Suarapantura.com - Indonesia menghadapi tantangan besar pada 2026 dengan utang jatuh tempo mencapai sekitar Rp830 triliun. Namun, menurut analis ekonomi Dipo Satria Ramli, ancaman utama bukan sekadar bunga utang yang harus dibayar pemerintah, melainkan risiko refinancing atau kemampuan mencari utang baru untuk menutup utang lama.
Dalam wawancara bersama Abraham Samad, Dipo menjelaskan skema pembiayaan utang pemerintah selama ini lebih banyak mengandalkan perputaran pokok utang melalui penerbitan surat utang baru.
“Model pemerintah itu bunganya selalu dibayar, tapi pokoknya diputar terus. Risiko terbesar kita adalah ketika si refinancing itu tidak bisa dilakukan,” kata Dipo, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai tekanan terhadap keuangan negara tidak hanya terjadi tahun ini, sebab profil jatuh tempo utang Indonesia masih cukup besar dalam beberapa tahun mendatang.
Selain persoalan utang, Dipo juga menyoroti kondisi cadangan devisa Indonesia yang dianggap belum cukup kuat. Menurutnya, sebagian besar cadangan devisa saat ini masih berasal dari utang luar negeri, bukan dari surplus ekspor nasional.
Dalam tiga bulan terakhir, cadangan devisa disebut terkuras hingga sekitar 8 miliar dolar AS akibat intervensi Bank Indonesia di pasar valuta asing guna menjaga stabilitas rupiah.
“Cadangan devisa kita pun sebenarnya rapuh. Yang kuat itu seharusnya dari ekspor, tapi ini dari utang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tren bunga surat utang pemerintah terus mengalami kenaikan seiring ketidakpastian pasar global dan meningkatnya kesulitan mencari pendanaan baru.
Menurut Dipo, kombinasi pelemahan rupiah, imported inflation, dan risiko pembiayaan utang dapat menjadi tiga tekanan besar bagi ekonomi Indonesia sepanjang 2026.
Kondisi geopolitik global yang masih memanas juga dinilai membuat investor semakin berhati-hati menempatkan modal di negara berkembang, termasuk Indonesia.
