Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO
Suarapantura.com - Presiden Prabowo Subianto didesak untuk membersihkan pengaruh kekuatan politik yang dinilai masih bercokol di dalam pemerintahannya. Ikatan Aktivis 98 (IKA 98) menilai keberadaan kelompok yang mereka sebut sebagai kekuatan politik Solo berpotensi menghambat pelaksanaan agenda kerakyatan pemerintahan Prabowo.
Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal IKA 98, Rhugby Adeana S. Menurutnya, selama pengaruh politik kelompok Solo masih bertahan di lingkaran kekuasaan, program kerakyatan dan semangat Nawacita yang diusung Presiden Prabowo tidak akan berjalan optimal.
Dalam pernyataannya, Rhugby secara khusus menyoroti posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dinilai menjadi salah satu representasi kekuatan politik tersebut.
Ia menyebut hubungan Bahlil dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah terjalin sejak Jokowi menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Kedekatan itu, menurut IKA 98, terus berlanjut hingga Bahlil memperoleh sejumlah posisi strategis di pemerintahan, mulai dari Kepala BKPM hingga Menteri ESDM.
IKA 98 juga menilai Bahlil memiliki kedekatan komunikasi dengan Jokowi serta dikenal sebagai figur yang mampu mengeksekusi berbagai proyek besar, terutama agenda hilirisasi industri dan investasi pada era pemerintahan sebelumnya.
“Kami melihat sosok Bahlil adalah satu sentral kekuatan politik solo di pemerintahan Prabowo hari ini, karena Bahlil anak ideologi solo lahir dan dibesarkan oleh kelompok solo,” kata Rhugby dalam rilisnya, Jumat (6/11).
Atas dasar penilaian tersebut, IKA 98 meminta Prabowo mengambil langkah tegas untuk menghentikan pengaruh politik kelompok Solo di dalam pemerintahan.
Rhugby mengapresiasi apabila Presiden Prabowo segera menghentikan apa yang disebutnya sebagai orkestrasi politik kelompok Solo. Ia berharap langkah tersebut dapat membuat pemerintahan berjalan lebih efektif dan fokus pada kepentingan rakyat.
Pernyataan IKA 98 ini menjadi kritik terbuka terhadap komposisi dan dinamika kekuatan politik di pemerintahan Prabowo. Namun, penilaian mengenai adanya kekuatan politik Solo yang menghambat program pemerintah masih merupakan pandangan organisasi tersebut, bukan kesimpulan yang telah dibuktikan secara independen.
Hingga pernyataan itu disampaikan, belum terdapat keterangan dalam rilis IKA 98 mengenai bukti konkret bahwa Bahlil atau kelompok yang mereka sebut sebagai kekuatan politik Solo telah menghalangi pelaksanaan program pemerintahan Prabowo.
