Suarapantura.com - Dugaan penyalahgunaan dana umat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui investasi di Bank Muamalat kembali menjadi sorotan.
Perhatian publik mengarah pada pembiayaan sekitar Rp700 miliar yang disalurkan Bank Muamalat kepada perusahaan pusat data PT Harrisma Data Citta (HDC), yang saat itu dipimpin pengusaha Sukoco Halim, setelah pembiayaan tersebut dilaporkan mengalami kemacetan sejak pembayaran cicilan pertama.
Temuan yang sebelumnya diungkap dalam investigasi CNBC Indonesia pada Juni 2025 menyebutkan pembiayaan kepada HDC menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) Bank Muamalat.
Dalam catatan tersebut, pembiayaan disepakati pada 2023 antara jajaran Bank Muamalat dan HDC yang kala itu dipimpin Sukoco Halim sebagai Presiden Direktur.
Perkembangan terbaru menunjukkan adanya perubahan struktur bisnis di tubuh HDC. Saat ini posisi Presiden Direktur HDC dijabat Yansen Setiawan, sementara Sukoco Halim diketahui memimpin perusahaan pusat data baru bernama MettaDC (METTA).
Sejumlah pihak menyoroti adanya indikasi keterkaitan operasional antara HDC dan METTA setelah situs resmi HDC diketahui mengarahkan pengunjung ke situs METTA. Selain itu, terdapat dugaan keterhubungan infrastruktur jaringan yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui otoritas berwenang.
Sorotan terhadap kasus ini semakin menguat karena Bank Muamalat sebelumnya memperoleh suntikan modal melalui skema rights issue senilai Rp1 triliun pada 2022.
Dana tersebut berasal dari Dana Pendaftaran Haji (DPH) yang dikelola BPKH untuk memperkuat permodalan dan menjaga rasio kecukupan modal (CAR) bank syariah tersebut. Karena bersumber dari dana haji, setiap persoalan yang berpotensi memengaruhi kesehatan keuangan Bank Muamalat dinilai memiliki dimensi yang lebih luas dan menyangkut kepercayaan publik.
Menanggapi peningkatan NPF, Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji sebelumnya menjelaskan bahwa kenaikan rasio pembiayaan bermasalah juga dipengaruhi penurunan outstanding pembiayaan akibat pelunasan nasabah serta perubahan fokus bisnis dari segmen korporasi menuju pembiayaan ritel dan konsumer. Terkait pembiayaan kepada HDC yang bermasalah, pihak Bank Muamalat menyatakan penyelesaiannya tengah dilakukan melalui mekanisme lelang jaminan.
Pengamat menilai apabila nantinya ditemukan pelanggaran hukum dalam proses pembiayaan tersebut, dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana syariah, khususnya dana haji yang selama ini menjadi amanah umat.
Hingga kini belum ada putusan hukum yang menyatakan adanya tindak pidana dalam perkara tersebut, sehingga seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sembari menunggu hasil pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
