Kasus MBG, ICW Ungkap Puluhan Yayasan Terafiliasi Partai Politik

Suarapantura.com - Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin meluas di tengah proses penyidikan dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Di luar perkara hukum yang sedang berjalan, perhatian publik kini tertuju pada temuan mengenai keterlibatan berbagai kelompok kepentingan dalam pengelolaan program tersebut.

Sorotan semakin menguat setelah beredar informasi di media sosial X mengenai dugaan keterkaitan sejumlah yayasan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan partai politik. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkap adanya afiliasi politik pada sejumlah yayasan penerima proyek MBG.

Berdasarkan data yang beredar, Partai Gerindra disebut memiliki jumlah yayasan terafiliasi terbanyak dengan tujuh yayasan. Selanjutnya terdapat PKS dengan lima yayasan, PAN empat yayasan, serta PDIP dan NasDem masing-masing tiga yayasan.

Sementara itu, PSI, Hanura dan Partai Berkarya masing-masing memiliki dua yayasan yang dikaitkan dengan pengelolaan program MBG. Adapun PPP, PKB, PBB, Demokrat dan Partai Swara Rakyat Indonesia tercatat masing-masing memiliki satu yayasan yang disebut memiliki keterkaitan.

Data tersebut memicu diskusi luas di ruang publik karena baru memotret hubungan kelembagaan partai. Belum termasuk keterlibatan individu yang merupakan kader atau tokoh politik dari berbagai partai.

Temuan tersebut diperkuat melalui riset ICW bertajuk "Ada Siapa di Balik MBG?". Dalam kajian itu, sedikitnya 28 yayasan pengelola dapur MBG disebut mempunyai hubungan dengan partai politik.

ICW juga menemukan keterkaitan yang lebih luas. Dari hasil pemantauan terhadap 102 yayasan mitra MBG, sebanyak 27 yayasan terhubung dengan partai politik, 18 dengan pelaku usaha swasta, 12 dengan birokrasi pemerintahan, serta sembilan dengan kelompok relawan atau organisasi pendukung kampanye presiden.

Selain itu, terdapat tujuh yayasan yang dikaitkan dengan orang dekat pejabat, enam dengan unsur militer, empat dengan mantan penyelenggara negara, tiga yayasan yang pengurusnya pernah tersangkut perkara korupsi, serta dua yayasan yang berhubungan dengan aparat penegak hukum.

Peneliti ICW, Yassar Aulia, menilai pola tersebut menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG.

"Banyak individu di balik yayasan tersebut pada akhirnya mengelola dapur SPPG yang terhubung dengan partai politik, tim pemenangan pemilu, militer, bahkan anggota legislatif," ujarnya dalam diskusi publik peringatan satu tahun MBG.

Menurut ICW, kondisi tersebut berpotensi menggeser tujuan awal MBG yang dirancang sebagai program pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia. Program tersebut dinilai berisiko menjadi sarana patronase politik dan konsolidasi kekuatan menjelang kontestasi kekuasaan.

Melalui penelusuran terhadap akta pendirian yayasan dan data resmi BGN, ICW menemukan sedikitnya 44 politisi berada di belakang 28 yayasan yang memiliki afiliasi dengan partai politik. Mereka berasal dari berbagai partai, mulai dari Gerindra, PKS, PAN, PDIP, NasDem, PSI, Hanura, PPP, PKB, PBB hingga Partai Berkarya.

Tidak hanya persoalan konflik kepentingan, ICW juga menyoroti aspek tata kelola program MBG di lapangan. Peneliti ICW lainnya, Eva, mengungkap adanya berbagai persoalan mulai dari kepemilikan dapur oleh keluarga pejabat daerah, yayasan yang dipimpin mantan anggota DPRD, hingga proses perekrutan relawan yang diduga didasarkan pada kedekatan politik.

ICW juga menemukan dugaan tertutupnya proses pengadaan bahan pangan. Bahkan terdapat pemasok yang berasal dari lingkaran yayasan sendiri dan sejumlah nota pembelian yang nilainya dinilai tidak sesuai harga pasar. Situasi tersebut dinilai membuka peluang terjadinya praktik mark up anggaran.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Dari hasil pemantauan di sejumlah daerah, ditemukan adanya masalah kualitas makanan yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan anak-anak.

Di sisi lain, kritik terhadap pelaksanaan program disebut kerap mendapat tekanan. Orang tua murid, guru hingga relawan disebut menghadapi berbagai bentuk tekanan ketika menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan MBG.

Kritik juga datang dari sektor pendidikan. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai alokasi anggaran MBG justru berpotensi mengurangi perhatian terhadap persoalan mendasar di dunia pendidikan.

Menurutnya, sebagian besar anggaran MBG dalam APBN 2026 berasal dari pos pendidikan, sementara puluhan ribu sekolah dasar di Indonesia masih membutuhkan perbaikan infrastruktur.

"Sekolah rusak dibiarkan, tidak ada dana untuk perbaikan. Tapi anggaran pendidikan justru dialihkan untuk makan-makan," kritiknya.