Suarapantura.com - Kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Kantor Cabang Jember periode 2021–2023 menimbulkan dampak besar bagi para petani.
Sejumlah warga dilaporkan menjadi debitur tanpa pernah mengajukan pinjaman ataupun menerima dana kredit, namun justru didatangi pihak penagih utang untuk membayar cicilan atas pinjaman yang tidak mereka ketahui.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, IG Punia Atmaja, mengungkapkan modus tersebut diduga dijalankan oleh HN, Ketua Collection Agent PT Miram, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurutnya, HN mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik para petani dengan dalih pendataan untuk memperoleh bantuan sosial atau uang kompensasi sebesar Rp200 ribu hingga Rp250 ribu. Identitas tersebut kemudian diduga digunakan untuk mengajukan pinjaman KUR Mikro senilai Rp50 juta hingga Rp100 juta dengan memanipulasi dokumen persyaratan sehingga pengajuan kredit disetujui.
Setelah pinjaman dicairkan, seluruh dana diduga dikuasai oleh HN dengan mengambil buku tabungan dan kartu ATM atas nama para debitur. Para petani disebut tidak pernah menerima ataupun menikmati dana pinjaman tersebut. Kasus ini akhirnya terungkap setelah para petani didatangi debt collector yang menagih kewajiban pembayaran kredit.
"Petani ditagih, mereka bingung karena merasa tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut. Otomatis identitas mereka rusak dan mereka menjadi pihak yang sangat dirugikan," ujar IG Punia Atmaja.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, total kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tersebut mencapai Rp41.487.138.481.
Sementara itu, kerugian negara yang secara khusus dikaitkan dengan perbuatan tersangka HN tercatat sebesar Rp16.623.537.832.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan penyidikan perkara masih terus berlanjut. Penyidik kini mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, sekaligus menelusuri peluang penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna mengungkap aliran dana hasil dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro di BNI Cabang Jember.
