Jangan Sampai Kasus Penyadapan Prabowo Menenggelamkan Kontroversi PSN di Papua

Suarapantura.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh menyita perhatian publik. Namun, di tengah ramainya perdebatan mengenai konflik internal Polri dan dugaan pelanggaran hukum oleh sejumlah perwira tinggi, persoalan lain yang tidak kalah penting justru berisiko kehilangan sorotan: ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN), pembukaan hutan, dan nasib masyarakat adat di Papua Selatan.

Kontroversi proyek pangan dan energi di Merauke bukan persoalan baru. Rencana pengembangan food estate, perkebunan tebu, hingga industri bioetanol telah memunculkan pertanyaan mengenai perubahan fungsi kawasan, perlindungan hutan alam, serta keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita turut mengangkat persoalan tersebut. Film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale itu menyoroti ekspansi proyek pangan dan energi di Papua Selatan, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

Terlepas dari perdebatan mengenai sudut pandang film, sejumlah persoalan yang diangkatnya layak diperiksa secara terbuka. Pemerintah perlu menjelaskan lokasi proyek, status kawasan, proses perizinan, dampak lingkungan, serta bagaimana hak masyarakat adat dilindungi.

Penyadapan Penting, tetapi PSN Juga Harus Diawasi

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo tentu tidak boleh dianggap remeh. Penegakan hukum terhadap perkara tersebut harus berjalan transparan, termasuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab, bagaimana sistem penyadapan digunakan, dan apakah kewenangan aparat telah disalahgunakan.

Namun, perhatian terhadap kasus penyadapan tidak seharusnya membuat persoalan PSN kehilangan ruang pengawasan.

Dua persoalan tersebut tidak perlu dipertentangkan. Kasus penyadapan menyangkut penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara, sedangkan kontroversi PSN menyangkut keberlanjutan lingkungan, hak atas tanah, dan masa depan masyarakat adat.

Publik berhak mengawasi keduanya secara bersamaan.

Jangan sampai energi pemberitaan dan perdebatan politik hanya tersedot pada pertarungan elite, sementara keputusan mengenai jutaan hektare lahan, pembukaan kawasan hutan, dan perubahan ruang hidup masyarakat Papua berjalan tanpa pengawasan yang memadai.

Merauke dan Ambisi Pangan-Energi

Merauke menjadi salah satu wilayah yang berada di pusat ambisi pemerintah mengembangkan pangan dan energi. Proyek pengembangan tebu, industri gula, dan bioetanol menjadi bagian dari agenda besar tersebut.

Rencana pengembangan perkebunan tebu sekitar 2 juta hektare juga menjadi perhatian karena membutuhkan kejelasan lokasi dan status lahan. Demikian pula rencana pemanfaatan lahan terdegradasi untuk mendukung program ketahanan pangan.

Persoalannya, istilah lahan terdegradasi tidak boleh otomatis dimaknai sebagai tanah kosong yang bebas dialihkan untuk kepentingan industri.

Kawasan yang secara administratif dianggap terdegradasi bisa saja masih memiliki fungsi ekologis, menjadi bagian dari hutan rawa, gambut, atau wilayah yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat.

Karena itu, pemerintah harus membuka peta koordinat lokasi proyek dan mencocokkannya dengan data tutupan hutan, kawasan konservasi, wilayah adat, serta peta kebakaran hutan dan lahan.

Tanpa keterbukaan tersebut, publik akan kesulitan memastikan apakah proyek benar-benar menggunakan lahan yang layak dikembangkan atau justru berpotensi mengorbankan ekosistem yang masih penting bagi kehidupan masyarakat.

WALHI Soroti Titik Panas dan Ancaman Kerusakan Hutan

Peringatan juga datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Organisasi lingkungan tersebut mencatat sekitar 74 ribu titik panas selama Agustus hingga Oktober 2026 di 30 provinsi.

WALHI menyebut 13.576 titik panas berada di wilayah konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta mengidentifikasi 372 perusahaan dalam analisisnya.

Di Papua, WALHI mencatat 8.324 titik panas sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Sebanyak 2.747 titik disebut berada di kawasan PSN, terdiri atas 1.834 titik di area food estate dan 913 titik di area perkebunan tebu untuk energi.

Khusus di Merauke, organisasi tersebut mencatat 674 titik panas di kawasan food estate selama Januari hingga Agustus 2026.

Data itu menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk membuka pemeriksaan lebih lanjut. Namun, keberadaan titik panas di kawasan proyek tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pengelola proyek atau perusahaan tertentu melakukan pembakaran. Penentuan tanggung jawab tetap membutuhkan penyelidikan dan bukti.

WALHI mendesak agar lahan pascakarhutla dipulihkan sesuai fungsi ekologisnya, perusahaan yang terbukti melanggar dimintai pertanggungjawaban, serta rencana PSN di kawasan yang rentan secara ekologis dievaluasi.

Pemerintah Harus Membuka Peta, Bukan Sekadar Memberi Janji

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya menyatakan bahwa lahan bekas kebakaran harus dikembalikan sesuai status dan fungsi tata ruangnya.

Apabila berstatus kawasan hutan negara, lahan tersebut harus dipulihkan sebagai hutan. Sementara itu, lahan berstatus area penggunaan lain (APL) dapat dipertimbangkan untuk kegiatan pertanian produktif dengan melibatkan kementerian dan pemerintah daerah terkait.

Penjelasan tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret. Pemerintah harus memublikasikan peta lokasi proyek, status kawasan, dokumen lingkungan, dan hasil pemeriksaan kondisi lahan sebelum pembangunan dilakukan.

Masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai proses persetujuan penggunaan tanah, keterlibatan pemilik hak ulayat, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Jangan sampai pembangunan yang diklaim untuk kepentingan nasional justru menimbulkan konflik berkepanjangan dengan masyarakat yang telah lama hidup di kawasan tersebut.

Jangan Biarkan Papua Kehilangan Hutan di Tengah Konflik Elite

Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo harus diusut sampai tuntas. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan yang dibiarkan hanya karena melibatkan pejabat atau aparat berpangkat tinggi.

Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga harus menjamin bahwa proyek strategis nasional tidak berjalan tanpa transparansi dan pengawasan lingkungan.

Publik tidak seharusnya dipaksa memilih antara memperhatikan kasus penyadapan atau memperjuangkan perlindungan hutan Papua. Keduanya merupakan persoalan kepentingan publik yang sama-sama membutuhkan perhatian.

Jangan sampai kasus penyadapan menjadi satu-satunya perkara yang terus dibicarakan, sementara masa depan hutan Papua dan hak masyarakat adat justru luput dari pengawasan.