Singapura Perketat Hukum Kabut Asap, PT BMH Anak Usaha Sinar Mas Kembali Masuk Sorotan

Suarapantura.com - Ketegasan Pemerintah Singapura dalam menindak perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lintas batas kembali memunculkan pertanyaan terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Sorotan tersebut semakin menguat setelah Singapura memperkuat Transboundary Haze Pollution Act (THPA) pada 4 November 2026. Melalui perubahan aturan ini, pemerintah Singapura memperluas kewenangan investigasi terhadap perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran yang menimbulkan risiko kabut asap lintas batas.

Salah satu perusahaan Indonesia yang kembali menjadi perhatian adalah PT Bumi Mekar Hijau (BMH), perusahaan yang disebut sebagai bagian dari kelompok usaha Sinar Mas.

Nama PT BMH bukan kali pertama muncul dalam persoalan karhutla. Perusahaan tersebut pernah berhadapan dengan gugatan perdata pemerintah Indonesia terkait kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, pada 2014.

Kini, perusahaan itu juga masuk dalam daftar tujuh perusahaan yang disebut Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (NEA) dalam pemberitahuan pencegahan terkait indikasi asap dari lahan konsesi yang berpotensi bergerak menuju Singapura.

NEA menyatakan telah mengirimkan Preventive Measure Notices kepada tujuh perusahaan tersebut, termasuk PT BMH. Mereka diminta menyiapkan personel pemadam, menghentikan aktivitas pembakaran, serta menyampaikan rencana penanganan dan pencegahan kebakaran.

Pemberitahuan tersebut merupakan langkah pencegahan, bukan putusan pengadilan yang menyatakan perusahaan bersalah menyebabkan kabut asap.

Singapura Wajibkan Pemeriksaan Independen, Perusahaan Tanggung Biaya

Perubahan THPA yang diumumkan pada 4 November 2026 memperkuat kemampuan Singapura menelusuri hubungan bisnis dan rantai pasok perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran.

Perusahaan yang diperintahkan menjalani pemeriksaan harus menunjuk tim penilai independen dari panel yang ditentukan pemerintah Singapura. Seluruh biaya pemeriksaan ditanggung perusahaan yang bersangkutan.

Tim tersebut dapat menelusuri kegiatan operasional, hubungan ant perusahaan, struktur kepemilikan, rantai pasok, hingga dokumen dan informasi yang relevan. Hasil pemeriksaan disampaikan langsung kepada NEA untuk menentukan langkah selanjutnya.

Pemerintah Singapura juga memperluas kemungkinan pembatasan hubungan bisnis terhadap entitas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum. Denda maksimum untuk pelanggaran utama THPA dinaikkan dari 2 juta dolar Singapura menjadi 20 juta dolar Singapura.

Bahkan, pengadilan dapat mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang berhasil dihindari akibat pelanggaran sebagai hukuman tambahan.

Menteri Senior sekaligus Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam menegaskan pemerintah mengharapkan kerja sama dan transparansi substantif dari perusahaan yang diperiksa, bukan sekadar jawaban formal.

Keseriusan tersebut menjadi perhatian karena penyelidikan tidak hanya menyasar perusahaan yang mengelola lahan, tetapi juga hubungan korporasi dan rantai pasok yang dapat membantu mengungkap pihak-pihak terkait.

Kasus PT BMH: Gugatan Rp7,8 Triliun Berakhir Rp78,5 Miliar

Di Indonesia, perkara PT Bumi Mekar Hijau menjadi salah satu kasus karhutla yang kembali layak diingat.

Pada 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT BMH dengan nilai sekitar Rp7,8 triliun. Gugatan tersebut berkaitan dengan kebakaran di lahan konsesi perusahaan seluas sekitar 20.000 hektare di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, pada 2014.

Pengadilan Negeri Palembang pada Desember 2015 menolak gugatan pemerintah. Namun, putusan itu kemudian dibatalkan Pengadilan Tinggi Palembang melalui putusan banding pada Agustus 2016.

Pengadilan Tinggi menyatakan PT BMH melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum perusahaan membayar ganti rugi sebesar Rp78.502.500.000.

Nilai tersebut hanya sekitar satu persen dari total gugatan pemerintah yang mencapai hampir Rp7,9 triliun.

Perlu diluruskan, putusan Rp78,5 miliar tersebut merupakan putusan Pengadilan Tinggi Palembang pada 2016, bukan keputusan Mahkamah Agung pada 2019 sebagaimana kerap disebut dalam sejumlah narasi pemberitaan.

Perbedaan nilai gugatan dan putusan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya kritik terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu turut mempertanyakan ketegasan pemerintah terhadap korporasi besar.

