Suarapantura.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Rabu (28/10/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen pengadaan barang dan jasa, barang bukti elektronik, serta sejumlah uang tunai.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, dokumen dan perangkat elektronik yang diamankan akan diekstraksi dan dianalisis lebih lanjut. Adapun uang tunai yang disita belum bisa diumumkan nilainya karena masih dalam proses penghitungan. “Saat ini masih proses hitung. Jadi, kami belum bisa sampaikan terkait dengan nominal dari uang yang diamankan dalam kegiatan penggeledahan hari ini,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Penggeledahan berlangsung sejak sekitar pukul 12.00 WIB. Sekitar 10 penyidik tiba di gedung DPUPR Klaten di Jalan Sulawesi dengan dua mobil, sementara sejumlah personel kepolisian berjaga di sekitar lokasi. Pemeriksaan berjalan tertutup hingga sore hari.
Informasi dari pihak dinas menyebutkan, penyidik memeriksa lima ruangan, yakni ruang kerja kepala dinas serta Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Cipta Karya.
Penggeledahan ini merupakan pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo. Perkara itu bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 15 Oktober 2026, yang kemudian menetapkan tiga tersangka: Hamenang, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo.
KPK menyebut perkara tersebut mencakup lima klaster dugaan korupsi, yaitu dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah, serta setoran terkait upah pungut. Penyidik mendalami dugaan adanya pemberian dari pihak swasta yang berkaitan dengan proyek-proyek di Kabupaten Klaten.
Sebelum menyasar Kantor PUPR, penyidik KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi lain dalam rangkaian penyidikan perkara yang sama, antara lain Kantor BPK Jawa Tengah dan rumah dinas Bupati Klaten. Rangkaian penggeledahan itu menunjukkan penyidikan terus berkembang sejak operasi tangkap tangan pada pertengahan Oktober lalu.
Hingga kini, KPK belum mengumumkan tersangka baru dari penggeledahan di Kantor PUPR tersebut. Penggeledahan dan penyitaan merupakan upaya penyidikan untuk mengumpulkan bukti, dan dugaan terhadap para pihak masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Sumber: ANTARA, InfoKlaten, dan Klaten TV.
