Raffi Ahmad Jadi Utusan Presiden, Perusahaannya Kantongi Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian!

Suarapantura.com - Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar temuan kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut.

Temuan ini memunculkan sejumlah pertanyaan serius mengenai penggunaan uang negara, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran, transparansi pengadaan, kewajaran harga, hingga potensi konflik kepentingan.

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026.

Total nilai seluruh kontrak tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Dua instansi pemerintah yang tercatat menggunakan jasa perusahaan tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.

Pengadaan itu mencakup penayangan konten melalui YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok akun Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga pembayaran jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan pemerintah.

Rp14,69 Miliar Terbagi dalam Delapan Paket Pengadaan

Dari delapan paket yang ditemukan ICW, lima di antaranya berasal dari Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024.

Rinciannya meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Instagram Reels akun @raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300, serta Instagram Story akun yang sama senilai Rp575.655.000.

Selain itu, terdapat pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara pemerintah atau event attendance dengan nilai mencapai Rp2.521.329.200. Sementara penayangan konten TikTok @raffinagita1717 tercatat sebesar Rp144.423.600.

Jika dijumlahkan, lima paket dari Kemendikbudristek tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara itu, porsi lebih besar berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan paket influencer engagement senilai Rp3.596.955.000.

Masih pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan paket influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan nilai Rp3,6 miliar.

Kemudian pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kembali mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar.

Dengan demikian, total tiga paket pengadaan dari KKP mencapai Rp10.796.955.000.

Rp2,52 Miliar Hanya untuk Menghadirkan Raffi Ahmad?

Salah satu angka yang paling menyita perhatian dalam temuan ICW adalah pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan Kemendikbudristek yang nilainya mencapai Rp2,52 miliar.

Nilai tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penentuan harga, bentuk pekerjaan yang diberikan, hingga manfaat yang diperoleh pemerintah dari kegiatan tersebut.

ICW menilai pengeluaran sebesar itu harus dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen pengadaan yang jelas, mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), kontrak, bukti pembayaran, laporan pelaksanaan, hingga indikator keberhasilan kegiatan.

Tanpa keterbukaan dokumen tersebut, masyarakat akan kesulitan mengetahui apakah anggaran miliaran rupiah benar-benar sebanding dengan hasil pekerjaan dan manfaat yang diterima publik.

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Belanja Influencer Justru Miliaran Rupiah

Persoalan berikutnya yang disorot ICW adalah konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.

Melalui kebijakan itu, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa diminta membatasi sejumlah pengeluaran, termasuk kegiatan seremonial, publikasi, seminar, pencetakan, dan perjalanan dinas.

Namun, berdasarkan temuan ICW, KKP tetap mengadakan dua paket jasa influencer pada 2025 dengan nilai gabungan Rp7,2 miliar. Pengadaan serupa kembali dilakukan pada 2026 dengan tambahan kontrak Rp3,6 miliar.

ICW pun mempertanyakan prioritas belanja pemerintah ketika kebijakan penghematan sedang digencarkan, sementara pengeluaran untuk promosi melalui influencer tetap mencapai miliaran rupiah.

Nama Akun RANS dan Raffi Ahmad Masuk Spesifikasi Pengadaan

Sorotan ICW tidak berhenti pada besarnya nilai kontrak. Organisasi antikorupsi tersebut juga mempertanyakan mekanisme pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan usaha.

Dalam empat paket penayangan konten Kemendikbudristek, pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik. Namun, spesifikasi paket secara langsung mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

Menurut ICW, pencantuman akun dan kanal tertentu dalam spesifikasi pengadaan berpotensi mempersempit kesempatan penyedia jasa lain untuk menawarkan layanan sejenis.

Artinya, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin persaingan terbuka apabila spesifikasi pekerjaan sejak awal sudah mengarah kepada kanal atau penyedia tertentu.

ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga. Tiga paket penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara itu, tiga paket pengadaan KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.

Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri melalui pemeriksaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), metode perhitungan biaya, serta kesesuaian nilai kontrak dengan volume dan hasil pekerjaan.

Raffi Ahmad Pejabat Publik, Perusahaannya Terima Kontrak Pemerintah

Persoalan yang paling sensitif dalam temuan ini berkaitan dengan potensi konflik kepentingan.

Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.

Sementara itu, berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli dan dirujuk dalam temuan ICW, PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia.

Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki secara langsung 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.

ICW juga menyoroti bahwa setelah Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden, KKP tercatat melakukan tiga kali kontrak pengadaan dengan PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 dan 2026.

Keterkaitan antara jabatan publik dan kepemilikan perusahaan penerima kontrak pemerintah inilah yang memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan serta mekanisme pencegahannya.

Meski demikian, temuan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi. Persoalan yang disampaikan ICW membutuhkan pemeriksaan dokumen dan penjelasan dari pihak-pihak terkait.

ICW Desak Kontrak Dibuka dan Diaudit

Atas berbagai persoalan tersebut, ICW meminta pemerintah dan lembaga pengawas tidak berhenti pada penjelasan umum, tetapi membuka seluruh dokumen pengadaan agar dapat diperiksa publik.

Ada lima tuntutan yang disampaikan ICW.

Pertama, meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka dokumen delapan paket pengadaan, termasuk KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, serta laporan hasil pekerjaan.

Kedua, mendesak BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian melakukan audit untuk memeriksa kewajaran harga, mekanisme pembayaran, keseragaman nilai kontrak, serta kesesuaian pekerjaan dengan kebutuhan instansi.

Ketiga, meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang berpotensi mengarah kepada penyedia tertentu dan menghambat persaingan.

Keempat, mendesak Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan jelas dengan tugas, fungsi, serta sasaran strategis kementerian. ICW juga meminta pencegahan terhadap perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden agar tidak menerima kontrak pemerintah selama pejabat tersebut menjalankan masa jabatan.

Kelima, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Uang Negara Rp14,69 Miliar, Publik Berhak Tahu Hasilnya

Temuan kontrak senilai Rp14,69 miliar ini membuka pertanyaan lebih luas mengenai tata kelola belanja publik. Pemerintah perlu menjelaskan mengapa jasa influencer dibutuhkan, bagaimana nilai kontrak ditentukan, siapa yang menyusun spesifikasi pengadaan, serta apa hasil nyata yang diterima masyarakat.

Popularitas seorang figur publik memang dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi. Namun, ketika pembiayaannya menggunakan uang negara, seluruh proses harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan yang sehat.

Publik tidak cukup hanya mengetahui siapa yang menerima kontrak dan berapa nilainya. Masyarakat juga berhak mengetahui apakah pekerjaan tersebut benar-benar dilaksanakan, apakah harganya wajar, dan apakah hasilnya sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

Hingga seluruh dokumen dibuka dan diperiksa, pertanyaan mengenai urgensi, kewajaran harga, serta potensi konflik kepentingan dalam kontrak influencer perusahaan Raffi Ahmad masih membutuhkan penjelasan resmi dari kementerian terkait dan pihak perusahaan.