Pimpinan Cabang bank bjb Tegal Boy Pandji Soedrajat menyerahkan suvenir nonton bareng film Warkop DKI Reborn Part 1 kepada nasabah di Gajahmada Cinema Tegal, Jawa Tengah, Minggu, 11 September 2016. Nonton bareng merupakan program bertajuk bjb WideSCREEN yang digulirkan bank bjb sejak tahun 2012 hingga sekarang, untuk memanjakan nasabahnya. (Lensa Seputar Pantura/Agus)
Suarapantura.com - Ketika sebuah perkara menyangkut proses pengadaan bernilai ratusan miliar rupiah, fungsi hukum perusahaan menjadi salah satu titik yang tak bisa dilepaskan dari perhatian.
Nama Boy Panji Soedrajat, Pimpinan Divisi Hukum bank bjb, berada pada posisi tersebut.
Boy dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan iklan bank bjb periode 2021–2023. Pada 15 September 2026, ia kembali diperiksa bersama Purwana Bagja dan Juniardi Swastria.
Sebelumnya, Boy juga pernah dipanggil KPK pada 21 Juli 2025. Saat itu statusnya adalah saksi dalam perkara yang sama.
Fungsi Hukum di Tengah Pengadaan
Sebagai pejabat yang memimpin Divisi Hukum, Boy berada pada fungsi yang secara organisasi berkaitan dengan aspek legal perusahaan.
Itulah yang membuat pemeriksaan terhadap dirinya menjadi perhatian.
Penyidik KPK tentu membutuhkan keterangan dari berbagai pejabat yang memahami proses internal bank bjb, termasuk bagaimana aspek hukum dan administrasi berjalan dalam kegiatan yang kini sedang diselidiki.
Perkara ini sendiri berkaitan dengan pengadaan jasa agensi iklan pada 2021 hingga 2023.
KPK menduga terjadi penyimpangan dalam pengadaan tersebut yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp223,6 miliar. Dalam perkara ini, sejumlah pejabat bank bjb dan pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pernah Diperiksa Sebelumnya
Pemanggilan Boy pada Juli 2025 menunjukkan bahwa keterangannya telah menjadi bagian dari penyidikan KPK sejak tahap sebelumnya.
Namun, hingga pemeriksaan terbaru pada September 2026, Boy tetap disebut dalam kapasitas sebagai saksi, bukan tersangka.
Fakta tersebut penting karena perkara ini telah berkembang cukup jauh. KPK telah menahan sejumlah tersangka dan terus menggali konstruksi dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan.
Dalam posisi sebagai pimpinan Divisi Hukum, keterangan Boy berpotensi membantu penyidik memahami bagaimana proses pengadaan tersebut dipandang dari sisi legal dan tata kelola internal.
Apakah seluruh proses telah sesuai aturan? Bagaimana aspek hukum dalam kontrak dan pengadaan dijalankan? Dan sejauh mana fungsi internal mengetahui atau menangani persoalan yang muncul?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang menjadi bagian dari konteks pemeriksaan seorang pejabat hukum perusahaan dalam perkara pengadaan.
Posisi yang Kini Disorot
Kasus bank bjb membuat perhatian publik tidak hanya tertuju kepada pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pejabat yang diperiksa sebagai saksi juga menjadi bagian penting karena keterangannya dapat membantu mengungkap bagaimana sebuah sistem bekerja dari dalam.
Namun demikian, pemeriksaan KPK tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Boy melakukan tindak pidana.
Status hukumnya sampai pemeriksaan terbaru adalah saksi.
Kini, sorotan terhadap Boy bukan hanya mengenai jabatannya sebagai pimpinan Divisi Hukum, tetapi juga mengenai informasi apa yang dimiliki dan disampaikannya kepada penyidik untuk membantu mengurai perkara yang nilai kerugiannya disebut mencapai ratusan miliar rupiah.
