Suarapantura.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan hasil penelitian harus menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan, bukan sekadar berhenti sebagai dokumen. Penegasan itu disampaikan dalam puncak Gelar Karya Riset Pembangunan dan Menulis Berdampak 2026 di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan yang digelar Pemprov Jateng bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut menghimpun 609 karya riset dan 263 naskah artikel. Dari seluruh karya itu, penyelenggara merangkum 51 policy brief atau ringkasan rekomendasi kebijakan untuk menjadi bahan pertimbangan pembangunan daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, penelitian tidak boleh berhenti pada tataran laporan, publikasi ilmiah, atau ajang kompetisi. Menurutnya, riset baru bermakna ketika temuannya diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya dirasakan masyarakat secara langsung.
Luthfi menyebut riset sebagai basis pembangunan di Jawa Tengah, sehingga hasilnya perlu dikumpulkan dan diolah menjadi terobosan kreatif bagi pengembangan wilayah.
Ia menilai tantangan utama dunia penelitian bukan sekadar melahirkan temuan baru, melainkan memastikan temuan itu bisa diterapkan untuk menjawab persoalan pembangunan. Karena itu, pemerintah perlu menghubungkan rekomendasi penelitian dengan program yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sebanyak 51 policy brief yang dihasilkan mencakup sejumlah isu strategis. Di antaranya ketahanan pangan dan lingkungan, pengembangan ekonomi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan kesehatan. Berbagai bidang tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan warga, sehingga rekomendasi penelitian diharapkan tidak berhenti di atas kertas.
Luthfi menegaskan pemerintah harus mengubah hasil penelitian menjadi kegiatan nyata, bukan sekadar mengumpulkan dokumen atau membaca konsep. Dengan cara itu, setiap rekomendasi memiliki jalur yang jelas menuju program pembangunan.
Melalui gelar karya riset ini, Pemprov Jateng berharap kolaborasi antara pemerintah, peneliti, dan BRIN semakin kuat. Riset yang lahir dari persoalan di lapangan diharapkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ke depan, 51 policy brief tersebut akan menjadi salah satu rujukan dalam merancang program pembangunan Jawa Tengah. Pemerintah juga membuka ruang bagi peneliti untuk terus menghasilkan kajian yang menjawab kebutuhan daerah.
Sumber: Peristiwa Solo, Mettanews, Inilah.com
