Suarapantura.com - Akses masyarakat Jawa Tengah terhadap produk dan layanan keuangan semakin luas. Pada 2026, tingkat inklusi keuangan di provinsi ini mencapai 95 persen. Namun, capaian tersebut belum diimbangi dengan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan, karena tingkat literasi keuangan baru tercatat 72,8 persen.
Kesenjangan antara akses dan pemahaman itu menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah. Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyampaikan hal tersebut dalam puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di area bekas parkir Plaza Gajahmada, Semarang, Sabtu (7/11/2026) malam.
Menurut Hidayat, tingginya inklusi keuangan harus diikuti dengan peningkatan kualitas pemahaman masyarakat. Dengan begitu, warga tidak sekadar menjadi pengguna produk keuangan, tetapi juga mampu mengambil keputusan finansial secara bijak.
“Yang harus kita lakukan adalah membarengi tingginya akses ke sektor keuangan dengan pemahaman masyarakat. Karena itu, sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan literasi harus terus diperkuat,” ujar Hidayat.
Ia menambahkan, literasi keuangan juga menjadi benteng untuk melindungi masyarakat dari berbagai praktik kejahatan keuangan, mulai dari penipuan berkedok investasi hingga jeratan pinjaman online ilegal. Masyarakat diminta lebih cermat sebelum memutuskan menggunakan layanan pinjaman, termasuk memastikan jumlah pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
Peringatan serupa disampaikan Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jateng, Taufik Andriawan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, karena janji imbal hasil yang tidak masuk akal justru patut dicurigai.
“Jangan hanya melihat imbal hasilnya. Periksa dulu apakah perusahaan dan produknya terdaftar serta diawasi OJK. Setelah itu, pastikan penawarannya masuk akal,” kata Taufik.
Taufik menyarankan masyarakat memeriksa legalitas perusahaan maupun produk keuangan melalui layanan Kontak OJK di nomor 157. Selain itu, masyarakat juga diimbau menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan.
Di sisi lain, OJK juga menyoroti maraknya aktivitas judi online di Jawa Tengah. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah pengguna judi online di provinsi ini pada 2025 mencapai sekitar 1,4 juta orang. Bahkan, penggunaan dana pinjaman untuk membiayai aktivitas tersebut menunjukkan tren peningkatan.
Menurut Taufik, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, karena praktik judi online berpotensi berkaitan dengan penggunaan pinjaman online ilegal yang dapat memperburuk kondisi keuangan masyarakat. OJK bersama lembaga terkait terus mendorong upaya pemberantasan aktivitas tersebut, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kejahatan keuangan.
Masyarakat juga diingatkan untuk tidak membiarkan rekening bank yang sudah tidak digunakan tetap aktif. Rekening menganggur berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, termasuk dalam praktik jual beli rekening maupun berbagai tindak kejahatan keuangan.
“Kalau rekening sudah lama tidak digunakan, sebaiknya ditutup. Jangan sampai rekening kita disalahgunakan untuk aktivitas ilegal,” ujar Taufik.
Dalam rangkaian BIK 2026, OJK juga mengumumkan para pemenang Investment Competition tingkat SMA/SMK/MA se-Jawa Tengah dan DIY, dengan SMAN 3 Semarang sebagai juara pertama, serta Duta Literasi dan Inklusi Keuangan Jawa Tengah, Miftakhul Naim. Melalui Bulan Inklusi Keuangan 2026, OJK berharap perluasan akses keuangan di Jawa Tengah tidak berhenti pada bertambahnya jumlah pengguna layanan, tetapi juga diiringi kemampuan masyarakat memilih produk, memahami risiko, serta mengelola keuangan secara sehat dan bertanggung jawab.
Sumber: Metro Jateng, Mimbar Nusantara, ANTARA.
