Suarapantura.com - Persidangan kasus dugaan suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali memunculkan sorotan publik setelah terungkap adanya dugaan aliran dana senilai Rp21 miliar yang dikaitkan dengan kode pembayaran BC1.
Meski demikian, sejumlah kalangan mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai pihak yang diduga menerima uang tersebut sebelum seluruh rangkaian pembuktian di pengadilan selesai dilakukan.
Sorotan muncul dalam sidang yang digelar pada 12 Juni 2026. Dalam persidangan tersebut, pemilik Blueray Cargo, John Field, membenarkan adanya penggunaan kode BC1, BC2, dan BC3 dalam catatan pembayaran yang menjadi bagian dari perkara dugaan suap impor.
Dalam konstruksi perkara yang dibacakan jaksa penuntut umum, kode BC1 disebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan nilai pembayaran sebesar Rp3 miliar per bulan selama tujuh bulan. Jika diakumulasi, total nilainya mencapai Rp21 miliar.
Namun, Spesialis Analisis Kontra Intelijen, R. Gautama Wiranegara, menilai fakta persidangan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan penting yang belum terjawab.
Menurut Gautama, publik perlu melihat keterangan dalam sidang 12 Juni secara utuh dengan merujuk pada persidangan sebelumnya yang digelar pada 20 Mei 2026.
Dalam sidang tersebut, Orlando Hamonangan yang disebut berperan sebagai perantara pembayaran mengaku tidak mengetahui siapa penerima akhir dari uang yang diberi kode 1.
“Justru di situlah letak pertanyaan hukumnya. Jika penerima akhir kode 1 tidak diketahui, sementara amplop kode 1 disebut berada pada Rizal, maka masih ada mata rantai yang harus dibuktikan,” ujar Gautama dalam analisis tertulis yang diterima redaksi.
Kode Pembayaran Tidak Sama dengan Penerimaan Uang
Gautama menjelaskan bahwa dalam perkara pidana korupsi terdapat perbedaan mendasar antara kode pembayaran, penguasaan fisik uang, dan penerimaan akhir.
Ketiga unsur tersebut, menurutnya, tidak bisa disamakan hanya karena muncul dalam satu rangkaian perkara.
Ia menyoroti bahwa dalam kesaksian John Field di persidangan, tidak pernah disebutkan adanya pengamatan langsung mengenai siapa yang menerima uang yang dikaitkan dengan kode BC1.
Keyakinan John bahwa dana tersebut sampai kepada pihak yang dimaksud, kata Gautama, semata-mata berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Orlando Hamonangan.
“Ini penting. Keterangan berbasis keyakinan terhadap perantara tetap memiliki nilai pembuktian, tetapi belum menutup kebutuhan akan alat bukti lain yang menunjukkan siapa penerima akhirnya,” jelasnya.
Sejumlah Pertanyaan Penting Belum Terjawab
Menurut Gautama, fokus penyidikan seharusnya tidak berhenti pada keberadaan kode pembayaran maupun besarnya nominal uang yang disebut dalam persidangan.
Yang lebih penting adalah membuktikan apakah uang tersebut benar-benar diteruskan, diterima, diketahui, atau dinikmati oleh pihak yang disebut dalam konstruksi perkara.
Ia menyebut masih ada sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab penyidik maupun terungkap dalam proses persidangan berikutnya.
Di antaranya:
Apakah Rizal benar-benar meneruskan amplop berkode 1 kepada pihak lain?
Siapa yang menyaksikan penyerahan akhir dana tersebut?
Apakah terdapat komunikasi yang menunjukkan adanya persetujuan dari pihak penerima?
Apakah ada aliran dana atau bentuk manfaat lain yang dapat ditelusuri kepada pihak yang disebut dalam perkara?
“Kalau pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab, maka publik perlu memahami bahwa proses pembuktian masih berjalan. Kode tidak otomatis sama dengan penerimaan,” tegas Gautama.
Publik Diminta Tidak Terburu-buru Menghakimi
Lebih lanjut, Gautama mengingatkan bahwa perkara korupsi yang melibatkan nama besar dan nilai fantastis sering kali memunculkan persepsi publik yang berkembang lebih cepat dibanding fakta hukum yang terungkap di persidangan.
Karena itu, ia meminta masyarakat menunggu seluruh alat bukti diuji secara terbuka di pengadilan sebelum menyimpulkan keterlibatan seseorang.
“Yang harus dicari bukan siapa yang paling sering disebut, tetapi siapa yang benar-benar menerima, mengetahui, menyetujui, dan menikmati manfaat dari pemberian tersebut,” pungkasnya.
Kasus dugaan suap impor di lingkungan Bea dan Cukai sendiri masih terus bergulir di pengadilan. Sejumlah saksi dan alat bukti tambahan diperkirakan akan dihadirkan dalam sidang-sidang berikutnya untuk memperjelas alur dugaan pemberian uang serta pihak yang diduga menerima manfaat dari praktik tersebut.
