Suarapantura.com - Polemik dugaan fraud yang terjadi di BRI Unit Randangan terus menjadi perhatian publik. Kasus yang menyeret salah satu unit layanan perbankan di bawah BRI Cabang Marisa itu dinilai tidak hanya berdampak pada kerugian nasabah, tetapi juga mengancam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank milik negara tersebut.
Dalam pertemuan antara Aliansi Boikot BRI dengan pihak BRI Cabang Marisa, terungkap bahwa jumlah korban yang telah teridentifikasi mencapai 24 orang. Data tersebut masih terus dikembangkan seiring proses penelusuran yang dilakukan pihak terkait.
Namun demikian, Aliansi Boikot BRI mengungkapkan bahwa jumlah korban diduga jauh lebih banyak. Berdasarkan laporan dan informasi yang diterima dari masyarakat, jumlah nasabah yang terdampak diperkirakan telah menembus lebih dari 100 orang.
Perbedaan angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi penanganan kasus serta sejauh mana upaya pihak BRI dalam mengungkap seluruh fakta yang terjadi. Masyarakat, menurut aliansi, memiliki hak untuk mengetahui perkembangan kasus secara terbuka karena dana yang dikelola merupakan hasil kerja keras para nasabah.
Kasus tersebut juga dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap BRI. Sejumlah masyarakat mulai mempertanyakan keamanan dana yang mereka simpan di lembaga perbankan tersebut.
Aliansi Boikot BRI kemudian mendesak Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk melakukan evaluasi terhadap kerja sama pengelolaan keuangan daerah dengan BRI. Salah satu usulan yang disampaikan adalah mempertimbangkan pengalihan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara ke bank lain yang dianggap mampu memberikan pelayanan dan perlindungan lebih baik kepada nasabah.
Menurut mereka, desakan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Sebab sebelumnya, proses pengurusan dan perpindahan layanan perbankan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga sempat menuai keluhan karena dinilai lambat dan menyulitkan.
Selain persoalan dugaan fraud, Aliansi Boikot BRI turut menyoroti adanya dugaan permintaan insentif atau fee oleh Kepala Cabang BRI Marisa kepada sejumlah karyawan. Dugaan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari manajemen BRI pusat maupun aparat penegak hukum guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan perbankan.
Aliansi menilai berbagai persoalan yang mencuat belakangan ini tidak boleh diselesaikan secara tertutup. Mereka meminta adanya keterbukaan, kepastian hukum, serta langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Kami meminta BRI tidak hanya fokus pada penyelesaian administratif, tetapi juga membuka seluruh fakta yang ada kepada publik. Jika benar korban mencapai lebih dari 100 orang, maka ini bukan lagi persoalan biasa, melainkan peristiwa yang harus mendapat perhatian serius dari regulator, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah,” tegas Aliansi Boikot BRI.
Aliansi juga mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta aparat penegak hukum untuk turun melakukan pengawasan dan investigasi secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh korban memperoleh haknya dan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus dugaan fraud di BRI Unit Randangan sendiri kini menjadi perhatian masyarakat Pohuwato. Publik berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan dan profesional demi menjaga kepercayaan terhadap industri perbankan nasional.
