Suarapantura.com - Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, terus menguat setelah namanya disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan impor yang melibatkan perusahaan ekspedisi PT Blueray Cargo.
Sejumlah kalangan menilai penyebutan nama pejabat negara dalam dokumen dakwaan tidak boleh diabaikan dan harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan.
Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, mempertanyakan langkah KPK yang hingga kini belum terlihat memeriksa Djaka, padahal namanya telah tercantum dalam dokumen dakwaan yang dibacakan di persidangan. Menurutnya, keberadaan nama seseorang dalam surat dakwaan menunjukkan adanya fakta hukum yang layak didalami penyidik.
"Bagaimana sebetulnya kerja KPK? Kalau sampai seseorang sudah disebut dalam surat dakwaan, kita perlu bertanya pada KPK, apakah yang bersangkutan sudah pernah dipanggil atau tidak?" ujar Yenti di Jakarta.
Yenti menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik. Ia menegaskan bahwa jika nama seseorang muncul secara resmi dalam dakwaan, maka setidaknya pihak tersebut layak dimintai keterangan sebagai saksi untuk memperjelas fakta yang terungkap dalam persidangan.
"Apalagi dalam kasus ini, namanya sudah ada dalam surat dakwaan. Jadi, nama itu muncul bukan tiba-tiba, melainkan berdasarkan dokumen dakwaan. Tapi mengapa (nama tersebut) kok didiamkan begitu saja? Kenapa begitu? Pernah tidak dipanggil sebagai saksi? Harusnya setidaknya dipanggil sebagai saksi, karena di surat dakwaan namanya sudah tertulis jelas. Itu kan aneh. Kalau sudah di tahap persidangan begini, kita boleh menanyakan transparansinya; selama ini bagaimana proses outflow-nya?" kata Yenti.
Selain mendorong pemeriksaan terhadap Djaka, Yenti juga menyinggung peran Kementerian Keuangan dalam melakukan pengawasan internal. Ia menilai langkah nonaktif sementara terhadap pejabat yang namanya terseret dalam dakwaan dapat menjadi bentuk komitmen menjaga integritas institusi sembari proses hukum berjalan.
"Oke, mungkin Menterinya (Purbaya) tidak paham tentang hukum karena latar belakangnya adalah orang keuangan dan teknik finansial, tapi tentu secara awam saja beliau harus tahu, ini Dirjennya sudah dinyatakan dalam surat dakwaan, dan kemudian kalau tidak salah, sudah menerima aliran dana berapa kali begitu," jelas Yenti.
Senada dengan itu, mantan Kepala Bareskrim Polri Komjen (Purn) Ito Sumardi berpandangan bahwa pemeriksaan terhadap Djaka perlu dilakukan demi kepentingan penyidikan. Menurutnya, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung, namun proses klarifikasi terhadap pihak yang disebut dalam dakwaan menjadi hal yang penting.
"Karena pasti ada bukti-bukti yang sudah mengarah, untuk memudahkan kepentingan pemeriksaan sebaiknya di non aktifkan dulu," ujar Ito.
Sementara itu, KPK memastikan pengusutan perkara dugaan suap terkait PT Blueray Cargo belum berhenti pada para tersangka yang telah ditetapkan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan pemberian berbagai fasilitas kepada pejabat Bea Cukai untuk mempermudah proses impor.
"Perkara ini belum berhenti pada titik ini. Kami masih akan menelusuri apakah ada praktik-praktik yang dilakukan," kata Budi kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).
Menurut Budi, penyidik tengah mendalami tujuan pemberian fasilitas kepada pejabat negara dan kaitannya dengan pengaturan jalur pemeriksaan barang impor.
"Apakah bagian dari skenario itu untuk memuluskan barang-barang ini masuk ke dalam lajur hijau atau lajur merah tapi tanpa dilakukan pemeriksaan atau seperti apa. Nah, nanti kita akan lihat," jelasnya.
Sebagai informasi, perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2026 yang membongkar dugaan suap dalam pengurusan impor barang. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dari unsur pejabat Bea Cukai dan pihak swasta, termasuk petinggi PT Blueray Cargo. Perkembangan penyidikan kemudian memunculkan sejumlah nama baru yang diduga terkait dengan praktik korupsi di lingkungan kepabeanan dan cukai.
