Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

UU Perampasan Aset Disahkan, Puan dan Habiburokhman Diadukan ke MKD: Drafnya Dipersoalkan!

Sabila JP•
Nasional

Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026)(ANTARA FOTO/Fauzan)

Suarapantura.com - Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset justru membuka persoalan baru di DPR. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan regulasi tersebut.

ICW mempersoalkan tidak disebarluaskannya naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset selama proses pembahasan. Organisasi antikorupsi itu menilai keterbukaan dokumen merupakan bagian penting dari partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang.

Aduan tersebut disampaikan ketika RUU Perampasan Aset disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026).

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pengaduan dilayangkan karena publik tidak memperoleh akses terhadap draf naskah yang dibahas hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang.

"Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi Ill terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset," kata Ibrahim di depan kompleks parlemen, Jakarta.

Menurut Ibrahim, hingga pengesahan dilakukan, ICW maupun masyarakat belum mendapatkan akses terhadap naskah RUU tersebut. Padahal, penyebarluasan dokumen rancangan undang-undang merupakan bagian dari prinsip keterbukaan dalam proses legislasi.

ICW menyebut pengaduan ke MKD juga merupakan tindak lanjut atas somasi yang sebelumnya dilayangkan kepada DPR. Somasi tersebut, menurut Ibrahim, jatuh tempo pada 16 November 2026, tetapi belum memperoleh respons.

Harta Alexandra Askandar Tembus Rp201 Miliar, Naik Rp23,8 Miliar: Apa Pendorongnya?
Baca Juga · Nasional
Harta Alexandra Askandar Tembus Rp201 Miliar, Naik Rp23,8 Miliar: Apa Pendorongnya?

"Laporan kami kepada MKD sudah diterima tadi dan kami menindaklanjuti juga terkait dengan somasi yang kemarin sudah dilayangkan dan kebetulan somasi tersebut jatuh pada tanggal 16 November," katanya.

ICW Pertanyakan Klaim Partisipasi Publik DPR

Persoalan yang disorot ICW bukan hanya soal dokumen yang tidak dapat diakses. Mereka juga mempertanyakan sejauh mana masyarakat sipil benar-benar dilibatkan dalam penyusunan aturan yang memiliki konsekuensi besar terhadap hak kepemilikan dan kewenangan negara merampas aset.

Ibrahim menyatakan ICW tidak pernah diundang untuk memberikan masukan dalam perumusan RUU tersebut.

"Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini," katanya.

Pernyataan tersebut menjadi kontras dengan klaim DPR mengenai pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyampaikan bahwa proses pembahasan telah melalui partisipasi publik. Ia juga memastikan pembahasan dapat diakses masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Badak Jawa Terancam Bayang-Bayang Tambang, Menteri LH Surati Bahlil: Wilayah Ujung Kulon Harus Dikeluarkan!
Baca Juga · Nasional
Badak Jawa Terancam Bayang-Bayang Tambang, Menteri LH Surati Bahlil: Wilayah Ujung Kulon Harus Dikeluarkan!

"Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat," kata Puan dalam pidatonya.

Di sinilah muncul pertanyaan yang perlu dijawab DPR: jika pembahasan diklaim terbuka, mengapa ICW mengaku tidak pernah memperoleh naskah RUU dan tidak dilibatkan dalam proses perumusannya?

Habiburokhman Klaim Sudah Gelar 87 RDPU

Terpisah, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membantah anggapan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung tanpa melibatkan masyarakat.

Ia menyebut proses pembahasan telah dimulai sejak September 2025. Selama proses tersebut, Komisi III menggelar puluhan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pihak.

"Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU- nya sebanyak ini ya," kata Habiburokhman usai pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11).

Habiburokhman mengklaim jumlah RDPU mencapai 87 kali. Namun, banyaknya forum dengar pendapat belum otomatis menjawab persoalan yang diajukan ICW, yakni apakah naskah rancangan dapat diakses publik dan apakah masukan masyarakat benar-benar menjadi bagian dari proses perumusan.

Menangis di Ruang Sidang, Anggota DPRD Bulungan Minta Bebas dari Kasus Ijazah Palsu: Saya Tidak Pernah Sekolah Formal!
Baca Juga · Nasional
Menangis di Ruang Sidang, Anggota DPRD Bulungan Minta Bebas dari Kasus Ijazah Palsu: Saya Tidak Pernah Sekolah Formal!

Kedua persoalan tersebut perlu dibedakan. Jumlah pertemuan dengan pemangku kepentingan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh dokumen pembahasan telah tersedia dan dapat diperiksa masyarakat.

MKD Belum Merespons Aduan ICW

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari MKD DPR terkait pengaduan tersebut. CNNIndonesia.com telah menghubungi Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin, tetapi belum memperoleh respons.

Aduan ICW kini menempatkan Puan Maharani dan Habiburokhman dalam sorotan etik, meskipun pengaduan tersebut belum merupakan putusan bahwa keduanya terbukti melakukan pelanggaran.

Persoalan ini juga menyangkut kredibilitas proses legislasi. UU Perampasan Aset memberikan kewenangan penting kepada negara dalam penelusuran dan perampasan hasil tindak pidana. Karena menyangkut hak warga negara dan kewenangan aparat, proses pembentukannya semestinya dapat diperiksa secara terbuka.

Publik kini menunggu bukan hanya bagaimana MKD menindaklanjuti laporan ICW, tetapi juga apakah DPR bersedia membuka dokumen pembahasan yang dipersoalkan.

Sebab, undang-undang yang mengatur kewenangan besar negara semestinya lahir dari proses yang transparan. Jangan sampai pengesahan sudah selesai, tetapi pertanyaan mengenai keterbukaan dan partisipasi publik justru belum terjawab.

Tags:
#ICW#Puan Maharani#Habiburokhman#MKD DPR
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…