Suarapantura.com - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Sumarni di Griya Agung, Palembang, Rabu (10/6/2026).
Penunjukan tersebut dilakukan setelah Bupati Muara Enim Edison ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Menurut Herman Deru, pengangkatan Sumarni merupakan amanat konstitusi untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah ketika kepala daerah berhalangan menjalankan tugasnya.
"Secara konstitusi, Wakil Bupati melaksanakan tugas Bupati ketika Bupati berhalangan," ujar Herman Deru.
Diminta Segera Konsolidasi
Herman Deru meminta Sumarni segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Forkopimda, serta DPRD Muara Enim.
Ia menegaskan bahwa berbagai program pembangunan yang telah direncanakan harus tetap berjalan meski daerah tengah menghadapi persoalan hukum yang menjerat kepala daerahnya.
"Jangan sampai roda pemerintahan stagnan. Tidak ada alasan pembangunan terhenti atau tertunda," tegasnya.
Proyek Strategis Tetap Berjalan
Salah satu fokus utama yang ditekankan Herman Deru adalah keberlanjutan proyek-proyek strategis daerah, termasuk pembangunan empat flyover di Kabupaten Muara Enim.
Menurutnya, proyek tersebut harus terus dikawal agar dapat selesai sesuai target pada tahun 2027 dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumsel berharap pergantian kepemimpinan sementara tidak mengganggu proses pembangunan maupun pelayanan publik.
Sumarni Pastikan Stabilitas Daerah
Usai menerima SK, Sumarni menyatakan akan segera kembali ke Muara Enim untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk DPRD, Polres, Kodim, dan Kejaksaan Negeri Muara Enim.
"Kami akan bergandengan tangan menjaga stabilitas dan kondusivitas Kabupaten Muara Enim," kata Sumarni.
Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.
"Kita tetap tenang dan mengikuti semua proses hukum dengan asas praduga tak bersalah," ujarnya.
Edison Ditahan KPK
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim pada Senin (8/6/2026).
Dalam operasi tersebut, sejumlah pihak diamankan, termasuk Bupati Muara Enim Edison. KPK kemudian menetapkan Edison bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan dan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025-2026.
Kasus tersebut kini masih terus dikembangkan oleh penyidik KPK untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain serta aliran dana yang diduga terkait praktik suap tersebut.
Fokus Jaga Pelayanan Publik
Dengan ditunjuknya Sumarni sebagai Plt Bupati, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap seluruh pelayanan publik di Muara Enim tetap berjalan normal.
Pemprov juga menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak boleh menghambat pelayanan masyarakat maupun pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan untuk kepentingan warga Muara Enim.
