Suarapantura.com - Penyelenggaraan ibadah haji 2026 menjadi sorotan setelah muncul laporan sejumlah jemaah Indonesia yang disebut tidak memperoleh fasilitas sesuai haknya selama berada di Tanah Suci. Salah satu persoalan yang ramai diperbincangkan publik adalah adanya jemaah yang terpaksa tidur di luar tenda di kawasan Mina.
Temuan tersebut memicu desakan agar dugaan penyimpangan dalam pengelolaan layanan haji segera diusut secara menyeluruh.
Anggota Komisi XIII DPR RI yang juga tergabung dalam Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang diduga merugikan jemaah.
Menurut Rieke, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan dana haji rakyat, namun gagal memenuhi hak pelayanan yang seharusnya diterima para jemaah.
"Saya yakin pemerintah tidak akan ragu untuk menyikat mafia haji tanpa pandang bulu. Bismillah, semoga Allah membuka kebenaran dan mengungkap siapa pun yang melakukan kedzaliman," kata Rieke, Jumat (29/5/2026).
Di tengah kritik terhadap pelayanan haji, Rieke juga memberikan apresiasi kepada para petugas yang dinilai telah bekerja dengan penuh tanggung jawab selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung.
"Semangat untuk teman-teman di Kementerian Haji dan Umrah, Konjen, serta seluruh petugas haji yang amanah. Bagi yang tidak amanah, kita doakan semoga Allah membuka semua perilaku yang tidak berperikemanusiaan, tidak adil, dan tidak beradab," ujarnya.
Rieke menilai pembentukan kementerian khusus yang menangani urusan haji dan umrah menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan jemaah Indonesia.
Ia menyebut pelaksanaan haji tahun 2026 menjadi momentum perdana penyelenggaraan ibadah haji di bawah koordinasi kementerian baru tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.
"Kami bangga akhirnya Indonesia memiliki kementerian khusus yang menangani haji dan umrah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Indonesia kini memiliki Kementerian Haji dan Umrah. Haji 2026 menjadi penyelenggaraan pertama yang dilayani oleh kementerian tersebut. Pemerintah dan DPR RI bergandengan tangan melakukan perbaikan. Alhamdulillah, ada sejumlah kemajuan dibandingkan kondisi sebelumnya yang masih banyak kekurangan," tuturnya.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, termasuk terkait kondisi tenda dan fasilitas penunjang lainnya di Mina.
Menurutnya, berbagai upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah tidak boleh dirusak oleh dugaan praktik tidak bertanggung jawab yang justru berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan jemaah.
Rieke juga menyinggung adanya indikasi pihak tertentu yang diduga memainkan dana haji sehingga pelayanan kepada jemaah tidak berjalan maksimal.
"Di Mina, tempat yang memiliki makna penting dalam sejarah perjuangan Islam, Allah memperlihatkan kepada kita bahwa masih ada oknum yang nekat diduga mengemplang uang haji rakyat. Akibatnya, masih ada jemaah haji Indonesia yang tidak mendapatkan haknya, baik berupa tenda maupun fasilitas yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya mereka terima," pungkas Rieke.
