Suarapantura.com - Organisasi lingkungan, kalangan akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil mendorong pemerintah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan PT Feni Halmahera Timur (FHT), yang merupakan anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM).
Meningkatnya sorotan terhadap persoalan ini tidak lepas dari beredarnya sejumlah dokumentasi yang memperlihatkan kondisi perairan Teluk Buli mengalami perubahan warna dan terlihat lebih keruh dibanding biasanya. Kondisi tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya sedimentasi yang masuk ke wilayah perairan dari area aktivitas pertambangan.
Direktur Eksekutif WALHI Maluku Utara, Astuti N. Kilwouw, mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi berdampak pada kelestarian lingkungan pesisir dan kehidupan masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada sumber daya laut.
Menurutnya, indikasi pencemaran yang diduga berasal dari aliran Kali Kukuba hingga mencapai kawasan Teluk Buli harus diteliti secara mendalam. Ia meminta pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, segera melakukan investigasi guna memastikan sumber permasalahan serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan.
Selain itu, WALHI juga mendorong adanya pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap dokumen dan izin yang telah diterbitkan. Organisasi tersebut bahkan mengusulkan audit lingkungan yang dilakukan secara independen agar proses evaluasi berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika benar terjadi sedimentasi yang berdampak pada Teluk Buli, maka konsekuensinya bisa sangat serius terhadap tata kelola ekologi dan keberlangsungan ekosistem pesisir,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026).
Pandangan serupa disampaikan pakar lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa. Ia menilai perubahan kondisi perairan yang terjadi perlu dibuktikan melalui kajian ilmiah sehingga penyebabnya dapat diketahui secara objektif.
Menurut Mahawan, potensi erosi, limpasan air hujan, hingga sedimentasi merupakan risiko yang seharusnya telah dipetakan sejak awal dan menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan perusahaan.
Ia juga menekankan bahwa proyek yang memiliki nilai strategis wajib menerapkan standar pengawasan lingkungan yang tinggi, termasuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Karena itu, evaluasi secara menyeluruh dinilai penting untuk memastikan seluruh mekanisme pengelolaan lingkungan berjalan sesuai regulasi.
Pengendalian Sedimen Dinilai Perlu Dievaluasi
Perhatian terhadap persoalan ini juga datang dari Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (Latamla).
Direktur Latamla, Faiz Albaar, menilai dugaan masuknya material sedimen hingga ke wilayah pesisir menjadi indikasi bahwa sistem pengendalian lingkungan perlu mendapat peninjauan ulang.
Ia menjelaskan bahwa fasilitas pengendali sedimen seperti check dam pada prinsipnya dirancang untuk menahan material tanah, lumpur, maupun pasir agar tidak terbawa arus menuju sungai dan kawasan laut.
Menurut Faiz, keberadaan Kali Kukuba sangat penting karena menjadi salah satu jalur yang terhubung langsung dengan ekosistem laut di Teluk Buli sehingga perlindungannya harus menjadi perhatian bersama.
“Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan aktivitas operasional tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar,” tegasnya.
Dorongan untuk melakukan evaluasi juga disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Tambang (KSST). Kelompok tersebut menilai persoalan yang muncul memiliki dampak yang lebih luas dibanding sekadar isu daerah, karena berkaitan dengan penerapan prinsip pertambangan berkelanjutan dan perlindungan ekosistem pesisir dalam jangka panjang.
Menanggapi berkembangnya perhatian publik, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur telah meminta pihak perusahaan untuk segera melakukan langkah penanganan sekaligus mengevaluasi kondisi yang terjadi.
Di sisi lain, PT Feni Halmahera Timur menyatakan telah melakukan pengecekan lapangan dan kajian internal terkait perubahan kondisi perairan di sekitar Teluk Buli. Perusahaan menduga perubahan warna air yang terjadi berkaitan dengan tingginya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir.
Pihak perusahaan juga menyebut telah mengerahkan tim teknis dan tim lingkungan untuk melakukan investigasi lanjutan. Langkah tersebut mencakup peninjauan terhadap efektivitas fasilitas pengendalian sedimentasi serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Perusahaan turut menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait dalam proses verifikasi maupun evaluasi agar seluruh penanganan dilakukan berdasarkan data lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sampai saat ini, publik masih menunggu hasil pemeriksaan resmi yang dilakukan pemerintah guna memastikan penyebab perubahan kondisi perairan di Kali Kukuba dan Teluk Buli.
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, tuntutan agar kegiatan pertambangan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab lingkungan terus mengemuka sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir di Maluku Utara.
