Soksinews.com - Gangguan layanan digital yang masih melanda Bank BJB Syariah mendapat sorotan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI).
Ketua BPKN RI, Mufti Mubarok, menegaskan layanan perbankan memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, gangguan yang berlangsung dalam waktu cukup lama tidak bisa dianggap sekadar kendala teknis biasa.
“Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Ketika terjadi gangguan layanan dalam waktu yang cukup lama, maka bank wajib memberikan informasi yang transparan, jelas, dan berkala kepada seluruh nasabah,” kata Mufti kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026).
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi hal penting agar nasabah mengetahui penyebab gangguan, dampak yang ditimbulkan, hingga estimasi waktu pemulihan layanan.
Mufti menilai kejelasan informasi sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, terlebih di tengah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap transaksi digital.
Pernyataan tersebut muncul setelah banyak nasabah Bank BJB Syariah menyampaikan keluhan karena rekening mereka belum dapat menerima dana transfer. Keluhan itu ramai beredar di media sosial maupun disampaikan langsung melalui layanan pelanggan bank.
Berdasarkan informasi yang diterima salah satu nasabah, pihak customer service Bank BJB Syariah menyebut sistem perbankan masih dalam proses pemeliharaan atau maintenance.
“Bank BJB Syariah masih maintenance, kalau sudah selesai nanti kabari,” demikian pesan yang diterima nasabah dari layanan pelanggan.
Selain memberikan penjelasan singkat, pihak layanan pelanggan juga menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang dialami nasabah serta memastikan proses perbaikan sistem masih berlangsung.
Meski demikian, Mufti menilai permintaan maaf saja belum cukup menjawab kebutuhan masyarakat yang saat ini membutuhkan kepastian terkait layanan perbankan mereka.
“Jangan sampai masyarakat dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Banyak pelaku usaha, pegawai, maupun masyarakat umum yang menggantungkan transaksi hariannya pada layanan perbankan. Keterlambatan transfer atau penerimaan dana tentu dapat menimbulkan kerugian,” ujarnya.
BPKN RI pun meminta manajemen Bank BJB Syariah segera memberikan penjelasan resmi kepada publik agar tidak memunculkan spekulasi maupun keresahan yang semakin meluas.
“Kami mendorong Bank BJB Syariah untuk terbuka kepada nasabah. Sampaikan perkembangan penanganan secara berkala dan pastikan seluruh dana serta data nasabah tetap aman. Transparansi adalah bagian dari perlindungan konsumen,” kata Mufti.
Ia mengingatkan bahwa hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur telah dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus dijaga oleh industri perbankan. Oleh sebab itu, percepatan pemulihan layanan harus berjalan beriringan dengan komunikasi yang terbuka kepada nasabah.
“Kepercayaan publik merupakan aset utama industri perbankan. Karena itu, pemulihan layanan harus berjalan cepat, disertai komunikasi yang baik kepada nasabah,” tandasnya.
Hingga berita ini ditulis, manajemen Bank BJB Syariah belum memberikan penjelasan resmi terkait penyebab gangguan yang mengakibatkan layanan penerimaan transfer dan sejumlah layanan digital lainnya belum sepenuhnya pulih. Nasabah pun masih menunggu kepastian kapan seluruh layanan dapat kembali beroperasi normal.
