Suarapantura.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Muara Enim nonaktif Edison dan pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi, terkait operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan yang menjerat lima aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
"Benar, untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan tangkap tangan," kata Budi, Kamis (11/6/2026).
Diduga Terkait Pengondisian Temuan BPK
KPK mendalami dugaan pengaturan atau pengondisian temuan audit BPK terhadap sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Pemeriksaan terhadap Edison dan Cory dilakukan untuk mengungkap lebih jauh peran para pihak yang diduga terlibat dalam praktik suap tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyeret pejabat daerah hingga aparatur negara yang bertugas melakukan pengawasan keuangan.
Berawal dari OTT 10 Orang
Pada Senin (8/6/2026), KPK menggelar operasi tangkap tangan dan mengamankan 10 orang di Jakarta serta Sumatera Selatan.
Dalam OTT tersebut, Bupati Muara Enim Edison menjadi salah satu pihak yang diamankan.
Sehari kemudian, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025-2026.
Empat Tersangka
Empat tersangka yang telah ditetapkan KPK yakni:
Edison (Bupati Muara Enim nonaktif)
Abi Nurwardani (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim)
Cory Erin Hardi (pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi)
Adi Triyadi (keponakan Edison)
Mereka diduga terlibat dalam praktik suap yang berkaitan dengan proyek dan pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.
Lima ASN BPK Ikut Ditangkap
Pengembangan kasus berlanjut pada Rabu (10/6/2026) ketika KPK kembali menggelar OTT lanjutan.
Dalam operasi tersebut, lima ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diamankan penyidik.
Penangkapan ini menjadikan operasi tersebut sebagai OTT ke-13 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
KPK menduga para ASN BPK tersebut terkait dengan praktik pengondisian hasil pemeriksaan atau audit terhadap kegiatan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
KPK Dalami Aliran Uang
Penyidik kini terus menelusuri kemungkinan adanya aliran dana suap yang melibatkan pihak lain, termasuk dugaan pengaturan temuan audit agar tidak menjadi masalah hukum.
KPK memastikan penyidikan masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam perkara yang kini menyeret pejabat daerah, pihak swasta, hingga aparatur BPK tersebut.
