Suarapantura.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal Amir Makhmud menegaskan pembangunan desa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kebijakan, pendanaan, pendampingan, dan pengawasan dari pemerintah pusat hingga daerah harus selaras agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Amir dalam kegiatan Pengembangan Enam Inovasi Sosial Berbasis Design Thinking Tahun Anggaran 2026 di Gedung Muslimat NU Kabupaten Tegal, Kamis, 29 Oktober 2026. Menurut dia, desa merupakan ujung tombak pemerintahan dan pembangunan karena berhadapan langsung dengan masyarakat, namun keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa.
“Desa adalah ujung tombak pemerintahan dan pembangunan karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa, melainkan oleh keselarasan kebijakan, program pendanaan, pendampingan, dan pengawasan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten,” ujar Amir.
Untuk memperkuat tata kelola desa, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan lima arah strategis. Kelimanya meliputi penyelarasan perencanaan pembangunan, penguatan koordinasi dan pembinaan teknis aparatur desa, integrasi program dan skema pendanaan, pengembangan inovasi berbasis potensi lokal, serta pemantauan dan evaluasi yang berorientasi pada dampak.
Di sisi perencanaan, penyelarasan mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Langkah ini diharapkan mampu menerjemahkan program prioritas, termasuk penanganan kemiskinan, menjadi kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga di tingkat desa.
Amir juga menekankan keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari penyerapan anggaran. Evaluasi perlu memperhatikan keberlanjutan manfaat program bagi masyarakat. Sejumlah praktik yang menjadi perhatian di Kabupaten Tegal antara lain perencanaan partisipatif yang melibatkan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, digitalisasi desa, penguatan badan usaha milik desa (BUMDes), transformasi Posyandu melalui enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pemajuan budaya lokal lewat Desa Bangga Budaya.
Program pengembangan inovasi sosial ini terselenggara melalui kerja sama Pemkab Tegal, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Universitas Indonesia (UI). Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa, Arief Syamsidar, yang hadir mewakili Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, menyebut tantangan desa kian kompleks sehingga program perlu berangkat dari persoalan nyata masyarakat, bukan sekadar mengikuti pola kerja rutin.
“Inovasi yang baik bukanlah inovasi yang paling rumit, melainkan yang paling mampu menjawab kebutuhan warga secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan design thinking mengajak kita menempatkan manusia dan kebutuhannya sebagai titik awal,” kata Arief.
Program Tahun Anggaran 2026 itu mencakup enam klaster inovasi sosial, yakni pertanian dan perkebunan; pariwisata, ekowisata, dan smart village; ekonomi, industri, infrastruktur, pertambangan, dan perdagangan; pendidikan dan digitalisasi; mitigasi bencana, kesehatan, dan sanitasi sosial; serta perikanan dan peternakan.
Kemendagri juga menyampaikan lima arahan kepada pendamping dan aparatur desa. Program harus bertolak dari persoalan nyata dengan dukungan data valid dan melibatkan kelompok rentan sejak awal. Kolaborasi lintas sektor perlu dibangun bersama badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, akademisi, swasta, dan komunitas lokal. Selanjutnya, uji coba atau prototipe dimanfaatkan sebagai sarana belajar, disusun peta jalan yang realistis, serta proses pembelajaran didokumentasikan agar dapat direplikasi.
Arief turut mendorong pengaktifan kembali Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Desa (Rakortek Bangdes) di tingkat daerah. Melalui forum itu, program organisasi perangkat daerah yang menyasar desa dapat diselaraskan dengan perencanaan desa sebelum dilaksanakan, sehingga kegiatan tidak terpisah dari prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, anggota Komisi II DPR RI, tim akademisi Universitas Indonesia, pejabat terkait, serta kepala desa dan perangkat desa terpilih se-Kabupaten Tegal.
Sumber: TargetNews.ID dan MercuSwaraNews.
