Suarapantura.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 123 perguruan tinggi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan hingga ke tingkat desa. Kerja sama tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10/2026).
Dari 123 perguruan tinggi yang menjalin kerja sama, sebanyak 49 perguruan tinggi terlibat pada 2025 dan bertambah 74 perguruan tinggi pada 2026. Perguruan tinggi diajak terlibat langsung dalam pengentasan kemiskinan melalui penelitian, pendataan, dan pendampingan masyarakat hingga tingkat desa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 turun menjadi 9,21 persen dari 9,48 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang 81.250 orang, dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang.
Kolaborasi tersebut dijalankan melalui berbagai bentuk, antara lain kuliah kerja nyata (KKN) tematik, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air. Salah satu wadahnya adalah Program Kecamatan Berdaya yang melibatkan Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Unika Soegijapranata, Politeknik Negeri Semarang (Polines), dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Menurut Luthfi, keterlibatan kampus penting untuk memperkuat ketepatan sasaran program. Penanganan kemiskinan tidak cukup melalui bantuan sosial atau perbaikan rumah, tetapi juga harus menyentuh persoalan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Ia menegaskan, kampus tidak hanya berada di menara gading, tetapi ikut menyelesaikan persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa pendidikan menjadi modal dasar bagi warga miskin ekstrem agar tidak kembali miskin setelah keluar dari kemiskinan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah terus menggeser pendekatan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi. Menurutnya, semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bantuan sosial, sehingga anggaran negara dapat digunakan untuk kebutuhan lain.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Pemprov Jateng berharap penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut dan program yang dijalankan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Sumber: Kurasi Media dan Bahtera Jateng.
