Suarapantura.com - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Jawa Tengah menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) III di Hotel Siliwangi, Semarang, pada Sabtu (17/10/2026). Forum dua hari yang berlangsung hingga Minggu (18/10/2026) itu menjadi ajang konsolidasi organisasi buruh di provinsi tersebut sekaligus momentum menentukan arah perjuangan lima tahun ke depan.
Presiden KSPN Ristadi yang membuka muswil tersebut mengingatkan jajarannya agar tidak lengah meski situasi ketenagakerjaan dinilai relatif kondusif. Menurut dia, kondisi yang tenang justru menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan pemerintah dan dunia usaha, terutama ketika isu-isu strategis seperti upah minimum kembali bergulir.
"Saya berharap, meski sekarang kondusif, teman-teman KSPN di sini mesti tajam, kritis, konsisten membela kaum buruh, khususnya di Jawa Tengah," kata Ristadi dalam sambutannya.
Ristadi menilai potensi gejolak terkait kenaikan upah minimum perlu menjadi perhatian serius seluruh jajaran organisasi. Di sisi lain, dinamika pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang sebelumnya memicu perdebatan kini dinilai mulai mereda. Karena itu, tantangan KSPN bukan sekadar menjaga kekompakan internal, melainkan memastikan perjuangannya berdampak nyata bagi perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
"Semoga langkah-langkah strategis selalu bisa muncul di organisasi ini, sehingga kita dapat terus bergerak dalam rangka memperjuangkan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, khususnya di Jawa Tengah," ujar Ristadi.
Muswil III dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Ahmad Aziz yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi. Dalam sambutannya, Aziz menyebut KSPN memiliki 58.583 anggota buruh di Jawa Tengah berdasarkan hasil verifikasi. Jumlah tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat posisi tawar pekerja dalam hubungan industrial.
Aziz menilai hubungan dialog antara serikat pekerja, pemerintah, dan kalangan pengusaha di Jawa Tengah selama ini berjalan relatif baik. Kondisi itu perlu dijaga agar persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui dialog, bukan konflik berkepanjangan. Ia mendorong penguatan dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha serta dialog tripartit yang melibatkan pemerintah.
Menurut Aziz, kesejahteraan pekerja tidak semestinya hanya bertumpu pada besaran upah minimum. Perusahaan juga perlu didorong menyediakan fasilitas pendukung yang berdampak langsung pada kehidupan buruh, seperti tempat penitipan anak, koperasi, serta angkutan atau sarana transportasi.
"Yang ideal adalah bagaimana perusahaan didorong untuk bisa memberikan fasilitas kesejahteraan pekerja. Misalnya ada daycare, koperasi, angkutan atau sarana transportasi, dan fasilitas kesejahteraan lainnya," ujar Aziz.
Ketua KSPN Jawa Tengah Nanang Setyono mengatakan Muswil III diikuti sekitar 210 peserta yang terdiri atas pengurus KSPN kabupaten/kota serta ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) di sejumlah pabrik di Jawa Tengah. Sebanyak 10 kabupaten/kota telah memiliki kepengurusan KSPN dan perwakilannya berhak menyampaikan aspirasi dalam musyawarah tingkat provinsi.
Agenda muswil meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus lama, perumusan program kerja, serta pemilihan ketua dan pengurus KSPN Jawa Tengah periode 2026-2031. Selain agenda organisasi, kegiatan juga diisi materi wawasan kebangsaan bagi buruh yang disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) Jawa Tengah Sri Puryono, yang juga Guru Besar Universitas Diponegoro dan mantan Sekretaris Daerah Jawa Tengah.
Dengan basis puluhan ribu anggota dan kepengurusan di sejumlah daerah, tantangan KSPN ke depan adalah menjaga agar konsolidasi internal tidak berhenti pada pergantian kepemimpinan, melainkan berujung pada perjuangan nyata bagi kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Sumber: BahteraJateng dan Peristiwa Solo.
