Suarapantura.com - Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menuai sorotan dari kalangan ekonom. Komentar Prabowo yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar dinilai terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi yang sedang terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih dan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), di tengah kurs rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.600 per dolar AS.
“Selama Purbaya (Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa-red) bisa senyum, enggak usah khawatir. Mau dolar berapa ribu pun, kan di desa-desa tidak pakai dolar,” ujarnya.
Ucapan itu kemudian mendapat respons dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi. Ia menilai pelemahan rupiah tetap berdampak langsung terhadap masyarakat desa meski transaksi sehari-hari menggunakan rupiah.
Menurut Syafruddin, kenaikan dolar akan memicu naiknya harga berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan impor seperti minyak, gas, pupuk, pakan ternak, hingga pestisida. Kondisi tersebut pada akhirnya tetap membebani masyarakat pedesaan dan petani.
“Karena itu, desa tidak perlu membayar dengan dolar untuk merasakan dampak dolar,” ucap Syafruddin.
Kritik serupa juga datang dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Ia menyebut ekonomi desa saat ini sudah sangat terhubung dengan pasar global sehingga pelemahan rupiah tidak bisa dianggap sepele.
Bhima menilai kenaikan dolar akan berdampak pada meningkatnya biaya hidup masyarakat desa, termasuk harga barang elektronik dan kebutuhan lain yang bergantung pada komponen impor.
"Prabowo kayaknya perlu di-briefing soal ekonomi 101. Jangan dikira pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa," tegas Bhima.
Ia juga mengingatkan dampak lanjutan yang bisa muncul akibat tekanan ekonomi, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di kawasan industri. Menurutnya, jika banyak pekerja kehilangan pekerjaan dan kembali ke kampung halaman tanpa penghasilan, desa akan menghadapi beban sosial dan ekonomi yang lebih berat.
“Desa itu akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan, kembali lagi ke desa tapi dalam posisi tidak bekerja, tidak berpenghasilan. Kan akan jadi beban desa," imbuhnya.
Kedua ekonom tersebut sepakat pemerintah perlu segera menyiapkan langkah antisipasi dan stimulus ekonomi agar dampak pelemahan rupiah tidak semakin membebani masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