"Para Oligarki Indonesia patuh hukum kalau di Singapura. Kalau di Indonesia mencari jalan menyogok penguasa dan penegak hukum. Masih ingat denda kebakaran hutan oleh Sinar Mas saat pemerintahan Jokowi yang nilainya sekitar Rp7,8 triliun tapi hanya bayar sekitar Rp78,5 miliar," kata Said Didu dalam unggahannya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik Said Didu. Sementara itu, perbedaan nilai gugatan dan putusan pengadilan harus tetap ditempatkan sesuai fakta proses peradilannya, bukan dijadikan bukti bahwa perusahaan menyuap atau memengaruhi hakim.

PT BMH Kembali Disebut dalam Penyelidikan Kabut Asap Singapura

Masuknya PT BMH dalam daftar perusahaan yang menerima pemberitahuan pencegahan dari NEA membuat perkara lama tersebut kembali relevan.

NEA menyebut terdapat indikasi asap dari kebakaran di lahan konsesi tujuh perusahaan Indonesia berpotensi bergerak menuju Singapura. Selain PT BMH, perusahaan yang disebut adalah PT Bumi Andalas Permai, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya, dan PT Bangkanesia.

Pemerintah Singapura menyatakan akan menelusuri keterkaitan perusahaan, kegiatan operasional, serta hubungan bisnis yang berhubungan dengan kebakaran.

Dengan aturan yang diperkuat, perusahaan tidak cukup hanya menyampaikan bantahan. Pemeriksaan independen dapat digunakan untuk menelusuri fakta dan menjadi dasar bagi otoritas Singapura menentukan apakah diperlukan tindakan hukum lebih lanjut.

Situasi ini memunculkan pertanyaan penting: apakah Indonesia sudah memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang sama kuat untuk menelusuri tanggung jawab korporasi atas kebakaran hutan?

Ubedilah Soroti Dugaan Relasi Bisnis Keluarga Jokowi dan Keluarga Petinggi Sinar Mas

Persoalan ini juga kembali memunculkan pernyataan analis sosial-politik Ubedilah Badrun mengenai dugaan relasi bisnis antara keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan keluarga petinggi Sinar Mas.

Ubedilah sebelumnya menyoroti perusahaan rintisan yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, dan seorang anak petinggi perusahaan yang dikaitkan dengan Sinar Mas.

Dalam laporannya ke KPK pada Januari 2022, Ubedilah menyebut adanya dugaan aliran modal sekitar Rp99,3 miliar kepada perusahaan tersebut. Ia juga mempertanyakan transaksi pembelian saham oleh Kaesang yang menurut keterangannya bernilai sekitar Rp92 miliar.

Ubedilah menilai rangkaian transaksi itu perlu diperiksa untuk mengetahui asal-usul pendanaan dan kemungkinan hubungan kepentingan bisnis.

Dalam pernyataannya yang dikutip Inilah.com, Ubedilah juga menghubungkan kedekatan keluarga tersebut dengan persoalan penegakan hukum terhadap perusahaan besar yang pernah terseret kasus lingkungan.

Namun, dugaan relasi bisnis tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya intervensi terhadap proses hukum PT BMH. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa hubungan bisnis yang disorot Ubedilah menyebabkan nilai putusan perkara karhutla menjadi lebih rendah.

Karena itu, dugaan tersebut harus tetap ditempatkan sebagai pernyataan dan analisis Ubedilah yang membutuhkan pembuktian tersendiri.

Mengapa Singapura Bisa Lebih Agresif?

Langkah Singapura memperlihatkan bahwa penanganan kabut asap lintas batas tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi.

Pemeriksaan terhadap struktur kepemilikan, hubungan perusahaan, rantai pasok, dan dokumen operasional menjadi bagian penting untuk mengungkap tanggung jawab korporasi.

Indonesia sebenarnya memiliki perangkat hukum lingkungan, termasuk gugatan perdata, sanksi administratif, dan penegakan pidana. Persoalannya adalah konsistensi penerapan aturan, kualitas pembuktian, dan pelaksanaan putusan.

Publik berhak mempertanyakan apakah perusahaan yang lahannya terbakar telah benar-benar diminta melakukan pemulihan, apakah kewajiban ganti rugi telah dijalankan, serta apakah pengawasan terhadap konsesi dilakukan secara transparan.

Kasus PT BMH menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada besarnya nilai gugatan. Hasil akhir berupa pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban korporasi jauh lebih penting.

Ketika Singapura memperkuat instrumen hukum untuk menelusuri perusahaan yang diduga terkait kabut asap, Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi negara asal kebakaran yang disorot negara tetangga.

Pemerintah perlu membuktikan bahwa hukum lingkungan di dalam negeri juga mampu menjangkau korporasi besar, tanpa membedakan skala usaha, kekuatan modal, maupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.