Ilustrasi Partai Golkar. (Foto: AI/Chatgpt)
Suarapantura.com - Kabar dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan isu baru di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Beredar informasi bahwa posisi Bahlil sebagai ketua umum bakal digoyang melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Informasi itu diklaim diperoleh Monitor Indonesia dari sumber internal Partai Golkar.
“Informasinya seperti itu,” kata sumber internal Golkar, Jumat (6/11/2026).
Meski demikian, sumber tersebut tidak menjelaskan lebih jauh mengenai kepastian rencana Munaslub, termasuk kapan agenda tersebut akan dilaksanakan.
“Kita tunggu saja,” ujarnya.
Isu tersebut mencuat setelah beredarnya kabar mengenai seorang ketua umum partai politik yang disebut-sebut pernah mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah jenderal polisi di kawasan Widya Chandra, Jakarta, sekitar tiga jam sebelum penangkapan para tersangka kasus dugaan penyadapan Prabowo.
Informasi itu sebelumnya disampaikan Setiyardi Budiono, host Obor Rakyat Reborn. Namun, Setiyardi tidak menyebutkan nama ketua umum partai yang dimaksud. Ia hanya mengungkap sejumlah petunjuk mengenai sosok tersebut.
Nama Bahlil kemudian ikut menjadi sorotan dalam pemberitaan dan spekulasi yang berkembang. Akan tetapi, belum ada keterangan resmi kepolisian yang memastikan Bahlil menghadiri pertemuan tersebut ataupun terlibat dalam operasi penyadapan.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, membantah tudingan yang mengaitkan Bahlil dengan dugaan keterlibatan dalam penyadapan.
“Kabar kabur. Nggak bisa dipercaya sumbernya jg nggak jelas,” kata Sarmuji singkat kepada Monitor Indonesia.
Sebelumnya, Sarmuji juga menyampaikan bahwa Bahlil diduga termasuk salah satu tokoh yang menjadi target penyadapan. Ia menyebut informasi yang diterimanya mengindikasikan sekitar enam hingga tujuh ketua umum partai politik turut menjadi sasaran.
Dua hal tersebut perlu dibedakan: dugaan Bahlil menjadi korban penyadapan tidak sama dengan tudingan bahwa dirinya terlibat dalam aktivitas penyadapan.
Di tengah berkembangnya isu tersebut, Partai Golkar menyatakan mendukung pengusutan kasus dugaan penyadapan secara tuntas dan meminta kepolisian mengungkap persoalan itu secara terang-benderang.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pengumuman resmi dari Partai Golkar mengenai rencana Munaslub untuk mengganti Bahlil. Demikian pula, belum ada bukti atau konfirmasi resmi yang menghubungkan Bahlil dengan dugaan operasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
