SuaraPantura.com - Pemerintah Kabupaten Pemalang tengah menyiapkan langkah serius untuk mengatasi banjir dan rob yang kerap melanda wilayah pesisir. Upaya ini dibahas dalam audiensi antara Bupati Pemalang Anom Widiyantoro bersama tim Badan Otoritas Pengelola Pantura Jawa (BPOPPJ) di Kantor Bupati pada Senin, 6 April 2026.
Pertemuan tersebut difokuskan pada rencana pembangunan sistem pengamanan pantai sebagai solusi jangka panjang menghadapi banjir rob. Bupati Anom mengungkapkan bahwa kondisi pesisir Pemalang mengalami penurunan tanah yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Sampai hari ini, sejak tahun 2017, penurunan tanah yang terjadi kurang lebih antara 150 cm hingga 160 cm. Jadi pertahunnya sekitar 12 sentimeter,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menjadi faktor utama meningkatnya risiko banjir rob yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir. Karena itu, pemerintah daerah berharap rencana penanganan yang disusun bersama BPOPPJ dapat segera direalisasikan.
“Kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan penanganan ini bisa menghidupkan kembali perekonomian masyarakat yang terdampak,” kata Anom.
Selain itu, Bupati juga memahami bahwa cakupan kerja BPOPPJ tidak hanya di Pemalang, melainkan sepanjang kawasan Pantai Utara Jawa. Ia pun berharap seluruh proses penanganan dapat berjalan lancar meskipun memiliki tantangan yang kompleks.
Di sisi lain, Kepala Deputi Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur BPOPPJ, Agus Andriyanto, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden. Menurutnya, sejumlah metode akan diterapkan untuk mengatasi banjir dan rob di Pemalang.
Langkah-langkah tersebut meliputi pembangunan tanggul laut, penggunaan metode hibrida seperti hosogai, hingga pendekatan berbasis alam (nature-based solutions). Selain itu, pemerintah juga berencana membangun danau retensi sebagai alternatif penanganan.
“Selain itu, kami juga akan membangun danau retensi. Ini sebagai alternatif karena penyediaan lahan luas di darat membutuhkan biaya yang sangat besar,” jelas Agus.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPOPPJ, diharapkan program pengamanan pantai ini mampu segera terealisasi dan secara efektif mengurangi risiko banjir serta rob yang selama ini merugikan masyarakat pesisir Pemalang.
***
