Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Ada Pesan di Balik Kasus Listyo Sigit?

Suarapantura.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung ketika Polri tengah mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Secara resmi, pertemuan itu disebut sebagai ajang silaturahmi sekaligus pertukaran pandangan antara Presiden dan para tokoh yang pernah memimpin institusi kepolisian dalam berbagai periode.

Namun, waktu pelaksanaannya memunculkan perhatian tersendiri. Sejumlah pengamat menilai pertemuan tersebut tidak hanya dapat dibaca sebagai agenda silaturahmi, tetapi juga memiliki pesan simbolik bagi institusi Polri di tengah persoalan hukum yang sedang bergulir.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut hadir dalam pertemuan tersebut. Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Sekretariat Presiden menyampaikan bahwa Prabowo dan para mantan Kapolri bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan. Pertemuan itu juga disebut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan.

Dinilai berkaitan dengan kasus Listyo Sigit

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai pertemuan tersebut memiliki arti khusus karena berlangsung di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Memang pertemuan ini saya melihat sebagai kondisi khusus karena ada kasus seorang mantan Kapolri yaitu Pak LSP yang dituduh menyadap Pak Presiden Prabowo,” kata Sugeng kepada Kompas.com, Senin (9/11/2026).

Menurut Sugeng, kehadiran para mantan Kapolri dapat menjadi dukungan moral bagi Kapolri Suyudi Ario Seto sekaligus memperkuat pesan bahwa dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan individu tidak otomatis mencerminkan sikap seluruh institusi Polri.

Ia juga menilai pertemuan itu dapat dibaca sebagai pengingat agar Polri tetap menjalankan tugas sesuai konstitusi dan berada dalam koridor pemerintahan yang sah.

Sugeng mengingatkan agar kasus tersebut tidak ditarik terlalu jauh ke dalam pertarungan politik. Jika persoalan hukum bercampur dengan kepentingan kelompok tertentu, dampaknya dikhawatirkan dapat merembet kepada institusi kepolisian.

“Karena kalau dikaitkan dengan gonjang-ganjing politik, dikaitkan dengan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik, akan berimbas pada institusi Polri. Polri bisa diseret ke sana ke sini di dalam gelombang politik yang tidak berkepastian,” jelasnya.

Pertemuan dibaca sebagai komunikasi simbolik

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, juga melihat pertemuan di Hambalang memiliki dimensi komunikasi simbolik.

Menurut Bambang, kehadiran para mantan Kapolri dapat dibaca sebagai pesan bahwa persoalan hukum yang menimpa Listyo Sigit dan pihak-pihak yang diduga terlibat tidak serta-merta menjadi persoalan seluruh institusi Polri.

“Presiden sepertinya hendak memberi pesan dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi historis untuk menunjukkan bahwa persoalan yang menimpa seorang mantan Kapolri tidak identik dengan persoalan seluruh institusi Polri,” ujar Bambang kepada Kompas.com, Senin (9/11/2026).

Ia menegaskan, perkara tersebut harus tetap ditempatkan sebagai persoalan hukum yang melibatkan individu-individu berdasarkan hasil penyidikan, bukan dijadikan dasar untuk menggeneralisasi seluruh institusi kepolisian.

Bambang juga menilai kasus dugaan penyadapan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap Polri. Sebab, berdasarkan keterangan awal penyidik, dugaan pemantauan ilegal itu disebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, hingga masyarakat.

Kehadiran Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dalam pertemuan tersebut, menurut Bambang, turut memberi dimensi komunikasi kenegaraan. Persoalan yang berkembang dinilai tidak semata-mata menyangkut dinamika internal kepolisian, tetapi juga berkaitan dengan kewibawaan dan keamanan negara.

“Ini sekaligus pesan bahwa persoalan yang berkembang tidak dipandang semata-mata sebagai konflik internal kepolisian, tetapi telah menjadi persoalan yang menyentuh kewibawaan dan keamanan negara,” jelasnya.

Meski demikian, Bambang mengingatkan agar pertemuan tersebut tidak ditafsirkan sebagai bukti bahwa Presiden mengintervensi penyidikan atau menentukan siapa yang bersalah. Proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan yang berlaku.

Momentum bagi kepemimpinan Kapolri Suyudi

Aspek lain yang menjadi perhatian Bambang adalah kehadiran Kapolri Suyudi Ario Seto di tengah para pendahulunya.

Menurut dia, posisi Suyudi dalam pertemuan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya membangun legitimasi kepemimpinan melalui dukungan simbolik para mantan Kapolri.

“Secara komunikasi organisasi, ini dapat dibaca sebagai upaya membangun legitimasi kepemimpinan untuk Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui dukungan simbolik para pendahulu,” ujarnya.

Bambang menilai kepemimpinan Polri saat ini memiliki kesempatan untuk menjaga kesinambungan institusi sekaligus melakukan pembenahan terhadap persoalan yang muncul pada periode sebelumnya.

“Ada pesan bahwa kepemimpinan Polri sekarang harus dipahami sebagai kelanjutan institusi, tetapi sekaligus memiliki kesempatan melakukan koreksi terhadap persoalan pada periode sebelumnya,” pungkasnya.

Di sisi lain, substansi pembicaraan Prabowo dengan 10 mantan Kapolri belum diungkap secara terperinci oleh Istana. Karena itu, berbagai tafsir mengenai pesan politik pertemuan tersebut tetap merupakan pandangan para pengamat, bukan keterangan resmi mengenai agenda yang dibahas.

Pertemuan di Hambalang pun berlangsung di tengah perhatian publik terhadap kasus dugaan penyadapan. Transparansi penyidikan dan pembuktian di pengadilan akan menjadi faktor penting untuk menjelaskan perkara tersebut sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.