Suarapantura.com - Isu dugaan kerugian PT PLN (Persero) sebesar Rp4,3 triliun pada tahun 2025 menjadi sorotan publik di tengah terjadinya pemadaman listrik massal atau blackout di sejumlah wilayah Sumatera.
Kondisi tersebut memicu kritik terhadap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan memunculkan tuntutan agar dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinannya.
Desakan itu disampaikan Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah, Edison Tamba. Ia menilai blackout yang meluas hingga berdampak pada masyarakat dan pelaku usaha menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola kelistrikan nasional.
“Dia sudah tidak layak lagi memimpin PLN. Apalagi sudah terlalu lama menjabat. Harus ada evaluasi serius terhadap kepemimpinannya,” ujar Edison di Jakarta, Minggu (24/5/2026).
Pemadaman listrik dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Sumatera, antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Batam, Riau, Aceh, Jambi, hingga Lampung. Kondisi tersebut disebut mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan sejumlah sektor usaha.
Edison menilai permintaan maaf dari PLN tidak cukup untuk menjawab kerugian yang dialami masyarakat akibat blackout tersebut. Ia meminta perusahaan pelat merah itu bertanggung jawab terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan, termasuk kerugian pelaku usaha kecil maupun industri.
“Kalau masyarakat terlambat bayar listrik langsung dikenakan sanksi. Tetapi ketika masyarakat dirugikan akibat blackout, jangan hanya berhenti pada permintaan maaf,” katanya.
Selain menyoroti pemadaman massal, Edison juga mengungkap adanya informasi internal yang menyebut PLN diduga mengalami kerugian hingga Rp4,3 triliun sepanjang 2025. Informasi tersebut dinilai bertolak belakang dengan klaim perusahaan yang sebelumnya menyatakan kondisi keuangan PLN masih mencatat keuntungan sekitar Rp7 triliun.
Menurutnya, kabar tersebut menimbulkan keresahan di internal perusahaan, terutama setelah muncul pesan yang beredar di kalangan pejabat PLN terkait pengendalian anggaran dan efisiensi internal.
Edison pun mendorong masyarakat yang merasa dirugikan akibat blackout untuk menempuh langkah hukum terhadap PLN. Ia menilai dampak pemadaman listrik massal telah merugikan banyak sektor usaha, termasuk pedagang dan pelaku industri yang sangat bergantung pada pasokan listrik stabil.
