Suarapantura.com - Brebes Institute mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes segera memberikan kepastian atas pengisian jabatan kepala sekolah yang hingga kini masih diisi pelaksana tugas (Plt) di sejumlah satuan pendidikan. Lembaga tersebut meminta proses pengisian dilakukan secara definitif, transparan, dan akuntabel, agar kepemimpinan di sekolah tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Desakan itu disampaikan Direktur Eksekutif Brebes Institute, Ahmad Wakro Alkarsani. Menurut dia, kepala sekolah memegang peran strategis dalam menentukan arah kebijakan satuan pendidikan, mengelola tenaga pendidik dan kependidikan, serta memastikan proses pembelajaran berjalan optimal. Karena itu, kondisi jabatan yang dirangkap Plt dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan waktu penyelesaian.
"Bupati Brebes harus segera mengambil langkah konkret untuk mengisi jabatan kepala sekolah yang masih dijabat Plt. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian. Dunia pendidikan membutuhkan kepemimpinan yang definitif, profesional, dan bertanggung jawab," kata Ahmad Wakro.
Ia mengingatkan agar pengisian jabatan dilakukan secara objektif dan berbasis kompetensi serta peraturan yang berlaku. Proses tersebut, kata dia, harus terbebas dari kepentingan pribadi, praktik transaksional, dan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemkab Brebes juga didesak terbuka mengenai kendala, tahapan, dan target waktu penyelesaiannya.
Brebes Institute menegaskan, peringatan tersebut merupakan fungsi kontrol sosial sebagai pencegahan dini, bukan tuduhan bahwa telah terjadi praktik suap atau penyelidikan hukum yang sedang berjalan di Pemkab Brebes. Setiap dugaan pelanggaran, menurut lembaga itu, tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan ditelusuri berdasarkan bukti yang valid.
Sebagai latar belakang, laporan DinamikaNews pada awal Oktober 2026 mencatat hingga akhir September 2026 sebanyak 416 sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Brebes belum memiliki kepala sekolah definitif dan hanya dipimpin Plt. Kepala sekolah definitif di sekolah asal merangkap sebagai Plt di sekolah lain, antara lain karena kepala sekolah sebelumnya memasuki masa purna tugas.
Laporan yang sama menyebutkan sebanyak 195 orang telah lulus sebagai bakal calon kepala sekolah, namun belum ditempatkan. Usulan formasi disebut telah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara dan masih menunggu persetujuan, sementara Pemkab menargetkan pengisian dilakukan secara bertahap sebelum akhir tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Brebes, Sutaryono, dalam laporan itu menyebut kondisi rangkap jabatan berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja dan tata kelola sekolah.
Para kepala sekolah yang merangkap pun disebut harus membagi waktu dan perhatian antara dua sekolah yang lokasinya bisa berjauhan, sehingga pengelolaan, pengambilan keputusan strategis, dan pengawasan kegiatan belajar mengajar berisiko terganggu. Karena itu, Brebes Institute berharap Bupati Brebes segera memberikan kepastian demi memperkuat tata kelola pendidikan daerah dan menjaga kepercayaan publik, dengan kepentingan utama mutu pendidikan dan masa depan generasi muda Brebes.
Sumber: Radar Cyber, Harian Daerah, DinamikaNews.
