Suarapantura.com - Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu (28/10/2026), Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengajak masyarakat menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan. Ajakan itu disampaikan menyikapi rencana sejumlah kelompok yang akan menyampaikan aspirasi di beberapa daerah di Jawa Tengah pada hari yang sama.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Yuliyanto, mengatakan peringatan Sumpah Pemuda merupakan momentum untuk kembali mengingat nilai persatuan yang diperjuangkan para pendahulu bangsa. Menurut dia, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disikapi dengan dewasa dan penuh tanggung jawab.
"Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, dan hak tersebut harus kita hormati," ujar Yuliyanto di Mapolda Jateng, Selasa (27/10/2026).
Ia menegaskan, aspirasi harus disampaikan secara damai, santun, dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan kerukunan serta persaudaraan sesama anak bangsa. Polri, kata dia, menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum dan berkomitmen mengawal setiap kegiatan secara profesional dan humanis sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah agenda penyampaian aspirasi direncanakan berlangsung di Kota Surakarta dan Kabupaten Banyumas. Di Surakarta, aksi penyampaian pendapat terkait dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran direncanakan berlangsung pukul 15.00-18.00 WIB di kawasan Bundaran Gladag atau Patung Slamet Riyadi.
Selain itu, terdapat agenda konvoi simpatik kendaraan di Surakarta pada pukul 08.30-11.30 WIB, dari SMP Negeri 1 Surakarta menuju halaman depan DPRD Kota Surakarta. Sejumlah audiensi juga direncanakan berlangsung di beberapa daerah, antara lain di Pengadilan Negeri Klaten, Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, dan Gedung DPRD Kabupaten Blora.
Sementara itu di Banyumas, Aliansi Rakyat Banyumas (ARB) dijadwalkan menggelar aksi mulai pukul 13.00 WIB di Alun-alun Purwokerto, dengan estimasi peserta sekitar 1.000 orang. Tuntutan utama aliansi tersebut adalah pengaktifan kembali layanan Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat kembali mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa hambatan.
Perwakilan ARB dari aliansi Musyawarah Masyarakat Banyumas (Murba), Budi Ari Tartanto, mengatakan kepastian layanan kesehatan sangat dibutuhkan warga, terutama mereka yang sedang menjalani pengobatan. "Bagi warga, UHC adalah hak dasar yang harus dipenuhi pemerintah," kata Budi, Sabtu (24/10/2026).
Budi menegaskan gerakan ARB berfokus pada persoalan publik, bukan mewakili golongan tertentu. Ia juga menghormati beragam aspirasi yang kemungkinan disuarakan kelompok masyarakat lain dalam aksi tersebut.
Kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi kegiatan, Polda Jateng mengimbau agar tetap tenang, mengikuti informasi resmi, serta mematuhi arahan petugas apabila terdapat pengaturan lalu lintas atau penyesuaian di lapangan. Kepolisian juga mengajak para koordinator dan peserta aksi untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif, menghindari provokasi maupun tindakan anarkis, serta menghormati hak masyarakat lainnya.
"Kami ingin aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik tanpa harus mengorbankan persatuan dan kedamaian. Berbeda pendapat tidak berarti harus bermusuhan," ujar Yuliyanto.
Sumber: Mimbar Nusantara, MyInfo.
