Karhutla Dibakar, Narasi Diperebutkan: Meta AI, Algoritma, dan Krisis Kepercayaan

Suarapantura.com - Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan besar. Namun, pada Oktober 2026, perhatian publik tidak hanya tertuju pada kebakaran, kabut asap, dan penanganannya. Perdebatan melebar ke ruang digital: apakah unggahan mengenai karhutla benar-benar dibatasi, ataukah warganet sedang berhadapan dengan algoritma yang tidak transparan?

Sejumlah figur publik, termasuk Wendi Cagur, Andien, dan Tasya Farasya, mengeluhkan penurunan jangkauan unggahan setelah membicarakan karhutla. Keluhan tersebut memicu dugaan shadowban, yakni kondisi ketika jangkauan konten diduga dibatasi tanpa penjelasan yang memadai kepada pemilik akun.

Namun, penurunan jumlah penonton saja belum cukup membuktikan adanya pembatasan yang disengaja. Untuk memastikannya, diperlukan data dari platform, penjelasan mengenai sistem distribusi konten, serta pemeriksaan terhadap unggahan yang dilaporkan mengalami gangguan.

Persoalan semakin rumit ketika sejumlah pengguna Threads bertanya kepada Meta AI mengenai dugaan pembatasan tersebut. Jawaban awal chatbot itu mengaitkan sejumlah pemblokiran konten dengan permintaan hukum dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Pernyataan tersebut segera memantik kecurigaan. Apalagi, isu yang dibicarakan menyangkut kebakaran hutan, kritik terhadap penanganan pemerintah, dan hak masyarakat untuk menyampaikan informasi.

Tetapi, apakah jawaban sebuah chatbot dapat dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah meminta pembatasan konten karhutla?

Di sinilah persoalan sebenarnya bermula: ketika teknologi yang diharapkan memberi jawaban justru menambah kebingungan, sementara penjelasan resmi belum sepenuhnya menjawab pengalaman pengguna.

Meta AI Meralat, Komdigi Membantah

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membantah bahwa kementeriannya meminta platform digital membatasi atau menurunkan konten mengenai karhutla.

“Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” kata Meutya dalam keterangan resmi pada 21 Oktober 2026.

Komdigi justru menyatakan informasi dari masyarakat melalui media sosial penting untuk membantu pemerintah menangani karhutla. Meutya juga mendorong perusahaan platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma yang mengatur distribusi informasi.

Setelah bantahan tersebut, Meta AI mengoreksi jawaban sebelumnya. Dalam pemberitaan mengenai polemik ini, chatbot tersebut kemudian merujuk pada pernyataan Komdigi dan mengakui bahwa jawaban awalnya bukan berasal dari rilis resmi kementerian.

Perubahan jawaban ini penting dicatat. Jawaban awal Meta AI bukan bukti independen bahwa Komdigi meminta pembatasan konten karhutla. Namun, koreksi dari chatbot itu juga tidak otomatis menjawab mengapa sejumlah pengguna merasa jangkauan unggahannya berubah atau mengapa sebagian konten dilaporkan hilang.

Dengan kata lain, ada dua persoalan yang perlu dipisahkan: klaim mengenai permintaan pemerintah dan keluhan pengguna tentang distribusi konten.

Klaim pertama memerlukan bukti mengenai permintaan resmi atau tindakan yang dilakukan. Persoalan kedua membutuhkan pemeriksaan teknis dari platform, termasuk riwayat moderasi, status unggahan, dan data distribusi.

Tanpa pemisahan ini, perdebatan berisiko berputar di antara tuduhan dan bantahan, sementara pertanyaan utama tidak kunjung terjawab.

Ketika Algoritma Ikut Membentuk Realitas

Pemikiran sosiolog Prancis Jean Baudrillard tentang simulasi dan hiperrealitas dapat membantu membaca fenomena ini.

Baudrillard menjelaskan bagaimana tanda, citra, dan representasi dapat menjadi begitu dominan sehingga cara masyarakat memahami suatu peristiwa tidak lagi hanya ditentukan oleh peristiwa itu sendiri. Representasi bahkan bisa membentuk kenyataan yang diyakini masyarakat.

Dalam polemik karhutla, terdapat setidaknya tiga lapisan yang perlu dibedakan.

Pertama, realitas material: kebakaran hutan dan lahan, dampak asap terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, serta upaya penanganan yang berlangsung di lapangan.

Kedua, representasi digital: foto, video, cerita warga, unggahan influencer, laporan media, dan pernyataan pemerintah yang menyebar melalui platform.

Ketiga, realitas yang dibentuk oleh persepsi: keyakinan bahwa konten karhutla sengaja dibatasi, bahwa kritik sedang dibungkam, atau sebaliknya, bahwa seluruh keluhan pengguna hanyalah akibat perubahan algoritma biasa.

Lapisan ketiga dapat berkembang dengan cepat ketika informasi yang belum terverifikasi berulang kali dibagikan dan memperoleh dukungan dari pengguna lain.

Jawaban awal Meta AI menjadi pemicu penting karena datang dari sistem yang dipersepsikan mampu merangkum informasi dalam jumlah besar. Bagi sebagian pengguna, jawaban tersebut terlihat seperti konfirmasi teknis atas kecurigaan yang telah muncul sebelumnya.

