SuaraPantura.com - Jelang Pilkada serentak 2024, Polres Tegal bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tegal menggelar acara Halaqah Ulama Silaturahmi Kapolres Tegal, yang berlangsung di Aula Gedung PMI Kabupaten Tegal, Rabu 2 September 2024.
Acara Halaqah Ulama dihadiri oleh Kapolres Tegal AKBP Andi M Indra Waspada Amirullah, Dandim 0712 Tegal Letkol Inf Suratman, Ketua MUI Kabupaten Tegal Tubagus Fahmi, para ulama, KPU dan Bawaslu Kabupaten Tegal, Calon Bupati serta anggota TNI-Polri.
Ditemui usai acara, Kapolres Tegal AKBP Andi M Indra Waspada Amirullah, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas keamanan di wilayah Kabupaten Tegal terutama terkait dengan Pilkada 2024.
"Kami TNI dan Polri berkumpul bersama para ulama dalam rangka ingin mengajak masyarakat agar menjaga situasi keamanan selama tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Tegal," ungkapnya.
Kapolres menambahkan, dengan adanya Polri dan TNI menggandeng ulama, maka bisa menjaga situasi sejuk yang saat ini memang sudah berjalan kondusif di tengah masyarakat.
"Kami bersama MUI juga mengundang para Calon Bupati beserta tim, dengan narasumber Wakil Ketua MUI Jawa Tengah yang memberikan arahan-arahan positif," ucap AKBP Indra.
Terkait dengan kemungkinan munculnya isu-isu negatif, Kapolres menegaskan pihaknya selalu melakukan patroli cyber terutama di media sosial yang dibuat oleh masyarakat secara perorangan tanpa dasar hukum yang jelas.
"Sudah ada ribuan ujaran kebencian yang kita take down, dan kita kerja sama dengan Kominfo. Baru-baru ini juga Kominfo bersama Polri merumuskan kembali aturan hukum berkaitan penyalahgunaan media sosial," tegas Kapolres.
Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Tegal, Tubagus Fahmi mengatakan Halaqah Ulama merupakan rencana bersama antara MUI Kabupaten Tegal dengan Polres Tegal.
"Berawal dari adanya kegiatan Halaqah Ulama, kebetulan saya ketemu pak Kapolres dan punya niat yang sama mengumpulkan ulama, akhirnya agenda dibarengkan. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dengan baik," kata Tubagus Fahmi.
Ditambahkan oleh narasumber dari MUI Jawa Tengah, selama tahapan Pilkada 2024 diharapkan tidak ada kampanye hitam maupun money politic, karena dilarang dalam hukum Islam.
"Pilkada ini kan soal giliran saja, yang baik-baik saja. Kalau memang takdirnya jadi ya jadi. Begitu jadi pejabat ya yang adil, supaya masyarakat nyaman mendapatkan manfaat yang besar," terangnya.
Dijelaskan lebih lanjut, pejabat yang adil pasti ditunggu, karena di hari kiamat ada tujuh kelompok yang dapat perlindungan ketika sudah tidak ada perlindungan lagi. Dan yang pertama adalah pemimpin yang adil.
"Mudah-mudahan Pilkada 2024 damai, tidak perlu gontok gontokan, beda pilihan soal biasa. Dan yang terpenting berita yang dibuat oleh media berita membangun, karena pilar demokrasi yang sangat penting kan media," jelasnya.***
