Suarapantura.com - Ketergantungan yang sangat besar terhadap air tanah dinilai menjadi ancaman serius bagi kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, termasuk wilayah pesisir Jawa Tengah. Peringatan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
AHY mengungkapkan, sekitar 90 persen kebutuhan air baku industri dan 70 persen kebutuhan air bersih rumah tangga masih dipenuhi dari air tanah. Menurut dia, pola tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan sumber daya air segera diperkuat.
Pengambilan air tanah secara berlebihan diduga dapat memperparah penurunan muka tanah atau land subsidence. Ketika permukaan tanah terus turun, kawasan pesisir menjadi semakin rentan terhadap banjir rob sekaligus menghadapi tantangan tambahan dari kenaikan muka air laut.
AHY menegaskan, pembangunan tanggul pantai tidak akan berkelanjutan apabila penurunan muka tanah terus berlangsung. Ia menggambarkan, setinggi apa pun tanggul dibangun, pemerintah akan terus dituntut meninggikannya selama permukaan tanah di balik tanggul tersebut semakin turun.
Persoalan perizinan turut menjadi sorotan dalam rapat tersebut. AHY menyampaikan, jumlah pemohon Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) hanya sekitar 43 ribu, padahal estimasi pelaku usaha berdasarkan data Online Single Submission (OSS) mencapai 6,4 juta. Rasio permohonan izin itu hanya sekitar 0,67 persen.
Menurut AHY, kesenjangan tersebut menunjukkan tata kelola pemanfaatan air tanah masih perlu diperbaiki. Perizinan diperlukan agar pengambilan air tercatat, dapat diawasi, dan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga akan menertibkan penggunaan sumber daya air tanpa menimbulkan kegaduhan yang berarti.
Sebagai jalan keluar, pemerintah mendorong pengembangan sumber air alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah. AHY menyebut opsi yang dapat dikaji antara lain desalinasi air laut dan air payau serta pencarian sumber air tawar di dalam laut. Pemanfaatan alternatif itu, kata dia, harus dilakukan secara tepat dan terukur agar cadangan air tanah tidak terus dieksploitasi berlebihan.
Di sisi layanan air minum, AHY menyoroti masih besarnya kehilangan air pada perusahaan daerah air minum (PDAM), yang mencapai sekitar 33 persen dan masuk kategori non-revenue water. Selain itu, terdapat kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun sekitar 28.000 liter per detik yang belum beroperasi.
AHY juga menyoroti keterbatasan akses air minum di pulau-pulau kecil berpenghuni. Ia menyebut hanya sekitar 5,64 persen pulau kecil berpenghuni yang telah memiliki SPAM, sementara harga air di wilayah tersebut dapat mencapai tiga hingga lima kali lipat dari rata-rata nasional.
Bagi Jawa Tengah, peringatan tersebut relevan dengan kondisi pesisir utara yang membentang dari Brebes hingga Rembang. Kawasan itu berhadapan dengan banjir rob, tekanan pembangunan, serta kebutuhan air bagi industri dan permukiman. Pengendalian pengambilan air tanah, penertiban perizinan, dan pengembangan sumber alternatif menjadi bagian penting agar perlindungan pesisir tidak hanya bertumpu pada pembangunan tanggul.
Pemerintah juga mendorong integrasi data antarlembaga sebagai dasar pengambilan keputusan, termasuk data sungai, cuaca, dan air tanah. Langkah itu diharapkan membuat pengelolaan air lebih terukur dan membantu mengantisipasi ketimpangan ketersediaan air antardaerah.
Sumber: InvestorTrust, Banyumas Ekspres, Aspek.id.
