Skandal Mandiri Taspen Purwokerto: 165 Pensiunan Mengaku Tertipu, Cicilan Kredit Masih Dipotong!

Suarapnatura.com - Kasus dugaan penipuan berkedok investasi yang menyeret mantan pegawai Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto menyisakan persoalan panjang bagi para pensiunan. Meski uang yang mereka serahkan diduga telah disalahgunakan, potongan angsuran kredit disebut masih terus berjalan setiap bulan.

Sebanyak 165 nasabah yang mengaku menjadi korban kini menuntut penyelesaian. Mereka bahkan mendatangi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026), untuk mendesak penghentian pemotongan rekening dan pembatalan kredit yang dipermasalahkan.

Dua orang dari daftar korban tersebut dilaporkan telah meninggal dunia. Sementara itu, kuasa hukum nasabah menyebut total kerugian berdasarkan penghitungan sementara secara manual mendekati Rp49 miliar.

Kasus ini menyeret nama Nurma Handika Sari alias Dika, mantan karyawati Bank Mandiri Taspen Purwokerto yang telah menjalani proses hukum atas dugaan penipuan dan penggelapan. Persoalan yang menurut kuasa hukum mulai terjadi sejak 2017 itu baru terungkap pada 2026.

Kredit Dicairkan, Uang Diduga Masuk Investasi Bodong

Modus yang diceritakan dalam perkara ini bermula ketika calon nasabah hendak mengajukan kredit. Mantan pegawai tersebut diduga mendorong nasabah mengambil pinjaman hingga batas maksimal.

Sebagian dana pencairan digunakan nasabah sesuai kebutuhan. Namun, sisa uangnya disebut diserahkan kepada pelaku dengan iming-iming akan dimasukkan ke program investasi yang seolah-olah merupakan produk resmi bank.

Dana yang terkumpul diduga kemudian diputar. Uang dari nasabah baru disalurkan kepada nasabah lama sebagai keuntungan, menyerupai skema Ponzi.

Akibatnya, para pensiunan menghadapi persoalan berlapis. Dana yang mereka percayakan untuk investasi diduga tidak kembali, sementara kewajiban pembayaran kredit tetap membebani rekening mereka.

165 Korban Mengadu, Dua Pensiunan Meninggal Dunia

Kuasa hukum korban, Djoko Susanto, menyebut jumlah nasabah yang meminta pendampingan hukum melalui Klinik Hukum PERADI SAI Purwokerto mencapai 165 orang hingga 9 November 2026.

Dari jumlah tersebut, dua korban telah meninggal dunia. Djoko juga menyebut perkiraan kerugian para nasabah mendekati Rp49 miliar berdasarkan penghitungan manual yang dilakukan pihaknya.

Angka tersebut masih merupakan perhitungan sementara dari pihak kuasa hukum, bukan angka kerugian final yang telah ditetapkan melalui audit atau putusan pengadilan.

Selama sekitar tujuh bulan terakhir, para korban mengaku telah menempuh berbagai jalur untuk meminta penyelesaian. Mereka menyebut telah menyampaikan persoalan tersebut kepada DPR RI, OJK pusat, Mabes Polri, Presiden, hingga melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, persoalan potongan kredit yang masih berjalan menjadi salah satu beban yang paling mendesak bagi para pensiunan.

Geruduk OJK, Korban Minta Kredit Dihentikan

Dalam aksi di Kantor OJK Purwokerto, para nasabah menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, meminta rekening yang menjadi tempat pemotongan angsuran diblokir sementara. Kedua, meminta kredit yang dipermasalahkan dihentikan dan dibatalkan.

"Kami minta rekening nasabah diblokir daripada setiap bulan selalu terpotong (untuk membayar kredit). Kedua, harapan kami ke depan kredit segera dihentikan dan dibatalkan," kata Djoko kepada wartawan.

Perwakilan nasabah diterima Kepala OJK Purwokerto, Dinavia Tri Riandari. Para korban juga mempertanyakan bagaimana dugaan praktik tersebut bisa berlangsung sejak 2017 dan baru terungkap pada 2026.

Mereka berharap pengawasan terhadap aktivitas perbankan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan setelah pengaduan muncul, tetapi juga mampu mendeteksi persoalan sedini mungkin.

OJK: Pembatalan Kredit Bukan Kewenangan Kami

Menanggapi tuntutan tersebut, Dinavia mengatakan OJK telah menerima pengaduan dan terus berkoordinasi dengan kantor pusat. Pemeriksaan terhadap sejumlah korban dan pihak terkait juga disebut telah dilakukan.

Namun, terkait penghentian angsuran maupun pembatalan kredit, Dinavia menegaskan OJK tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak.

"Terkait penghentian angsuran atau pembatalan kredit bukan wewenangnya OJK. Karena ini urusan perdata, dari dari nasabah kepada bank, OJK, atau melalui pengadilan nanti memutuskan, seperti itu," jelasnya.

OJK menyatakan pengaduan tetap ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan perbankan dan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Pengawasan tersebut mencakup pemantauan laporan bank maupun pemeriksaan langsung.

Bank Mandiri Taspen dan OJK Kini Dihadapkan pada Tuntutan Penyelesaian

Kasus ini menyisakan pertanyaan besar mengenai penyelesaian hak para nasabah. Di satu sisi, para pensiunan mengaku menjadi korban dugaan penipuan oleh mantan pegawai. Di sisi lain, kewajiban kredit yang terkait masih terus dipotong dari rekening mereka.

Bagi para korban, persoalannya bukan sekadar mencari pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penipuan. Mereka juga membutuhkan kepastian mengenai status kredit, pengembalian dana, dan perlindungan agar potongan angsuran tidak terus membebani kehidupan mereka.

Hingga aksi berlangsung, para nasabah masih menunggu langkah konkret dan kepastian penyelesaian. Mereka berharap persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu tidak kembali berakhir dengan janji koordinasi tanpa kejelasan hasil.

Catatan penting: dugaan penipuan tersebut dikaitkan dengan tindakan individu mantan pegawai. Penetapan tanggung jawab hukum Bank Mandiri Taspen sebagai institusi atas kerugian nasabah tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian tersendiri.