Suarapantura.com - Ratusan guru tenaga pendidikan yang tergabung dalam Persatuan Guru Passing grade (PRGP) Pemalang grudug gedung Dewan menuntut pengangkatan sebagai PPPK pada Senin, 6 Februari 2023.
Pertemuan PRPG Pemalang dengan para wakil rakyat di gedung dewan ini sudah dilakukan ke tiga kalinya, namun hingga kini belum ada jawaban.
Audiensi hari ini terhitung sudah ke empat kalinya, PRPG mendorong eksekutif dan legislatif agar mereka diangkat menjadi guru Pegawe Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di tahun 2023 ini.
Koordinator aksi Rustanto selaku sekertaris PRPG Pemalang menuturkan dirinya bersama para rekan-rekan guru akan terus berjuang terkait kesejahteraan mereka terutama pengangkatannya menjadi guru PPPK.
Hal tersebut karena sejatinya guru yang tergabung di PRGP sudah dapat diberikan kesejahteraan sebab mereka telah lolos passing grade dalam tes PPPK di tahun 2021 yang lalu.
"Kita sudah tiga kali dan ini kali ke empat kalinya audiensi di gedung dewan serta bertemu baik dari eksekutif maupun legislatif kami berjuang untuk kesejahteraan guru, Kali ini kita tegas agar Pemda bisa merekomendasikan seluruh guru PG ke Pemerintah pusat agar dapat diangkat menjadi PPPK keseluruhan," ujarnya.
Dalam data total ada 1207 guru PG yang belum dilakukan pengangkatan sejak 2021, hal ini akibat terbatasnya anggaran APBD Pemkab Pemalang. Sehingga masih banyak guru PG yang belum mendapatkan sertifikasi sebagai guru PPPK sampai tahun 2023.
Oleh karena itu, pihaknya menuntut adanya surat perjanjian dari PRPG kepada Pemda baik eksekutif maupun legislatif agar bisa mengangkat semua guru PG. Namun karena ada sedikit kesalahan dalam surat perjanjian, pemda tidak mau menandatangani surat tersebut hanya memberikan janji secara lisan untuk mengusahakan guru PG diangkat semua.
"Kita tidak menuntut hal lain, dan tidak akan mungkun datang kesini berulang kali selain menuntut kesejahteraan para guru PG, Walaupun tidak ditandatangani tetapi saya yakin mereka menepati janji untuk mengajukan dan mengangkat semua guru lolos PG di tahun 2023 ini," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Ketua Dewan Ajeng Triyani saat menemui para peserta audiensi guru PRPG di Balai Rakyat DPRD Pemalang mengatakan, bahwa di tahun 2023 pemkab telah mengalokasikan APBD untuk pengangkatan PPPK khususnya guru sebanyak 297 orang.
"Sesuai regulasi kita akan ajukan semua guru PG yang belum masuk kuota tersebut, diusahakan semua guru bisa menerima kesejahteraan serta hak-hak mereka," terangnya.
Setalah ditentaskan semua, baru pihaknya bersama-sama dengan eksekutif akan mengajukan seluruh guru PG yang belum diangkat yang sejumlah 1207 orang tersebut. ***
(Abimanyu)