Padahal, sistem kecerdasan buatan dapat menghasilkan jawaban keliru, mencampuradukkan konteks, atau menyampaikan kesimpulan yang tidak didukung sumber memadai. Karena itu, jawaban AI harus diperiksa, bukan langsung diperlakukan sebagai dokumen pembuktian.

Di sinilah hiperrealitas menemukan relevansinya. Bukan berarti kebakaran atau keluhan pengguna tidak nyata, melainkan bahwa tafsir mengenai penyebabnya dapat berkembang lebih cepat daripada proses pembuktian.

Algoritma Tidak Transparan, Kepercayaan Mudah Goyah

Meski demikian, kekeliruan Meta AI tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup perdebatan mengenai transparansi platform.

Perusahaan teknologi memiliki kendali besar atas sistem rekomendasi, moderasi, dan distribusi konten. Perubahan pada sistem tersebut dapat memengaruhi siapa yang melihat sebuah unggahan, seberapa luas informasi tersebar, dan apakah sebuah isu memperoleh perhatian publik.

Pengguna umumnya tidak memiliki akses terhadap seluruh data yang diperlukan untuk mengetahui penyebab turunnya jangkauan konten. Penurunan jumlah penonton dapat dipengaruhi banyak faktor, mulai dari perubahan pola interaksi audiens dan distribusi rekomendasi hingga moderasi atau gangguan teknis.

Tanpa penjelasan yang memadai, pengguna akan kesulitan membedakan faktor-faktor tersebut.

Karena itu, transparansi tidak cukup dijawab dengan menyebut community guidelines atau aturan internal platform. Ketika pengguna mengajukan keberatan, mereka perlu memperoleh penjelasan yang relevan mengenai status unggahan, alasan tindakan moderasi jika ada, serta mekanisme banding yang dapat ditempuh.

Komdigi sendiri meminta masyarakat yang merasa mengalami gangguan pada unggahan terkait karhutla untuk mengajukan aduan atau banding kepada platform dan melaporkannya kepada kementerian. Sikap ini membuka jalur pengaduan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada tindak lanjut dan keterbukaan data.

Polemik tersebut dengan demikian tidak hanya menguji kredibilitas Meta AI. Ia juga menguji kemampuan platform dan pemerintah dalam menjelaskan keputusan yang memengaruhi arus informasi publik.

Jangan Sampai Perdebatan tentang Algoritma Menenggelamkan Karhutla

Ada risiko lain yang tidak kalah penting: perhatian publik bergeser dari persoalan kebakaran dan dampaknya menuju perdebatan tentang siapa yang mengendalikan narasi di media sosial.

Ketika pembicaraan dipenuhi dugaan shadowban, koreksi chatbot, dan bantahan pemerintah, pertanyaan tentang penyebab kebakaran, kondisi warga terdampak, pertanggungjawaban perusahaan, serta efektivitas penanganan karhutla dapat kehilangan ruang.

Padahal, kedua persoalan tersebut tidak harus dipertentangkan. Masyarakat dapat menuntut keterbukaan mengenai penanganan karhutla sekaligus meminta penjelasan atas dugaan pembatasan konten.

Pemerintah perlu menyampaikan informasi yang dapat diperiksa mengenai perkembangan penanganan kebakaran. Platform perlu menjelaskan mekanisme moderasi dan distribusi konten secara lebih transparan. Sementara itu, media dan pengguna perlu membedakan bukti, dugaan, opini, serta jawaban otomatis dari kecerdasan buatan.

Tidak cukup hanya meminta masyarakat percaya pada bantahan pemerintah. Tidak tepat pula menganggap jawaban awal AI sebagai bukti final adanya campur tangan pemerintah.

Keduanya perlu diuji melalui informasi yang dapat diverifikasi.

Siapa yang Membentuk Realitas Karhutla di Media Sosial?

Pada akhirnya, polemik ini memperlihatkan bahwa masyarakat digital tidak hanya berhadapan dengan peristiwa, tetapi juga dengan sistem yang memilih, mengurutkan, dan menyebarkan representasi tentang peristiwa tersebut.

Algoritma memengaruhi distribusi informasi. Kecerdasan buatan menyusun jawaban yang dapat membentuk persepsi. Pemerintah memiliki kewajiban menjelaskan kebijakan dan tindakan penegakan hukumnya. Sementara itu, pengguna turut menentukan arah percakapan melalui apa yang mereka bagikan dan yakini.

Tidak satu pun dari faktor tersebut dapat dijadikan penjelasan tunggal tanpa bukti.

Pertanyaan tentang siapa yang membentuk realitas karhutla di media sosial tidak cukup dijawab dengan menunjuk pemerintah, perusahaan teknologi, atau algoritma. Yang lebih mendesak adalah memastikan bagaimana klaim diuji, bagaimana keputusan platform dijelaskan, dan bagaimana masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di tengah krisis lingkungan, kepercayaan publik tidak dibangun melalui narasi yang paling ramai atau jawaban yang paling meyakinkan. Kepercayaan membutuhkan bukti, keterbukaan, dan kesediaan mengoreksi kesalahan.

Sebab, ketika kebakaran berlangsung di dunia nyata, pertarungan narasi di dunia digital tidak boleh membuat fakta dan kebutuhan warga terdampak justru tenggelam.