Penggerebekan Rumah Dinas Perwira TNI AD di Kompleks KPAD Cijantung yang dijadikan markas judi online (Istimewa)
Suarapantura.com - Penggerebekan dugaan markas judi online (judol) di rumah dinas militer di Cijantung, Jakarta Timur, memunculkan pertanyaan serius soal pengawasan internal TNI. DPR meminta penyelidikan dibuka secara transparan dan tidak berhenti pada orang-orang yang diduga menjalankan operasional judi online.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak agar penyidik menelusuri seluruh pihak yang mungkin terlibat, termasuk pihak yang menyediakan tempat, mengetahui aktivitas tersebut, atau diduga melindunginya. Menurutnya, pemeriksaan harus menjangkau lebih jauh daripada para operator di lapangan.
Pertanyaan itu menjadi penting karena rumah yang diduga digunakan sebagai lokasi operasional judol berada di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur. Fasilitas tersebut semestinya digunakan sesuai peruntukan kedinasan, bukan untuk aktivitas yang diduga melanggar hukum.
32 Komputer Ditemukan, Bagaimana Aktivitas Ini Bisa Berlangsung?
Kasus tersebut terungkap pada Minggu (4/10/2026), setelah laporan warga mengenai aktivitas mencurigakan di salah satu rumah di kompleks tersebut ditindaklanjuti personel TNI AD.
Dalam penggerebekan itu, petugas mengamankan 11 warga sipil—enam laki-laki dan lima perempuan—yang diduga berkaitan dengan aktivitas di lokasi. Sejumlah barang bukti turut diamankan, antara lain 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan kartu tanda penduduk.
Barang bukti tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengungkap kegiatan yang berlangsung di rumah itu. Namun, peran setiap orang dan bentuk aktivitas yang dilakukan masih harus dibuktikan melalui penyelidikan.
Banyaknya perangkat yang ditemukan memunculkan pertanyaan tentang pengawasan lingkungan dan penggunaan fasilitas kedinasan. Sukamta mempertanyakan bagaimana kegiatan yang melibatkan puluhan komputer dapat berlangsung tanpa terdeteksi lebih awal.
Ia meminta kasus ini menjadi bahan evaluasi pengawasan internal TNI, sekaligus mendorong agar siapa pun yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Pemilik Rumah Dinas Diperiksa, Keterlibatan Masih Didalami
Pusat Penerangan TNI menyatakan pihak yang diduga sebagai pemilik atau penghuni rumah dinas telah diperiksa. Namun, pada keterangan yang disampaikan Jumat (9/10/2026), TNI belum memastikan apakah yang bersangkutan mengetahui aktivitas judi online di lokasi tersebut.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan anggota yang terbukti terlibat akan ditindak tegas. Ia juga menegaskan TNI AD tidak akan melindungi prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen penindakan, tetapi publik masih menunggu hasil pemeriksaan yang dapat menjelaskan bagaimana rumah dinas itu digunakan, siapa yang mengatur operasionalnya, serta apakah ada pihak lain yang mengetahui atau membantu kegiatan tersebut.
Penting untuk ditegaskan, pemeriksaan terhadap pemilik rumah tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Kesimpulan mengenai peran dan tanggung jawab setiap pihak harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan bukti.
DPR Minta Hasil Penyelidikan Dibuka ke Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah juga meminta Mabes TNI mengusut dugaan penyalahgunaan rumah dinas secara menyeluruh. Ia menekankan perlunya evaluasi pengawasan internal untuk memastikan fasilitas militer tidak disalahgunakan.
Taufiq meminta hasil penyelidikan Pusat Polisi Militer TNI dibuka secara transparan setelah proses pemeriksaan selesai. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui bagaimana kejadian itu dapat berlangsung dan siapa saja yang terbukti bertanggung jawab.
Transparansi menjadi penting agar penanganan perkara tidak hanya menghasilkan penindakan terhadap orang-orang yang ditemukan di lokasi, tetapi juga menjelaskan rangkaian kejadian secara utuh. Apabila ditemukan pelanggaran dalam penggunaan fasilitas negara atau keterlibatan personel militer, tindak lanjutnya perlu disampaikan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ujian Pengawasan, Bukan Sekadar Penangkapan Operator
Kasus dugaan markas judol di rumah dinas Cijantung kini menjadi ujian bagi mekanisme pengawasan penggunaan fasilitas militer. Pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang mengoperasikan perangkat, melainkan bagaimana tempat tersebut bisa digunakan, siapa yang memberikan akses, dan apakah ada kelalaian pengawasan.
Jawaban atas pertanyaan itu harus datang dari hasil penyelidikan, bukan dugaan atau tekanan opini. Namun, tuntutan DPR agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan transparan jelas menempatkan tanggung jawab pengawasan sebagai salah satu persoalan utama yang perlu dijelaskan.
Publik kini menunggu hasil pemeriksaan yang terang, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan—termasuk penjelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat, penggunaan rumah dinas, serta langkah perbaikan agar fasilitas negara tidak kembali disalahgunakan.
