Alexandra Askandar. Foto: Dok. Bank Mandiri
Suarapantura.com - Kekayaan Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Alexandra Askandar, tercatat mencapai Rp201,16 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025.
Nilai tersebut meningkat Rp23,86 miliar dibandingkan laporan periode 2024 yang mencatat kekayaan bersih sebesar Rp177,30 miliar.
Kenaikan sekitar 13,46 persen dalam setahun ini menarik dicermati, terutama karena terdapat perubahan cukup besar pada sejumlah komponen kekayaan, mulai dari surat berharga, kas, harta lainnya, hingga kewajiban utang.
Berdasarkan data periode 2025 yang diberitakan dengan merujuk pengumuman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexandra melaporkan kekayaan sebesar Rp201.162.408.930.
Sementara pada periode 2024, total kekayaan bersihnya tercatat Rp177.300.178.825.
Surat Berharga Bertambah Rp18,69 Miliar
Salah satu perubahan paling mencolok terdapat pada komponen surat berharga.
Pada laporan periode 2024, Alexandra mencatat kepemilikan surat berharga senilai Rp82,51 miliar. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar Rp101,20 miliar pada laporan periode 2025.
Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp18,69 miliar pada pos tersebut.
Namun, angka total surat berharga belum menjelaskan secara terperinci instrumen investasi apa saja yang dimiliki, apakah berupa saham, obligasi, reksa dana, atau instrumen keuangan lainnya.
Publik juga belum memperoleh penjelasan mengenai apakah pertumbuhan tersebut berasal dari pembelian baru, keuntungan investasi, perubahan nilai pasar, atau kombinasi beberapa faktor.
Di sinilah rincian laporan kekayaan menjadi penting. Sebab, kenaikan nilai surat berharga tidak otomatis berarti seluruh kenaikan tersebut merupakan keuntungan yang diterima selama satu tahun.
Utang Turun Rp22 Miliar, Apa Penjelasannya?
Hal lain yang tak kalah menarik adalah perubahan kewajiban utang.
Dalam LHKPN periode 2024, Alexandra melaporkan utang sebesar Rp28 miliar. Pada laporan periode 2025, kewajibannya diberitakan turun menjadi sekitar Rp5,99 miliar.
Artinya, terdapat penurunan kewajiban sekitar Rp22,01 miliar.
Perubahan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatnya kekayaan bersih yang dilaporkan.
Sebab, kekayaan bersih dalam LHKPN merupakan hasil penghitungan total harta setelah dikurangi kewajiban atau utang.
Meski demikian, belum tersedia penjelasan terperinci mengenai bagaimana penurunan utang tersebut terjadi. Apakah kewajiban telah dilunasi, terdapat perubahan struktur utang, atau ada faktor lain?
Pertanyaan ini perlu dijawab melalui rincian laporan dan klarifikasi pihak terkait.
Kas dan Harta Lainnya Justru Menurun
Di tengah kenaikan surat berharga, dua komponen lain justru mengalami penurunan.
Kas dan setara kas yang pada periode 2024 tercatat sekitar Rp12,15 miliar diberitakan turun menjadi Rp4,88 miliar pada periode 2025.
Sementara harta lainnya yang sebelumnya mencapai Rp35 miliar turun menjadi sekitar Rp25,43 miliar.
Adapun tanah dan bangunan dilaporkan berada di kisaran Rp70,46 miliar. Pada laporan periode 2024, aset properti Alexandra tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Jakarta Selatan, Bogor, Kudus, dan Kotabaru.
Untuk kendaraan, laporan periode 2024 mencatat nilai sekitar Rp1,085 miliar, antara lain Toyota Innova Venturer tahun 2017 dan Hyundai Ioniq 5 tahun 2022.
Namun, rincian lengkap masing-masing kategori pada laporan periode 2025 masih perlu diperiksa untuk memastikan perubahan nilai dan kepemilikan aset secara akurat.
Dari Bank Mandiri ke BNI
Alexandra memiliki perjalanan karier panjang di industri perbankan.
Sebelum bergabung dalam jajaran direksi BNI, ia menjabat Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BNI pada 26 Maret 2025 menetapkannya sebagai Wakil Direktur Utama. Ia kemudian menjalankan posisi tersebut setelah efektif pada 5 Juni 2025.
Dengan pengalaman menduduki jabatan strategis di dua bank milik negara, profil kekayaan Alexandra menjadi informasi publik yang relevan untuk dicermati.
Keterbukaan LHKPN bukan semata-mata persoalan berapa besar harta yang dimiliki seorang pejabat. Lebih penting lagi, bagaimana aset dan kewajiban tersebut dilaporkan serta bagaimana perubahan dari tahun ke tahun dapat dipahami masyarakat.
Publik Berhak Mendapat Penjelasan
Kenaikan kekayaan Alexandra sebesar Rp23,86 miliar tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran atau penyimpangan.
Namun, perubahan sejumlah komponen aset dan kewajiban tetap layak menjadi bahan pertanyaan publik.
Mengapa surat berharga meningkat sekitar Rp18,69 miliar? Apa yang menyebabkan utang berkurang sekitar Rp22,01 miliar? Instrumen investasi apa yang membentuk portofolio surat berharga senilai lebih dari Rp101 miliar?
Penjelasan mengenai hal tersebut akan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang perkembangan kekayaan pejabat yang berada di posisi strategis pada bank milik negara.
Transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui angka total kekayaan, tetapi juga memahami perubahan komposisi aset dan kewajiban yang dilaporkan.
Catatan: Angka rincian periode 2025 dalam pemberitaan ini masih mengacu pada data kategori yang dipublikasikan media dengan merujuk pengumuman KPK. Rincian individual LHKPN periode 2025 perlu dicocokkan kembali dengan dokumen resmi sebelum seluruh komponen aset dipastikan.
umbernya:
PDF LHKPN Alexandra Askandar Periode 2024 – Situs Resmi BNI
Artikel Analisa.co – Harta Alexandra Askandar Tembus Rp201 Miliar
Portal e-LHKPN KPK
Profil Direksi BNI
Laporan Tahunan BNI