Hibank Digugat PT Tays Bogainti Selaras, OCBC dan OJK Ikut Terseret dalam Perkara Banding

Suarapantura.com - PT Bank Hibank Indonesia Cabang Bandar Lampung tercatat menghadapi gugatan perdata dari PT Tays Bogainti Selaras dalam perkara Nomor 91/PDT/2026/PT TJK di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Perkara ini menarik perhatian karena bukan hanya hibank yang tercantum sebagai pihak tergugat. PT Bank OCBC NISP Cabang Bandar Lampung dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Lampung juga masuk dalam daftar turut tergugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat PT Tays Bogainti Selaras sebagai pembanding atau penggugat. Sementara itu, PT Bank Hibank Indonesia Cabang Bandar Lampung tercantum sebagai terbanding atau tergugat I.

Selain hibank, terdapat nama Robby Mustari dan David sebagai terbanding lainnya. Adapun CV Mandiri Abadi Sejahtera, PT Bank OCBC NISP Cabang Bandar Lampung, serta OJK Kantor Lampung tercantum sebagai turut tergugat.

Putusan perkara banding tersebut tercatat pada 24 September 2026.

Komposisi para pihak ini memunculkan pertanyaan mengenai duduk perkara yang sebenarnya. Apa hubungan sengketa antara PT Tays Bogainti Selaras dan hibank dengan keterlibatan OCBC serta OJK dalam perkara tersebut?

Hingga kini, substansi gugatan dan pertimbangan hakim belum dapat dipastikan dari informasi direktori putusan yang tersedia.

Nama Tays Kembali Muncul dalam Perkara PKPU OCBC

Penelusuran lebih lanjut menemukan nama PT Tays Bogainti Selaras dalam perkara lain di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam perkara Nomor 317/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst, PT Bank OCBC NISP Tbk tercatat sebagai pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sementara pihak yang menjadi termohon adalah PT Jaya Swarasa Agung Tbk, PT Tays Bogainti Selaras, dan PT Aluno Food International.

Perkara tersebut didaftarkan pada 16 Oktober 2026 dan tercatat berstatus persidangan dalam data Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang ditemukan.

Kemunculan nama Tays dalam perkara PKPU OCBC menambah kompleksitas penelusuran terhadap sengketa yang sebelumnya mencantumkan hibank, OCBC, dan OJK di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Meski demikian, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa gugatan PT Tays terhadap hibank memiliki hubungan langsung dengan permohonan PKPU yang diajukan OCBC.

Laporan Keuangan Ungkap Fasilitas Kredit Rp83 Miliar dan US$2 Juta

Catatan laporan keuangan konsolidasian PT Jaya Swarasa Agung Tbk per 30 Juni 2025 juga memuat informasi mengenai fasilitas kredit yang diterima anak usahanya, PT Tays Bogainti Selaras, dari OCBC.

Berdasarkan surat fasilitas kredit Nomor 207/BBL-COM-JKT/PPP/VIII/2024 tertanggal 23 September 2024, Tays memperoleh fasilitas kredit modal kerja berupa DL Unstructured sebesar Rp20 miliar dan DL Structured sebesar Rp63 miliar.

Selain itu, terdapat fasilitas DL Structured dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan plafon US$2 juta.

Dalam laporan tersebut, fasilitas kredit itu tercatat memiliki tanggal jatuh tempo 1 April 2025.

Dokumen keuangan juga mencatat sejumlah aset dan properti sebagai jaminan fasilitas kredit tersebut.

Informasi ini menjadi relevan untuk menelusuri kondisi hubungan pembiayaan Tays dengan perbankan. Namun, plafon fasilitas kredit tidak dapat disamakan dengan saldo utang aktual maupun nilai tagihan dalam perkara PKPU.

Hibank, OCBC, dan OJK Perlu Memberikan Penjelasan

Rangkaian perkara tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui dokumen pengadilan dan klarifikasi para pihak.

Pertama, apa pokok sengketa yang membuat PT Tays Bogainti Selaras menggugat PT Bank Hibank Indonesia Cabang Bandar Lampung?

Kedua, apa peran Robby Mustari, David, dan CV Mandiri Abadi Sejahtera dalam perkara tersebut?

Ketiga, mengapa PT Bank OCBC NISP Cabang Bandar Lampung dan OJK Kantor Lampung turut dicantumkan sebagai pihak dalam gugatan?

Keempat, apakah perkara perdata di Lampung memiliki hubungan dengan persoalan pembiayaan yang kemudian berujung pada permohonan PKPU OCBC terhadap Tays dan dua perusahaan lainnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai sengketa yang melibatkan sejumlah institusi perbankan.

Hibank, OCBC, OJK, PT Tays Bogainti Selaras, serta pihak-pihak terkait perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dan hak jawab.

Sebab, pencantuman nama suatu bank sebagai tergugat atau turut tergugat tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Begitu pula permohonan PKPU tidak dengan sendirinya berarti perusahaan telah dinyatakan pailit.

Yang dibutuhkan sekarang adalah keterbukaan dokumen dan penjelasan mengenai duduk perkara, sehingga hubungan antara gugatan terhadap hibank, keterlibatan OCBC, dan proses PKPU dapat diuji berdasarkan fakta hukum.