Suarapantura.com - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menjatuhkan sanksi kepada 180 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah tersebut setara sekitar 16 persen dari total 1.117 SPBU yang beroperasi di kedua wilayah.
Sanksi diberikan berdasarkan laporan masyarakat maupun investigasi internal Pertamina terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi oleh oknum operator atau karyawan SPBU.
Pjs. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Risky Diba Avrita, mengatakan pemberian sanksi mengacu pada perjanjian antara Pertamina dan lembaga penyalur. "180 SPBU tersebut terdiri dari 8 SPBU di DIY dan sisanya di Jateng," ujarnya dalam keterangan pada 4 September 2026.
Jenis pelanggaran terbanyak adalah penyaluran yang tidak sesuai peruntukan atau ketentuan, yakni 97 SPBU. Sisanya antara lain CCTV tidak sesuai ketentuan sebanyak 25 SPBU dan sarana prasarana tidak sesuai ketentuan 7 SPBU. Sanksi yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari surat peringatan hingga penghentian penyaluran selama waktu tertentu.
Sekitar 40 persen dari 180 sanksi itu berawal dari pengaduan masyarakat melalui Pertamina Call Center 135. Pertamina menyebut keterlibatan masyarakat membantu pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Di tengah penindakan tersebut, Pertamina memastikan stok BBM di Jateng dan DIY dalam kondisi aman. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jateng-DIY, Taufiq Kurniawan, menyatakan pada 19 Oktober 2026 bahwa perusahaan terus menjaga ketersediaan pasokan setiap hari.
Stok Pertalite mencapai delapan kali lipat konsumsi normal, Pertamax 18 kali lipat, Biosolar 15 kali lipat, dan Pertamax Turbo delapan kali lipat konsumsi normal.
Taufiq mengaitkan antrean Pertalite yang belakangan terjadi dengan peralihan konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax. Konsumsi Pertalite disebut meningkat 7–8 persen setiap bulan sejak Juni 2026. Sebelum gejolak di Timur Tengah, pangsa pasar Pertamax di DIY mencapai sekitar 20–25 persen dari seluruh produk BBM, dan sebagian konsumen tersebut beralih ke Pertalite.
Untuk mempercepat pelayanan, sejumlah SPBU yang mengalami antrean mengular mengatur antrean menggunakan petugas atau marshalling, memberlakukan larangan pembelian berulang maupun pembelian yang diindikasikan untuk dijual kembali oleh pengecer, bahkan ada yang menyediakan air mineral kemasan bagi konsumen yang antre.
Pertamina mengimbau masyarakat tidak panik dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Kondisi SPBU dapat dipantau melalui akun Instagram resmi @pertamina.jatengdiy yang menayangkan laporan langsung dua kali sehari. Masyarakat juga diajak melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui Pertamina Call Center 135.
Sumber: Mojok.co, Mimbar Nusantara.
