dilihat berdasarkan ruang lingkup dan hasil pemeriksaannya, serta tidak otomatis menentukan hasil perkara pidana yang sedang berjalan.

Pada akhirnya, keputusan berada di tangan majelis hakim. Lausa masih memiliki hak untuk membela diri dan harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tags:
#DPRD#KPU#Bawaslu#Ijazah
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…