Tiga Jam Sebelum Penangkapan, Ketum Parpol Disebut Rapat dengan Belasan Jenderal Kasus Penyadapan Prabowo

Suarapantura.com - Dugaan adanya pertemuan antara seorang ketua umum partai politik dengan sejumlah jenderal Polri sebelum penangkapan para tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan.

Klaim tersebut disampaikan Setiyardi Budiono, host Obor Rakyat Reborn. Ia menyebut seorang ketua umum partai politik diduga beberapa kali menghadiri rapat koordinasi bersama belasan jenderal, termasuk sejumlah perwira yang kini terseret dalam perkara dugaan penyadapan.

Bahkan, Setiyardi mengklaim pertemuan terakhir berlangsung sekitar tiga jam sebelum aparat melakukan penangkapan terhadap para tersangka.

“Obor Rakyat mendapatkan informasi valid dari beberapa narasumber bahwa ada seorang ketua umum partai terlibat dalam kasus penyadapan kepada Presiden Prabowo,” ungkap Setiyardi dalam tayangan video yang beredar di media sosial, dikutip Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, pertemuan tersebut bukan hanya berlangsung satu kali. Ketua umum partai yang dimaksud disebut kerap hadir dalam rapat koordinasi di kawasan Widya Chandra, Jakarta.

“Penyidik sudah tahu sebetulnya rapat ini kerap dilakukan. Si ketua umum partai ini kerap hadir dalam rapat koordinasi tersebut,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai tujuan pertemuan, pihak-pihak yang hadir, hingga kemungkinan adanya pembahasan yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Namun, hingga kini klaim mengenai pertemuan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh kepolisian. Setiyardi juga tidak menyebutkan nama ketua umum partai politik yang dimaksud.

Hanya Beri Petunjuk soal Sosok Ketua Umum

Dalam tayangannya, Setiyardi menyampaikan sejumlah ciri yang menurutnya dapat menjadi petunjuk untuk mengenali tokoh politik tersebut.

“Pertama, ketua umum partai ini dikenal sangat dekat dengan Solo. Sangat dekat. Agak norak. Yang kedua, ketua umum partai ini hidupnya penuh dengan kontroversi,” katanya.

Ia juga menyebut sosok yang dimaksud memiliki kedudukan di lingkungan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meski demikian, petunjuk tersebut belum cukup untuk memastikan identitas tokoh yang dituding. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan seseorang terlibat dalam tindak pidana hanya berdasarkan kedekatan politik, jabatan di pemerintahan, atau kehadirannya dalam suatu pertemuan.

Karena itu, substansi klaim tersebut perlu diuji melalui keterangan para peserta rapat, bukti komunikasi, dokumentasi pertemuan, serta hasil penyidikan kepolisian.

Empat Jenderal Telah Menjadi Tersangka

Di sisi lain, penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo telah berkembang. Bareskrim Polri kini menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Slamet ditetapkan sebagai tersangka keempat pada Kamis (5/11/2026). Penyidik menduga ia memiliki peran dalam memberikan persetujuan pelaksanaan provisioning atau penyadapan serta menyetujui penghapusan berkas hasil penyadapan.

Menurut keterangan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto, Ahrie Sonta dan Eko Hadi harus memperoleh izin dari Slamet apabila hendak melakukan provisioning atau penyadapan melalui Monitoring Center Bareskrim.

Penyidik juga mengungkap bahwa pada awal Oktober 2026, Ahrie meminta izin kepada Slamet untuk menghapus berkas hasil penyadapan. Permintaan tersebut disebut disetujui.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara Slamet belum ditahan karena sedang menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.

Polisi Perlu Menguji Klaim Pertemuan

Kasus ini diduga berkaitan dengan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon pada periode 2025 hingga 2026. Sasaran yang disebut dalam keterangan penyidik meliputi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.

Di tengah proses hukum tersebut, klaim mengenai pertemuan ketua umum partai dengan belasan jenderal menjadi informasi yang perlu diklarifikasi.

Jika pertemuan itu benar terjadi, penyidik perlu memastikan siapa saja yang hadir, apa agenda pembahasannya, dan apakah terdapat hubungan dengan aktivitas penyadapan yang sedang diusut.

Sampai ada bukti dan keterangan resmi, dugaan keterlibatan ketua umum partai politik tersebut tetap merupakan klaim Setiyardi Budiono, bukan fakta hukum ataupun penetapan tersangka oleh kepolisian.