Presiden RI Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Kamis, 1 Oktober 2026. Di sela‑sela perubahan jabatan, beliau melantik Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Sarmuji menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.
Sarmuji dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Partai Golkar. Sebagai pejabat negara, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sarmuji per 31 Desember 2025 kini menjadi sorotan publik. Menurut data LHKPN, Sarmuji mencatat total harta kekayaan sebesar Rp14,93 miliar setelah dikurangi utang.
Komponen terbesar dari harta tersebut berasal dari tanah dan bangunan, dengan nilai mencapai Rp10,46 miliar. Dari enam aset tanah dan bangunan yang dilaporkan, satu di antaranya merupakan tanah seluas 27.530 meter persegi di Kota Surabaya, bernilai Rp5,89 miliar. Tanah tersebut tercatat diperoleh melalui hibah tanpa akta. Selain itu, Sarmuji memiliki tanah seluas 364 meter persegi di Surabaya senilai Rp725,21 juta, dan tanah seluas 120 meter persegi di Sidoarjo senilai Rp102,72 juta. Tanah dan bangunan lainnya tersebar di Jakarta Selatan dan Kediri.
Aset lain yang signifikan terdapat pada alat transportasi dan mesin, dengan total nilai Rp6,20 miliar. Di antara kendaraan yang dilaporkan, kapal laut/perahu JEANITA, sebuah SPOB tahun 2017, menonjol dengan nilai Rp5,57 miliar dan tercatat sebagai hasil sendiri. Selain kapal, Sarmuji melaporkan satu sepeda motor Honda Beat tahun 2015 serta tiga mobil: Toyota Innova tahun 2018, Toyota tahun 2021, dan Honda tahun 2022.
Mekanisme pelaporan harta kekayaan ini merupakan kewajiban bagi setiap pejabat publik di Indonesia. Keputusan Presiden dalam menempatkan Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian menimbulkan diskusi publik mengenai integritas dan transparansi pejabat negara. Pertanyaan mengenai asal usul dan legalitas aset, terutama tanah di Surabaya yang diperoleh melalui hibah tanpa akta, masih dalam tahap evaluasi.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa nilai aset yang diklaim oleh Menteri Perindustrian baru ini umumnya konsisten dengan rata-rata modal ekonominya. Namun, mereka juga menekankan pentingnya verifikasi lebih lanjut untuk memastikan semua transaksi berada pada jalur hukum. Ini penting bagi kredibilitas pemerintah dan untuk menegakkan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya.
